29 August 2022, 05:00 WIB

Saatnya Mengubah Haluan Kebijakan Ekonomi


Ryan Kiryanto Ekonom, Co-founder dan anggota Dewan Pakar Institute of Social, Economic, and Digital (ISED) | Kolom Pakar

MI/Seno
 MI/Seno
Ilustrasi MI

AKHIR Juli lalu Dana Moneter Internasional (IMF) merilis berita kurang sedap. Lembaga itu memangkas prospek pertumbuhan ekonomi global di tengah perlambatan ekonomi Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Lonjakan inflasi berbarengan dengan perlambatan ekonomi yang parah (disebut dengan stagflasi) di kedua perekonomian terbesar di dunia itu mendorong IMF menurunkan prospek mereka untuk ekonomi global tahun ini dan berikutnya, seraya mengingatkan situasinya bisa menjadi jauh lebih buruk.

Karena itu, prospek mereka telah menjadi gelap secara signifikan sejak April lalu, sebagaimana dinyatakan Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas. Itu persis dengan kover laporan IMF edisi Juli, yakni World Economic Outlook (WEO) Update: Gloomy and More Uncertaint. Menurutnya, tiga perekonomian terbesar dunia, yaitu AS, Tiongkok, dan kawasan euro, terhenti dengan konsekuensi penting bagi prospek perekonomian global.

Dalam laporan tersebut, IMF memangkas perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global 2022 menjadi 3,2%, atau 40 basis poin lebih rendah daripada perkiraan April. Beberapa guncangan telah menghantam ekonomi dunia yang sudah melemah oleh pandemi covid-19, termasuk perang di Ukraina yang telah mendorong kenaikan harga makanan dan energi, yang menstimulasi bank-bank sentral menaikkan bunga acuan secara tajam atau agresif.

Kebijakan penguncian covid-19 untuk mencapai zero-covid-19, berbarengan dengan krisis di sektor realestat yang terus memburuk di Tiongkok, telah menghambat aktivitas ekonomi mereka. Karena itu, upaya mencapai normalisasi pertumbuhan ekonomi baru (new normal growth) sebesar 5% menjadi preferensi utama pemerintah Tiongkok.

Sementara itu, penaikan bunga acuan yang agresif oleh bank sentral AS, The Fed, telah memperlambat prospek ekonomi AS. Penaikan fed fund rate (FFR) yang agresif sebesar 225 basis poin (bps) sejak Maret hingga Juli lalu, untuk mengerem laju inflasi (9,1% di Juni dan 8,5% di Juli) ke target sasaran (sebesar 2%), telah menahan pertumbuhan ekonomi AS.

Hasilnya dalam dua kuartal pertama 2022 ini PDB AS tumbuh kontraktif, masing-masing minus 1,6% dan minus 0,9%. Itulah yang diartikan secara teknis perekonomian AS telah masuk fase resesi meskipun para petinggi negara itu menolak klaim tersebut.

Langkah The Fed tidak sendiri. Sejumlah bank sentral juga sudah menaikkan bunga acuan secara agresif. Di antaranya Bank Sentral Eropa (ECB) untuk 19 negara pengguna mata uang euro yang menjadi anggota ECB dan Bank of England (BoE) di Inggris lantaran inflasi yang melejit ke level 9% sebagai dampak gangguan pasokan energi (terutama gas) karena perang di Ukraina.

Sejumlah bank sentral di negara berkembang pun sudah menaikkan bunga acuan rata-rata 50-75 bps untuk menahan laju inflasi. Hanya sedikit bank sentral menahan atau bahkan menurunkan bunga acuan, salah satunya bank sentral Tiongkok (People Bank of China/PBOC).

PBOC memangkas suku bunga acuan, Senin (22/8), untuk meningkatkan ekonomi yang terpukul. Meski ekonomi Tiongkok kembali menggeliat pascapelonggaran pembatasan pandemi di Juni, sentimen konsumen dan bisnis tetap lebih lemah dari biasanya. Untuk itulah, loan prime rate (LPR) atau suku bunga dasar pinjaman dengan tenor satu tahun, yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk pinjaman korporasi, diturunkan dari 3,7% menjadi 3,65%.

Sementara itu, LPR lima tahun, yang digunakan untuk harga hipotek, diturunkan dari 4,45% menjadi 4,3%. Sebelumnya PBOC telah memangkas suku bunga utama, yang membawa tingkat pembelian kembali tujuh hari, tingkat utama PBOC menyediakan likuiditas jangka pendek ke bank-bank, ke level baru yang lebih rendah.

