AGENDA pemulihan ekonomi akan terus berlanjut pada tahun ini. Kebijakan itu dilakukan agar transisi dari pandemi ke endemi berjalan dengan mulus tanpa harus mengorbankan satu sisi tertentu.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Kamis (26/1). Upaya melanjutkan pemulihan dilanjutkan mesti tanpa ada program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
"Kalau kita bicara transisi 2023, seluruh belanja kembali ke K/L (kementerian/lembaga). Jadi kita kembali ke K/L, tidak ada lagi yang disebut PC-PEN atau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional," ujarnya.
Kendati program PC-PEN ditiadakan, kata Sri Mulyani, anggaran belanja negara masih berada pada level yang sama seperti 2022. Belanja negara tahun ini dialokasikan sebesar Rp3.061,2 triliun, sedikit lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai Rp3.090,8 triliun.
Alokasi belanja tersebut tidak semata didasari pada pemangkasan dan efisiensi, namun berdasarkan normalisasi dan penyesuaian perkiraan kebutuhan di 2023. "Ini karena belanja di normalisasi, tapi sebetulnya tidak turun terlalu jauh. Belanja kita yang tahun lalu naik Rp1.000 triliun tetap di sana (anggaran belanja 2023)," jelas Sri Mulyani.
Pada 2022, anggaran belanja negara sedianya mengalami lonjakan akibat kenaikan harga minyak mentah dunia. Akibatnya, mau tak mau pemerintah menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi Rp555 triliun.
Dengan kata lain, lanjut Sri Mulyani, harga minyak dunia yang saat ini menunjukkan tren penurunan bakal mempengaruhi belanja energi negara. Turunnya harga BBM dinilai bakal memberi ruang yang lebih bagi APBN ke depan.
Sri Mulyani juga memastikan belanja negara tahun ini tetap difokuskan untuk melindungi masyarakat miskin dan menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah menganggarkan belanja perlindungan sosial tahun ini sebesar Rp476 triliun.
Namun belanja perlindungan sosial dialokasikan kepada tiap K/L terkait, alih-alih menempatkannya dalam program PC-PEN. "Ini masih cukup tebal, sangat sebetulnya. Bahkan lebih tinggi dari tahun 2022" jelas Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah juga tetap memprioritaskan bidang kesehatan melalui alokasi anggaran yang mencapai Rp178 triliun. Alih-alih difokuskan untuk penanganan covid-19 seperti tahun lalu, uang negara itu bakal difokuskan untuk menangani stunting, kanker serviks dan isu strategis kesehatan lainnya.
Perempuan yang sempat menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mengatakan, pemerintah tahun ini juga fokus memperkuat ketahanan pangan nasional. Itu tercermin dari alokasi anggaran ketahanan pangan yang mencapai Rp104 triliun, jauh lebih tinggi dari alokasi anggaran tahun lalu yang hanya Rp94 triliun.
Pemerintah juga tetap fokus membangun infrastruktur di masa transisi tahun ini. Anggaran yang dialokasikan bendahara negara untuk pembangunan fisik tercatat mencapai Rp392,1 triliun. "Kemarin presiden minta supaya semua infrastruktur bisa diselesaikan, terutama yang memang strategis dan banyak hal yang masih perlu untuk kita jaga dan selenggarakan," jelas Sri Mulyani.
Adapun anggaran untuk ketahanan energi dialokasikan sebesar Rp341,3 triliun. Itu terdiri untuk subsidi dan kompensasi energi senilai Rp339,6 triliun dan lainnya sebesar Rp1,7 triliun.
"Jadi 2023 itu kita tetap melanjutkan pemulihan ekonomi, makanya kita optimis, kita tetap jaga stabilitas dan juga inequality dikurangi, belanja bansos dan berbagai pendidikan, kesehatan untuk mengurangi kesenjangan, dan pemulihan ekonomi tetap bisa dijaga dan resilien," pungkasnya. (OL-8)
