PENYALURAN dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) langsung tancap gas sejak awal. Menurut database BP Tapera, per 2 Maret 2022, FLPP telah tersalur untuk 20.327 unit rumah atau senilai Rp2,24 triliun.
Penyaluran tersebut melalui 18 bank, 3.306 pengembang dan 4.361 perumahan di Indonesia. Selain itu, juga masih terdapat data tunggu yang masih belum dibayarkan sebanyak 5.129 unit senilai Rp572,43 miliar.
Ke-18 bank penyalur itu ialah BTN, BTN Syariah, BNI, BJB, Bank Sumsel, Bank Jambi, Bank Nagari, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Kalbar, Bank Nagari Syariah, Bank Sulsel, Bank Aceh, Bank Kaltim, Bank Sulteng, Bank Kalbar Syariah, Bank DKI dan Bank Jambi Syariah.
Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan pencapaian penyaluran dana FLPP pada Februari 2022 memperlihatkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan penyaluran dana FLPP pada bulan yang sama tahun sebelumnya.
Pada 2021 penyaluran dana FLPP juga dimulai pada Februari sebanyak 650 unit senilai Rp69,79 miliar. Sedangkan pada Februari 2022, penyaluran dana FLPP ditutup pada 25 Februari 2022 lalu sebanyak 13.345 unit senilai Rp1,47 triliun.
“Penyaluran dana FLPP Februari tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya terjadi peningkatan hingga 20,5 kali lipat. Ini memperlihatkan optimisme yang tinggi dari pelaku pembangunan perumahan,” ungkap Adi Setianto dilansir dari keterangan resmi, Jumat (4/3).
Optimisme ini diharapkan Adi Setianto terus berlanjut hingga target penyaluran dana FLPP tahun 2022 bisa tercapai. Rencananya, pada minggu kedua Maret 2022, BP Tapera selaku Operator Investasi Pemerintah (OIP) akan melakukan penandatangan perjanjian kontrak kinerja dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Kontrak kinerja menyangkut masalah layanan prima, akuntabilitas pengelolaan dana FLPP serta pengelolaan kinerja keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel.
Adi menyadari pemerintah telah berupaya sepenuhnya untuk terus membuat pasar perumahan di Indonesia terus berkembang dengan baik. Ini terlihat dari perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
PPN DTP properti ini diperpanjang selama 9 bulan sepanjang 2022. Kelanjutan insentif PPN DTP properti tertuang dalam PMK Nomor 6/PMK.0110/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Rumah Susun yang ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan pada 2 Februari 2022 lalu.
Untuk proses tersebut, aplikasi Sikumbang yang terus dikembangkan oleh BP Tapera masih menjadi andalan yang digunakan oleh pemerintah untuk mendatanya.
Selain itu, Adi juga melihat pemerintah terus berupaya memudahkan urusan perizinan di sektor properti. Salah satunya dengan penerbitan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang tertuang dalan Surat Edaran Bersama tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada tanggal 25 Februari lalu.
Dalam surat edaran itu, pemerintah daerah yang telah menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang retribusi PBG wajib menggunakan perhitungan retribusi itu dalam system informasi manajemen bangunan Gedung (SIMBG).
Adapun pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki perda tentang retribusi PBG untuk sementara dapat memakai penghitungan retribusi IMB ke dalam SIMBG. Kebijakan yang dikeluarkan ini menjadi jalan keluar untuk menghilangkan hambatan perizinan bagi pelaku pembangunan.
"Tentunya hal ini berdampak positif terhadap pembangunan rumah subsidi di Indonesia. Diharapkan pembangunan perumahan subsidi yang tadinya sempat terkendala bisa jalan kembali dengan tetap memperhatikan kualitas bangunan dan ketepatan sasaran,” pungkas Adi. (X-12)