Para analis memperkirakan penurunan LPR tidak cukup menyelamatkan sektor properti, yang mencapai seperempat dari PDB Tiongkok. Maklum, pasar perumahan telah terguncang dengan boikot pembeli karena pengembang tak mampu menyelesaikan unit yang telah mereka jual sebelumnya akibat minimnya dana. Utang perusahaan properti menumpuk, membawa kekhawatiran bahwa masalah di sektor ini dapat menyebar ke perekonomian secara keseluruhan. Terbukti, pertumbuhan ekonomi hanya 0,4% pada kuartal kedua lalu. Angka itu menjadi yang paling lambat sejak pandemi dimulai pada 2020.

 

Opsi kebijakan

Setelah menatap outlook perekonomian dunia 2022 yang melemah--terutama di kelompok negara maju--dan hanya sedikit negara berkembang masih mampu tumbuh relatif stabil, yaitu Indonesia (5,3%), India (7,4%), dan Vietnam (7,0%), telah menciptakan fragmentasi ekonomi dunia, IMF menawarkan peringatan yang jelas terhadap perkiraan itu. Dalam pandangan IMF, risiko terhadap prospek ke depan condong ke sisi negatif dan jika menjadi kenyataan, itu berpotensi mendorong perekonomian global ke salah satu situasi kemerosotan terburuk dalam setengah abad terakhir.

Dalam peringatan yang menyedihkan, WEO mengatakan guncangan hebat seperti itu dapat menyebabkan kombinasi resesi ekonomi disertai dengan inflasi yang tinggi dan terus meningkat yang berakhir pada stagflation. Pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 3,2% pada 2022 dan 1,9% pada 2023.

Peringatan IMF atas proyeksi ekonomi dunia yang melemah tentu menjadi pemikiran dan harus disikapi para pengambil kebijakan, tak terkecuali para pelaku usaha. Sekiranya mayoritas bank sentral serempak menaikkan bunga acuan, hampir pasti akan diikuti dengan kenaikan bunga perbankan dan yield, atau imbal hasil surat berharga (misalnya obligasi) yang diterbitkan korporasi.

Bagi para pemilik dana, kenaikan bunga dan yield obligasi tidak menjadi soal. Namun, bagi pelaku usaha berstatus peminjam atau obligor, kenaikan bunga pinjaman atau kredit tentu menjadi persoalan serius. Secara teoretis-pragmatis, kenaikan bunga pinjaman berdampak pada pos pengeluaran, atau biaya perusahaan yang meningkat.

Kenaikan biaya operasional ini lazimnya akan 'dibebankan' kepada konsumen. Dengan peningkatan efisiensi operasional, arus kas, kondisi keuangan, dan likuiditas perusahaan dapat dijaga dengan baik. Hanya saja, pada akhirnya penyesuaian harga output produk akan bermuara pada kenaikan inflasi, terutama dari sisi cost push inflation.

Lalu, bagaimana pemerintah dan otoritas terkait lainnya menyikapi situasi itu? Prioritas utama ialah mengendalikan harga yang melonjak karena kenaikan biaya menimbulkan rasa sakit pada masyarakat bawah. Pengendalian inflasi sangat penting karena dampak kerusakan ekonomi akibatkan inflasi yang di luar kendali akan jauh lebih buruk secara sosial, ekonomi, dan politik.

Langkah sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan oleh bank sentral bersama dengan pemerintah di setiap negara untuk bahu-membahu menghadapi ancaman inflasi secara historis membawa keberhasilan. Dalam konteks Indonesia, pembentukan Tim Pengendali Inflasi (TPI) di pusat dan daerah, terbukti efektif mengendalikan inflasi baik nasional maupun regional. Operasi pasar juga menjadi salah satu langkah efektif untuk mendeteksi harga barang di pasar dan secepatnya dilakukan 'intervensi' untuk stabilisasi harga.

Gerak cepat pengendalian inflasi harus dilakukan karena menurut IMF, saat ini harga konsumen di negara-negara maju melonjak 8,3%, sementara di pasar negara berkembang naik 9,5%. Lebih dari itu, guncangan terkait dengan pasokan lebih lanjut terhadap harga makanan dan energi akibat perang di Ukraina secara tajam meningkatkan inflasi utama di setiap negara. Hal itu akan menyakitkan bagi negara-negara miskin yang paling tidak mampu menahan guncangan, dengan alokasi biaya untuk makanan merupakan bagian yang lebih besar daripada anggaran keluarga.

