PT Pelni (persero) akan mengoperasikan 26 kapal penumpang jarak jauh untuk melayani pelayaran antarpulau dan provinsi dalam masa libur Natal dan Tahun Baru 2022.
Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni OM Sodikin menjelaskan selama periode Nataru Pelni menyiapkan seluruh armada kapal penumpang yang dimiliki. Ke-26 kapal penumpang jakar jauh Pelni akan difokuskan untuk beoperasi melayani rute-rute sibuk dan padat selama nataru yakni wilayah Indonesia Tengah dan Timur.
"Sebanyak 26 armada kita siap pakai semua. Jadi perbaikan tentunya docking yang kita lakukan sudah jauh hari sebelum bulan Desember menghadapi Nataru," ujar Sodikin kepada Media Indonesia di Kupang, Nusa Tengra Timur (NTT), pekan lalu.
Mengenai aturan perjalanan selama penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Sodikin menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan penyesuaian aturan perjalanan dengan peraturan yang diberlakukan oleh masing-masing pemerintah daerah (Pemda) pada lokasi tujuan kedatangan.
Ia juga menjelaskan bahwa kapal-kapal perintis Pelni juga akan dioperasikan untuk menjangkau daera-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3t).
"Seluruh kapal penumpang kami operasikan semua," tuturnya.
Baca juga: Selama Nataru, Pelni Tambah Frekuensi Rute Perjalanan
Vice President Pemasaran Usaha Angkutan Penumpang Pelni Sukendra menuturkan, Pelni juga telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang membawahi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) terkait dokumen syarat perjalanan yang harus dilengkapi oleh penumpang kapal. Hanya penumpang yang telah menerima vaksin lengkap dosis kedua yang bisa membeli tiket masuk ke kapal.
"Pelni hanya melayani penumpang yang telah menerima vaksin lengkap dosis kedua. Terkait PPKM, mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat," ungkap Sukendra.
Sukendra menjelaskan pada periode Nataru, Pelni menargetkan dapat menjual 249 ribu tiket. Saat ini sudah lebih dari 75 ribu tiket yang terjual kepada masyarakat pengguna transportasi laut. Pelni baru akan menjual 50% sisa kuota tiket kepada masyarakat mendekati hari H keberangkatan sebagai bentuk antisipasi jikala nanti ada Pemda yang mengeluarkan kebijakan pembatasan transportasi.
"Seperti di Papua misalnya, Pemda setempat hanya mengijinkan warga yang ber-KTP Papua yang bisa masuk. Oleh karena itu, jika nanti ada kebijakan seperti ini kami akan mengembalikan uang penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket," ungkapnya. (A-2)
