SINERGI dan kolaborasi merupakan prinsip dasar yang menjadi kunci bagi dunia untuk menyelesaikan segala masalah yang ada. Selama ini, dunia internasional memang telah menjalankan dua prinsip tersebut.
Akan tetapi, ancaman pandemi Covid-19 membuat kebutuhan akan sinergi dan kolaborasi menjadi sangat nyata dan lebih luas. Tanpa dua hal itu, bisa dikatakan bahwa seluruh negara tidak akan dapat keluar dari berbagai masalah yang saat ini dihadapi.
Prinsip dasar ini yang kemudian melandasi pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia yang dilaksanakan pada 2022.Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan tema besar Presidensi G20 Indonesia 2022 yaitu "Recover Together, Recover Stronger".
Melalui tema tersebut, Indonesia mengajak seluruh negara di dunia untuk saling bahu-membahu, mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
Keinginan negara-negara G20 mempercepat pemulihan ekonomi dan pencapaian Agenda 2030 pasca-Covid-19 setidaknya diterjemahkan melalui tiga inisiatif,yaitu global health architecture, transformasi digital, dan transisi sustainable energy.
Sementara itu, tema utama dan prioritas presidensi Indonesia adalah meningkatkan produktivitas untuk pemulihan, membangun ekonomi dunia yang tangguh pascapandemi, serta menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu,juga mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif untuk kemitraan berbagai pemangku kepentingandan mendorong kepemimpinan kolektif global untuk memperkuat solidaritas.
Upaya menjawab tantangan global di atasdiusungmelalui Finance Trackdan Sherpa Trackyangkemudian diterjemahkan olehberbagai working group (WG) dan engagement group (EG). Hasil pembahasan working group,yang merupakan bagian dari urusan pemerintah,bersifat lebih mengikat.
Sementara, engagement groupbertujuan untuk memfasilitasi dialog dengan perwakilan nonpemerintah untuk memberikan masukan dan rekomendasi berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Ibarat proses pendakian,12 WG-jalur Financemaupun 12 WG dan 10 EG-jalur Sherpa, saat ini sedang membahas isu-isu spesifik menuju puncak “Summit” yang menjadi deklarasi bersama para pemimpin negara G20.
Pembahasan jalur Financeoleh para menteri keuangan dan gubernur bank sentral antara lain terkait kebijakan fiskal, moneter dan kebijakan riil, investasi infrastruktur, regulasi keuangan, inklusi keuangan, serta perpajakan internasional.
Pembahasan itu akan diterjemahkan melalui berbagai agenda prioritas dan inisiatif global. Selanjutnya, keseluruhan agenda dan prioritas tersebut diharapkan menjadi program konkret.
Enam agenda prioritas yang dibicarakan adalah:1) Koordinasi strategi pemulihan global; 2) Penanganan efek pandemi (scaring effects) di sektor ekonomi untuk mendorong pertumbuhan; 3)Penguatan sistem pembayaran digital; 4)Pengembangansustainable finance;5) Peningkatan sistem keuangan inklusif; dan 6) Agenda perpajakan internasional.Agenda prioritas tersebut diterjemahkan oleh para WG, antara lain melalui: 1) Kerangka kerja; 2) Arsitektur keuangan internasional; 3) Infrastruktur; 4) Sustainable finance; 5)Satuan Tugas Gabungan Keuangan dan Kesehatan (JFHTF); dan 6)Kemitraan global untuk inklusi keuangan.
Sementara itu,para pakar dan kementerian yang tergabung dalam 12 WG melakukan analisis atas berbagai permasalahan berskala internasional. Tema-tema yang diambil yaitu antikorupsi, kesehatan, lingkungan, pertanian, pariwisata, pendidikan, transisi energi, pembangunan, pekerjaan, ekonomi digital, perdagangan, investasi, dan industri, serta pemberdayaan perempuan.
Hal ini sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan melalui jalur Sherpa. Nantinya, semua itu akan bermuara kepada komunike bersama untuk turut berperan menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi negara-negara G20.
Demikian pula 10 EG. Ada Science20 yang memfokuskan pembahasan climate change. KemudianBusiness20yang menekankan pentingnya sustainable finance, environment, social and governance (ESG), digital inclusion,dan kewirausahaan digital.
Hampir senada, Civil20 berfokus kepada sustainable finance dan transisi energi, Think20 berfokus pada ESG, transisi energi, dan climate sustainability.
Demikian pula Urban20 yang berfokus pada pembahasan green economy dan pemulihan dari Covid-19, Youth20yang diarahkan kepada pembahasan sustainable planet, circular economies, dan transformasi digital.
Di sisi lain, Woman20 menggarisbawahi pentingnya economic inclusion bagi pemberdayaan perempuan, dan Parliament20yang fokus kepada pembangunan berkelanjutan dan green economies.
