WAWASAN Nusantara Bahari perlu dibangkitkan lagi guna mempercepat kebangkitan Indonesia melalui gagasan Poros Maritim Dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam Orasi Ilmiah berjudul Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Berbasis Kemaritiman, yang disampaikan pada Simposium Internasional dan Lifetime Achievement– ISPEC Maritime Award 2022 di Jakarta, Rabu (21/9).
Menurut Sri Sultan, Wawasan Nusantara Bahari telah menjadi isu politik yang sangat penting, terutama dalam ide pembentukan poros lajur laut (axis sea-lanes) bagi pelayaran internasional melalui perairan Indonesia.
"Diplomasi maritim ini memiliki nilai yang strategis karena manfaat wilayah maritim terhadap pembangunan ekonomi," kata Sri Sultan.
Ia menegaskan sejak tahun 1960-an, pemerintah tidak mungkin lagi mengabaikan wilayah maritim ketika cadangan minyak bumi banyak ditemukan di dasar laut. Tahun 1970-an merupakan dekade boom minyak bumi, sekitar 60% kegiatan eksplorasi dilakukan di perairan Nusantara.
Alasan lain diplomasi maritim sangat penting, lanjut Sri Sultan adalah kepentingan geopolitik Indonesia dalam wawasan Nusantara. Bahwa ide pembentukan Indonesia sejak awal merupakan integrasi seluruh komunitas dan pulau-pulau dalam wilayah bekas Hindia Belanda, dari Sabang sampai Merauke.
"Sekarang ide itu harus dipertajam bukan hanya komunitas dan pulau-pulau tetapi juga mencakup integrasi daratan dan maritimnya,” tegas Sri Sultan.
Raja Kasultanan Yogyakarta itu mengingatkan bahwa hakekat geopolitik dan geostrategis Indonesia sebagai negara kepulauan perlu benar-benar dipahami, agar NKRI tidak mudah diintervensi dan diinfiltrasi oleh kekuasaan tertentu baik dari dalam maupun luar.
baca juga: Sri Sultan HB X akan Sampaikan Orasi Ilmiah Kemaritiman di Maritime Road Map 2045
Sebelumnya, Staf Ahli Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Okto Irianto memaparkan bahwa Indonesia kembali masuk dalam daftar negara white list atau daftar putih berdasarkan laporan tahunan Port State Control Tokyo MOU untuk wilayah Asia-Pasifik 2021. Laporan tersebut merupakan data kegiatan kontrol kepelabuhanan sepanjang 2021 di 21 negara anggota tetap Tokyo MOU.
Masuknya Indonesia dalam daftar white list tersebut kata Okto menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap aspek keselamatan dan keamanan kapal berbendera Indonesia.
"Status white list ini berpengaruh positif pada logistic cost kita. Karena kegian ekspor-impor yang menggunakan kapal berbendera Indonesia akan mampu bersaing dengan kapal-kapal asing," tegasnya.
Ia berharap dengan masuknya Indonesia dalam daftar putih tersebut dimanfaatkan oleh pelaku ekspor-impor untuk semakin banyak yang menggunakan kapal-kapal berbendera Indonesia yang biayanya tentu lebih murah dan aman. (N-1)