Langkah sinkronisasi dan harmoniasi kebijakan juga harus dilakukan sebagai respons atas melambatnya ekonomi AS, Tiongkok, dan kawasan euro. Ekonomi AS telah memasuki fase resesi dan ekonomi Tiongkok melambat secara berkelanjutan, semuanya karena by design, bukan by accident. Sementara itu, ekonomi Jerman, Italia, Prancis, dan Spanyol juga melemah secara tajam.

Bahkan, perekonomian Inggris mengalami kemunduran luar biasa sebagai konsekuensi akumulatif dari ekses perang di Ukraina dan krisis kepemimpinan politik di dalam negeri mereka. itu termasuk kelanjutan kebijakan Brexit yang belum terselesaikan dengan baik. Dari skala ekonomi, boleh jadi kini Inggris telah 'turun kelas' dari negara maju menjadi negara berkembang.

Negara-negara yang disebutkan tadi setidaknya mewakili hampir separuh total volume perdagangan dunia sehingga memainkan peran strategis bagi maju-mundurnya perekonomian dunia. Aktivitas perdagangan global, regional, dan spasial berpotensi melemah, bukan hanya karena permintaan yang merosot, melainkan juga karena disrupsi rantai pasokan global menyusul krisis geopolitik baik di Ukraina dan belakangan ini di Taiwan.

Krisis pangan kini mengancam seluruh dunia karena Rusia dan Ukraina ialah dua negara pemasok utama bahan pangan di seluruh dunia, khususnya tepung atau gandum. Sementara itu, Taiwan ialah salah satu negara produsen terbesar untuk semikonduktor atau cip untuk pendukung berbagai peralatan otomasi, elektronik, digitalisasi, komputerisasi, pabrikasi, kesehatan, dan sebagainya.

Perekonomian negara-negara maju di Eropa yang saat ini melambat pun harus menjadi perhatian karena pemulihan ekonomi di kawasan tersebut sangat bergantung pada kecepatan tercapainya kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina. Di titik ini, sayangnya tak satu pihak pun bisa memastikannya. Awan gelap masih akan memayungi sebagian besar kawasan Eropa, dibarengi dengan kenaikan suhu udara yang ekstrem karena efek perubahan cuaca yang juga ekstrem (climate change risks).

Perlambatan ekonomi AS yang berlanjut dan normalisasi ekonomi Tiongkok juga harus diantisipasi mengingat status keduanya sebagai dua negara perekonomian terbesar di dunia. Permintaan barang dari kedua negara berpotensi menurun karena dua negara sedang melakukan 'konsolidasi ekonomi domestik'. Arah kebijakan ekonomi dan moneter yang ketat di AS saat ini, melalui kenaikan FFR yang agresif dan penghentian pembelian obligasi pemerintah oleh The Fed (tightening monetary policy), dimaksudkan untuk mendinginkan mesin perekonomian yang telanjur panas sehingga membakar inflasi (9,1% di Juni lalu).

Di Tiongkok, kebijakan mencapai nol covid-19 melalui penguncian yang ekstrem telah menekan perekonomian yang diramalkan hanya akan tumbuh 3,3% tahun ini. Pemerintah Tiongkok sadar, era pertumbuhan ekonomi double digit sudah lewat. Kini saatnya memasuki era pertumbuhan ekonomi normal baru (new normal growth) berkisar 5% per tahun. Orientasi kebijakan ekonomi kini bergeser condong mengeksplorasi pasar dalam negeri, seraya memperluas investasi modal mereka ke berbagai penjuru dunia.

 

Perubahan haluan kebijakan

Kebijakan yang ditempuh di berbagai negara saat ini mengacu kepada kondisi kesehatan ekonomi di setiap negara. Menurut IMF, penyakitnya ialah kombinasi dari harga komoditas yang sangat tinggi, harga pengiriman yang tinggi, kemacetan rantai pasokan, dan kenaikan dolar AS. Hasilnya ialah defisit transaksi perdagangan dan transaksi berjalan yang masif dan disertai dengan inflasi yang meningkat tajam.

Itulah yang terjadi selama masa pandemi dan sejak saat itu pula, bank-bank sentral di negara maju dan berkembang telah mengambil langkah akomodatif yang extraordinary dan countercyclical, yang tidak pernah terjadi sebelumnya, untuk meringankan kondisi keuangan dan mendukung pemulihan ekonomi. Itu termasuk penurunan bunga acuan dan pembelian aset. Kebijakan dovish itu ibarat 'jamu manis' untuk menghangatkan perekonomian yang sempat mendingin karena dibekap pandemi dengan kebijakan pembatasan sosialnya.

