INDONESIA menyerukan agar perumusan Central Bank Digital Currency (CBDC) tidak bertolak belakang dengan tujuan utamanya, yakni memitigasi risiko dari kemunculan aset kripto.
Mata uang digital dari bank sentral diarahakan untuk memperkokoh stabilitas ekonomi, moneter dan keuangan. Hal itu ditekankan Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono pada Side Event G20 bertema Advancing Digital Economy and Finance.
"Mengembangkan CBDC adalah tentang keseimbangan yang optimal antara desain dan tujuan kebijakan. Oleh karena itu, isu CBDC tidak boleh merugikan stabilitas moneter dan keuangan, melainkan mendukung pemenuhan mandat bank sentral," ujar Doni, Selasa (12/7).
Baca juga: BI Masih Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,50%
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Bank Indonesia tengah mendalami CBDC. Akhir tahun ini, berada pada tahap untuk mengeluarkan white paper pengembangan Digital Rupiah. Eksplorasi penerbitan CBDC dilakukan berdasarkan enam tujuan.
Rinciannya pertama, menyediakan alat pembayaran digital yang risk-free menggunakan central bank money. Kedua, memitigasi risiko non-sovereign digital currency. Lalu ketiga, memperluas efisiensi dan ketahapan sistem pembayaran, termasuk cross border.
Kemudian keempat, memperluas dan mempercepat inklusi keuangan. Adapun kelima, menyediakan instrumen kebijakan moneter baru. Terakhir keenam, memfasilitasi distribusi fiscal subsidy. Penerbitan CBDC juga membutuhkan tiga pre-requisite yang perlu dipastikan suatu negara.
Baca juga: KPK: Kripto Meningkatkan Risiko Pencucian Uang
Tiga hal tersebut, yakni desain CBDC tidak mengganggu stabilitas moneter dan sistem keuangan. Lalu, desain CBDC yang mencakup 3I (Integrated, interconnected and Interoperable) dengan infrastruktur FMI-Sistem Pembayaran.
Berikutnya, mengenai pentingnya teknologi yang digunakan pada tahap eksperimen untuk memahami implementasi CBDC (DLT-Blockchain dan non-DLT). Doni menilai perumusan yang tepat terkait CBDC bakal memberi dampak positif bagi perekonomian suatu negara.
"CBDC dapat meningkatkan pertumbuhan pasar modal, dengan memfasilitasi akses pembayaran dan inklusi keuangan. Sehingga, membantu membuka peluang bisnis dan transformasi kebijakan," tutur Doni.(OL-11)
