PEMERINTAH daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diminta meningkatkan pengawasan terhadap kewajiban reklamasi perusahaan tambang di wilayah tersebut. Bencana alam yang datang bertubi-tubi di Kalsel akibat lingkungan rusak. Apalagi aktivitas tambang batubara ilegal kembali marak di Kalsel.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Rudy M Harahap, Senin (1/8), menegaskan pihaknya telah memberikan rekomendasi strategis untuk memastikan reklamasi tambang batubara di Provinsi Kalsel berjalan dengan baik. "Reklamasi menjadi isu strategis terkait lingkungan/lahan yang
terganggu dan jaminan reklamasi yang ditempatkan oleh pemegang IUP," ungkapnya.
Hal ini dinilai penting karena sektor pertambangan penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalsel, yaitu sebesar 18,91%. Perlu sinergi kuat untuk memastikan reklamasi dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilakukan sesuai dengan kaidah best mining practice.
Beberapa waktu lalu, BPKP melakukan entry meeting bersama jajaran Pemprov Kalsel dalam rangka pengawasan atas pemenuhan kewajiban reklamasi pemegang IUP."Perizinan IUP, penempatan jaminan reklamasi, dan pelaksanaan reklamasi harus dipenuhi sesuai dengan kaidah. Peralihan kewenangan kepada Kementerian ESDM juga harus segera dituntaskan," tambah Rudy.
Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, menyebut keberadaan tambang batubara di Indonesia termasuk Kalsel ikut menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan dan bencana alam. "Pembukaan lahan tambang batubara merombak tata air alami dan merusak kualitas air dan
menjadi salah satu penyebab utama banjir," ungkap Kisworo.
Menurut catatan Walhi banyak perusahaan tambang tidak melaksanakan reklamasi dan rehabilitasi lubang tambang. Pada bagian lain, informasi dihimpun Media seiring besarnya permintaan dan melonjaknya harga batubara belakangan ini telah memicu kembali maraknya aktivitas tambang
ilegal di Kalsel. (OL-13)
Baca Juga: Orang Muda dan Nelayan Kalbar Harapkan Presiden 2024 Peduli Lingkungan
