16 January 2021, 17:15 WIB

Belum Ada Laporan Efek Samping Serius dari Vaksinasi Covid-19


Atalya Puspa | Humaniora

ANTARA/Fauzan
 ANTARA/Fauzan
Petugas kesehatan menyiapkan vaksin covid-19 Sinovac saat vaksinasi tahap pertama di Puskesmas Jurang Mangu, Kota Tangerang Selatan.

PROGRAM vaksinasi mulai dijalankan pemerintah kepada tenaga kesehatan setelah Presiden Joko Widodo mendapatkan vaksinasi pertama kali pada Rabu (13/1). Hal ini menjadi tonggak upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan serta mengurangi laju penularan covid-19 yang menimbulkan kesakitan dan kematian bagi rakyat Indonesia.

Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Hindra Irawan Satari mengungkapkan, hingga kini program vaksinasi berjalan aman dan belum ada laporan KIPI serius yang terjadi. "Jadi apabila ada kejadian yang tidak diinginkan atau kejadian luar biasa masyarakat harus melapor ke fasilitas kesehatan. Nanti laporan dicatat dan akan ditindaklanjuti Komisi Daerah dan Komisi Nasional KIPI yang merupakan komite independen dalam mengkaji hal ini," terang Hindra dalam keterangan resmi, Sabtu (16/1).

Hindra mengatakan bahwa KIPI merupakan dampak alamiah dari produk vaksin. Ia menjelaskan, vaksin merupakan produk biologis, sehingga pada waktu dimasukkan ke dalam tubuh, reaksi alamiahnya memang menimbulkan reaksi lokal di tempat suntikan berupa kemerahan, pegal, bahkan menimbulkan demam.
"Namun data menunjukkan gejala-gejala tadi jumlahnya kurang dari 1 persen dan bisa hilang dengan sendirinya," ungkapnya.

Hindra juga meyakinkan bahwa vaksin covid-19 sudah teruji keamanan dan efikasinya. "Vaksin ini sudah kita uji, baik di luar maupun dalam negeri, dan hasilnya telah kami peroleh sehingga memberikan tambahan perlindungan yang cukup bagi kita dan melengkapi usaha pencegahan yang kita lakukan," katanya.

Menanggapi banyaknya masyarakat yang masih khawatir dengan efek dari vaksinasi, Hindra berpesan agar jangan mudah percaya terhadap berita bohong yang beredar. Pasalnya, keamanan dan efektivitas vaksin sudah dijamin oleh pemerintah dan para ahli. "Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak mungkin memberikan izin penggunaan apabila vaksin covid-19 terbukti tidak aman,” pungkasnya. (OL-14)

BERITA TERKAIT