WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebut jumlah mal pelayanan publik (MPP) baru ada sebanyak 59 buah. Angka tersebut masih jauh dari target telah dicanangkan sebanyak 508 MPP.
"Artinya baru 11 persen. Padahal target kita di 2024 itu sudah harus 100 persen," ujar Ma'ruf di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Selasa (28/6)
Ma'ruf menerangkan MPP hadir sebagai upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan. Serta menghindari potensi terjadinya pungutan liar.
"Sehingga dengan adanya MPP pelayanan publik bisa dilakukan dengan baik," terangnya.
Ia menambahkan, untuk mempercepat penyelenggaraan MPP dibutuhkan dukungan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Lalu perlu dirumuskan peran yang harus dilakukan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan.
“Secara khusus kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saya minta melakukan kegiatan pendampingan dan koordinasi yang lebih intensif dengan daerah, utamanya dalam merealisasikan MPP Digital,” pungkasnya. (OL-8)
