PEMKAB Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng) secara serius berusaha untuk menurunkan angka prevalensi stunting di kabupaten setempat. Upaya yang dilaksanakan salah satunya adalah pertemuan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Senin (23/5) di Gedung Andrawina Owabong.
"Kami terus berupaya bersama TPPS di lapangan untuk menurunkan angka stunting," jelas Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdalduk KBP3A) Purbalingga Puji Sri Rahayu.
Pemkab Purbalingga, kata Puji, mulai menangani stunting mulai dari hulu seperti dukungan kepada keluarga yang rentan terhadap stunting. Selain itu, juga memberikan pendampingan kepada calon pengantin hingga tiga bulan.
"Ada aplikasi dari BKKBN ELSIMIL untuk memantau calon pengantin mulai dari usia, riwayat penyakit dan lainnya. Yang lolos screening akan mendapatkan sertifikat sebagai calon pengantin," katanya.
Dia menambahkan, Pemkab Purbalingga juga melakukan pendampingan kepada ibu hamil untuk memantau asupan gizi. Bidang KB juga akan memantau ibu melahirkan bahwa 40 hari pasca melahirkan, maka sang ibu harus sudah melakukan KB sehingga bisa mengatur 4 T.
"Untuk mengatur agar tidak terlalu muda nikahnya, tidak terlalu tua hamilnya atau tidak lebih dari 35 tahun, tidak terlalu banyak anaknya atau dua anak lebih sehat serta tidak terlalu sering," tambahnya.
Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Purbalingga, Bambang Sucipto menyatakan penanganan stunting harus dilakukan secara sistematis, perencanaan matang serta aksi-aksi nyata dan evaluasi. Saat ini angka stunting di Purbalingga terus turun dan berada di kisaran 15,6 persen.
"Presiden mentargetkan di akhir 2024 angka stunting di Indonesia berada di angka 14 persen sehingga kita harus terus berusaha menurunkannya," tandasnya. (OL-15)
