DALAM rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pemerintah berencana mengujicobakan pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bagi peserta JKN. Meskipun sampai saat ini aturannya masih disusun dan belum diimplementasikan di rumah sakit, namun adanya sistem KRIS memberikan harapan baru bagi para peserta JKN-KIS untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
Salah satunya Hari, 46, yang merupakan peserta JKN-KIS mandiri kelas 2. Hari beberapa waktu lalu sempat harus menjalani perawatan di rumah sakit umum di wilayah Bogor karena menderita sakit tifus. Ia mengaku bahwa meskipun rumah sakit tersebut belum mengimplementasikan sistem KRIS, namun pelayanan dan kenyamanan yang diberikan kepada pasien dinilainya sudah mencukupi.
"Ruangan yang saya tempati, satu kamar berisi empat pasien. Namun dari sisi kenyamanan sudah terpenuhi. Ruangan sudah dilengkapi AC dan nyaman untuk proses penyembuhan," kata dia saat dihubungi, Minggu (30/7).
Selain itu, dari sisi antrean pasien, Hari pun tidak merasakan kendala yang berarti. Pasalnya, sebelum melakukan pemeriksaan ke dokter dan akhirnya dirujuk untuk melakukan rawat inap, ia melakukan pendaftaran secara online yang sangat mudah.
"Meskipun pelayanannya saat ini sudah baik, namun adanya KRIS juga bisa jadi harapan bagi pasien yang mungkin ada di kelas III yang saat ini semua rumah sakit belum memiliki standar yang sama," imbuh dia.
Baca juga: Kelas BPJS Kesehatan Dihapus, DPR: Tidak Boleh Ada Kenaikan Iuran
Tak jauh berbeda dengan Hari, Yanti, 49, yang merupakan peserta JKN-KIS mandiri kelas 1 merasa bahwa pelayanan BPJS Kesehatan dalam beberapa tahun ini cenderung mengalami perbaikan. Yanti yang menderita penyakit jantung koroner sejak 2013 silam harus rutin melakukan kontrol ke dokter setiap bulannya. Berkat adanya sistem pendaftaran secara online, Yanti merasa sangat terbantu.
"Untuk bisa buat janji dengan dokter kita harus daftar ke FKTP tingkat pertama dulu, itu juga dilakukan online, biasanya dua hari sebelum jadwal praktek. Semua sangat mudah dan prosesnya pun cepat," imbuh dia.
Namun, kendala yang sering ditemui Yanti akhir-akhir ini ialah masalah antrean pegambilan obat dan stok obat yang kadang habis.
"Untuk ambil obat itu butuh waktu antre 3 sampai 4 jam. Bulan ini pun, harusnya ambil empat jenis obat, tapi karena salah satunya stoknya habis, jadi harus ditebus sendiri tanpa ditanggung BPJS Kesehatan," beber dia.
Ia berharap, perbaikan sistem BPJS Kesehatan ke depan bukan hanya soal kenyamanan rawat inap saja, tapi juga mencakup semua aspek, khususnya dalam pelayanan medis.
"Sebenarnya yang harus dibenahi bukan hanya soal standar ruang rawat inap saja. Tapi juga mencakup semua aspek. Seperti ketersediaan obat dan antrean pengambilan obat yang saat ini menjadi kendala yang sering ditemui, khususnya pada pasien kontrol rutin seperti saya. Kenyamanan menunggu dan ketersediaan obat menurut saya jadi hal yang penting," tutur Yanti. (OL-4)
