DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) dalam fungsi anggarannya akan fokus pada evaluasi kinerja anggaran 2021, penguatan dalam percepatan pemulihan sosial dan ekonomi tahun 2022, serta pembahasan RAPBN tahun anggaran 2023.
Menurut Ketua DPR Puan Maharani tahun anggaran 2022 dan program pemulihan sosial dan ekonomi akan menjadi landasan yang sangat penting untuk dapat memasuki konsolidasi fiskal pada 2023.
“Dalam situasi pandemi covid-19, di mana seluruh sektor hampir lumpuh, maka APBN memiliki peran yang sangat strategis sebagai instrumen yang dapat mengintervensi untuk menjaga, mempertahankan, dan menopang kehidupan sosial dan ekonomi nasional tetap berlangsung dengan kondusif,” terangnya.
Puan yang menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021–2022 DPR RI di Gedung Nusantara II di Jakarta, Selasa (11/1) juga menekankan setiap Komisi DPR agar mencermati kinerja kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, dan memperkuat landasan konsolidasi fiskal pada tahun 2023.
Selain itu mendorong kebijakan dan program pada kementerian/lembaga untuk dapat memberikan multiplier effect pada perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.
“Pembahasan APBN untuk Tahun Anggaran 2023, agar telah mempertimbangkan ruang fiskal, dan batasan defisit, yang dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara melalui APBN untuk menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan negara dalam pelayanan umum, program-program strategis dan prioritas nasional, pemuliham sosial dan ekonomi nasional, dan penanganan pandemi covid-19,” paparnya.
Sementara itu fungsi pengawasan DPR akan diarahkan pada berbagai permasalahan dalam urusan pelayanan umum, kesejahteraan rakyat, program prioritas kementerian/lembaga, serta tindak lanjut penyelesaian dari berbagai aspirasi rakyat.
Puan lalu merinci sejumlah isu permasalahan dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang perlu mendapat perhatian lebih.
“Pengawasan program booster vaksin covid-19, pengawasan protokol kesehatan dalam menghadapi berkembangnya covid-19 varian omikron, penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024," katanya.
"Kemudian mengenai kenaikan harga bahan pokok pada akhir Tahun 2021, penerapan 100% Pembelajaran Tatap Muka, dan kesiapan Pemerintah dalam pelaksanaan umrah 2022,” ungkapnya
Ditegaskannya, fungsi pengawasan DPR dapat efektif apabila terdapat tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau lembaga terkait terhadap rekomendasi ataupun keputusan rapat kerja secara terukur, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat.
Puan juga berbicara soal kesiapan DPR RI sebagai tuan rumah pada Sidang Umum ke-144 Inter Parliamentary Union (IPU) di Bali yang akan diselenggarakan pada Maret mendatang.
“Sidang Umum IPU di Bali akan bernilai sangat strategis karena akan memberikan optimisme dari parlemen berbagai negara kepada masyarakat internasional untuk bangkit dari suasana pandemi dan juga dapat mempercepat distribusi vaksin dan pemulihan ekonomi"
Pertemuan Sidang Umum IPU Tahun 2022 juga dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kerjasama antarparlemen untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengatasi Pandemi Covid -19.
Ia menegaskan komitmen DPR RI untuk melakukan upaya terbaik dalam menyelenggarakan forum parlemen internasional itu.
“Selain itu, agenda diplomasi strategis lainnya adalah DPR RI juga akan menjadi tuan rumah Parlemen dari Negara G20 melalui event P20 yang merupakan forum parlemen negara-negara G20 diselenggarakan dalam satu rangkaian KTT G20 yang digelar Pemerintah,” kata Puan.
Dalam Forum P20 nanti, Indonesia akan mengusung tema Peran Parlemen dalam Mendorong Pertumbuhan yang Lebih Tinggi dan Masyarakat yang Sehat.
Dia menyatakan dengan agenda utama yang akan dibahas adalah soal pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, kesehatan, pemberdayaan manusia dan peningkatan kapasitas.
“DPR RI, melalui tugas diplomasi ini, akan menujukkan kepada dunia, bahwa Indonesia siap membangun dunia yang lebih baik, membangun tata sosial, ekonomi, politik yang humanis dan berkeadilan sosial,” tutupnya. (Sru/OL-09).