SAI20 dan Upaya Membangun Ekosistem Akuntabilitas
Selain EG di atas, ada pula Supreme Audit Institution 20 (SAI20)sebagai EG yang dibentuk pada 2022 dalam periode Presidensi G20 Indonesia. SAI20 mencoba untuk mengartikulasikan (voicing) tema presidensi Indonesia ke dalam agenda bersama lembaga pemeriksanegara-negara G20 yang diharapkan akan memberikan manfaatbagi G20 maupun komunitas global SAI.
Selain menunjukkan cross-cutting issue yang kuat, SAI20 ingin membangun hubungan yang kokoh dan sehat antara state actors dan non-state actorsmelalui isu building trust, knowledge deficit, dan institutional arrangement. SAI20 juga berupaya merekatkan berbagai inisiatif WG dan EG dan menggenapinya dengan sebuah ekosistem akuntabilitas atas tatakelolaG20.
SAI20 berperan mendorong kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dan sinergi proses pemeriksaan. Hal ini dilakukan dengan keterlibatan berbagai pihak yang menekankan kepada proses pembelajaran dan sharing pengetahuan di antara SAI negara-negara G20.
Lebih lanjut, dalam rangka mengantisipasi risiko dan ketidakpastian masa depan, SAI20 ingin mendorong terciptanya pemerintah yang tangguh dan antisipatif atas lingkungan yang selalu berubah.
SAI20 juga berharap berbagai inisiatif dan pengerahan sumberdaya G20 untuk mendorong kolaborasi dan access equalitybisa efektif mencapai tujuannya. Mulai dari, Joint Finance and Health Task Force (JFHTF), reformasi arsitektur dan supply chain kesehatan global, hingga diperkenalkannya konsep one health.
Sementara, terkait upaya percepatan pemulihan ekonomi pasca-Covid-19, SAI20 ingin memberikan kerangka transparansi dan akuntabilitas dalam mengukur keberhasilan inisiatif green economy dan transformasi sustainable energy.
Selain itu SAI20 ingin memastikan no one left behind terkait isu digital divideyang akan mendorong terwujudnya inclusive economy. SAI20 juga ingin mendorong INTOSAI P-12 principles of the value and benefits of SAIs di mana SAI memiliki peran penting “in making a difference to the lives of citizens” melalui hasil pemeriksaannya yang merefleksikan fungsi oversight, insight,maupunforesight.
Prinsip no one left behind juga ditekankandalam konteks mendorong pencapaian SDGs, yaitu terkait proses pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, SAI20 juga berkomitmen untuk mendorong inisiatif ekonomi inklusif.
Hal ini dilakukan melalui upaya mengurangi kesenjangan digital (digital divide) dan meningkatkan keamanan digital. Isu lain yang menjadi concern pembahasan SAI20 adalah ekonomi yang lebih ramah lingkungan (greener economy).
Badan pemeriksa keuangan (BPK) negara-negara G20 juga ingin memastikan berjalannya environment, social, and governance (ESG) dalam lingkup G20.
Selain menyuarakan isu-isu pemulihan perekonomian dan pencapaian SDGs pasca-Covid-19, SAI20 juga turut menggemakan (echoing) berbagai isu yang dibahas working group organisasi BPK internasional. Seperti kelompok kerja INTOSAI untuk audit berperspektif lingkungan (INTOSAI WGEA) dan kelompok kerja INTOSAI untuk SDGs dan Key Sustainable Development Indicators (WGSDG KSDI).
Kemudian pembahasan atas upaya mendorong pencapaian target dan kesepakatan dalam pertemuan tingkat tinggi PBB ke-26 mengenai perubahan iklim atau Conference of the Parties (COP26), untuk mendorong terwujudnya inclusiveness.
Sebagai inisiator sekaligus chair pertama SAI20, BPK Indonesia telah menerapkan “Sustainability Report of SAI” mulai tahun 2020. Ini merupakan laporan mengenai pemenuhan prinsip-prinsip keberlanjutan terkait mandatfungsi dan operasionalkelembagaan SAI.
Selain itu, dalam mendukung pemerintah mencapai target-target SDGs, BPK Indonesia juga telah melaksanakan pemeriksaan kinerja tahun 2019 atas kesiapan pemerintah dalam implementasi sustainable development goals (SDGs) di Indonesia. Kemudian melaksanakan review tahun 2021 atas voluntary national review (VNR) SDGs Indonesia.
Ke depan, BPK Indonesia juga akan melaksanakan pemeriksaan kinerja atas implementasi SDGs sebagai bagian dari komitmen internasionalPemerintah Indonesia.
Tentunya, kehadiran SAI20 dalam komunitas G20 memberikan harapan atas pemulihan serta pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan memperkenalkan perspektif tinjauan masa depan (foresight) dan melengkapi fungsi pemberian alternatif kebijakan pemerintah (insight) negara-negara G20.
Karenanya, SAI20 mengajak berbagai pihak,baik lembaga pemerintah, nonpemerintah, maupun swasta,untuk bersinergi dan berkolaborasi.
Dengan begitu, SAI20 dapat menjadi perekat akuntabilitas dan transparansi antara multi-stakeholdersdalam mencapai tujuan bersamauntuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan berdimensi global. (RO/OL-09)