Kebijakan yang diambil tersebut berhasil mengatasi keadaan. Kini, dengan inflasi pada level tertinggi sejak multidekade lalu di banyak negara, dan tekanan yang meluas di luar harga pangan dan energi, para pembuat kebijakan telah beralih ke kebijakan yang lebih ketat (hawkish). Sejumlah bank sentral di pasar negara berkembang secara proaktif mulai menaikkan bunga acuan sejak awal tahun lalu, diikuti bank-bank sentral di negara maju pada bulan-bulan terakhir 2021.

Bank sentral di Australia, Korea Selatan, Singapura, Selandia Baru, dan Filipina telah memperketat kebijakan moneter dalam sebulan terakhir untuk menjinakkan inflasi mereka. Yang pasti, rekomendasi kebijakan akan berbeda di setiap negara, dengan langkah-langkah seperti intervensi valuta asing, kebijakan makroprudensial, dan manajemen aliran modal dapat menjadi alat yang berguna bagi pemerintah dan bank sentral untuk mengelola risiko sistemis.

Namun, di tengah makin redup dan tidak pastinya arah ke depan, setiap negara tidak boleh menunggu hingga akhirnya terlambat merespons. Maklum, sebagian besar negara berkembang di Asia telah mengalami arus keluar modal (capital outflows) sejak negara-negara maju menaikkan bunga acuan mereka.

Siklus kebijakan moneter sekarang semakin sinkron di seluruh dunia. Yang penting, laju pengetatan semakin cepat di beberapa negara, terutama di negara maju, baik dari segi frekuensi maupun besarnya kenaikan bunga acuan. Pada saat yang sama, beberapa bank sentral juga telah mengurangi skala neraca mereka, bergerak lebih jauh menuju normalisasi kebijakan.

Itu semua merupakan pilihan kebijakan yang harus ditempuh. Harga yang stabil merupakan prasyarat penting untuk melandaikan inflasi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan risiko terhadap prospek inflasi yang condong ke atas, bank-bank sentral harus terus melakukan normalisasi untuk mencegah tekanan inflasi menjadi mengakar lebih kuat. Mereka perlu bertindak tegas untuk mengembalikan inflasi ke target sasaran, sekaligus menjaga ekspektasi pelandaian inflasi, untuk mempertahankan kredibilitas yang telah dibangun selama beberapa dekade terakhir.

Kebijakan moneter tidak dapat menyelesaikan hambatan terkait dengan pandemi yang tersisa dalam rantai pasokan global dan gangguan di pasar komoditas karena perang di Ukraina. Namun, kebijakan moneter yang mengetat dapat memperlambat sisi permintaan secara agregat untuk mengatasi tekanan inflasi. Komunikasi yang jelas oleh bank sentral tentang perlunya lebih memperketat kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan inflasi sangat penting untuk menjaga kredibilitas kebijakan sekaligus sebagai guidance bagi pelaku usaha.

Bagi Indonesia, penyesuaian arah kebijakan pun diperlukan, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun keuangan, supaya perjalanan ekonomi negara ke depan bisa smooth, kondusif, stabil, dan inklusif. Semuanya dalam satu orkestrasi kebijakan yang sinkron dan harmonis. Perubahan stance kebijakan pun terjadi ketika Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 Agustus 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day reverse repo rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 3,75%, suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 3,00%, dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 4,50%.

Keputusan itu sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan inflasi volatile food, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya lantaran masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat.

Dengan kebijakan tersebut, stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Tepat jika ke depan, BI harus terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya untuk mendukung pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi.

Tekanan inflasi meningkat terutama karena tingginya harga komoditas pangan dan energi global. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) Juli 2022 tercatat 4,94% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang 4,35% (yoy). Sementara itu, inflasi inti masih relatif rendah 2,86% (yoy), didukung konsistensi kebijakan BI dalam menjaga ekspektasi inflasi.

Berbagai perkembangan terkini terkait dengan wacana penaikan harga BBM bersubsidi diperkirakan dapat mendorong inflasi pada 2022 dan 2023 berisiko melebihi batas atas sasaran 3,0 plus-minus 1% dan karenanya, diperlukan sinergi kebijakan yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dengan BI, untuk langkah-langkah pengendaliannya. Jadi, perubahan stance atau haluan kebijakan memang harus dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi ke depannya.

BERITA TERKAIT