27 December 2020, 04:45 WIB

Peradilan Umum Mutlak untuk Kasus Intan Jaya


(Tri/Cah/P-2) | Politik dan Hukum

DOK TGPF KEMENKO POLHUKAM
 DOK TGPF KEMENKO POLHUKAM
Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Intan Jaya yang terluka Bambang Purwoko tiba di Timika menggunakan helikopter TNI AU 

TIDAK ada satu alasan pun untuk tidak membawa terduga pelaku kekerasan dan pembunuhan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, ke ranah peradilan umum. Tindak kekerasan sembilan anggota TNI-AD yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa tersebut bukan kewenenangan peradilan militer.

Kesembilan tersangka sepatutnya disangkakan dengan Pasal 170 Ayat (1), Pasal 170 Ayat (2) ke-3, Pasal 351 ayat (3), Pasal 181 KUHP, Pasal 132 KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Dalam aturan UU Peradilan Militer Pasal 200 Ayat (1) cukup jelas, kerugian yang ditimbulkan dari dugaan tindak pidana yang dilakukan anggota TNI dalam peristiwa tersebut terletak pada kepentingan umum, sehinggan mekanisme proses di peradilan umum lebih tepat daripada dilakukan melalui mekanisme peradilan militer,” papar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiayanti melalui keterangan tertulis, kemarin.

Penetapan tersangka diumumkan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNIAD, Rabu (23/12). Hal itu sebagai hasil investigasi Tim Markas Besar AD (Mabesad) yang menindaklanjuti
temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait empat kasus, yakni pembakaran rumah dinas kesehatan di Hitadipa pada 19 September 2020, penembakan di sekitar Bandara
Sugapa pada 7 Oktober, hilangnya Luther Zanambani dan Apinus Zanambani yang ditahan di Koramil Sugapa pada 21 April, serta kematian Pendeta Yeremia Zanambani pada 19
September.

Kesembilan tersangka tersangkut kasus hilangnya Luther dan Apinus. Kedua warga Intan Jaya itu yang belakangan diketahui ditembak seusai menjalani pemeriksaan oleh TNI.

Mereka dicurigai sebagai anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB). Fatia mengingatkan KKB di Papua semestinya ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana di negara hukum
Indonesia. Oleh sebab itu, proses hukumnya harus melalui aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

“Hal ini berarti mencangkup penangkapan dan penahanan yang harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup, bukan hanya berdasar pada kecurigaan,” cetusnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid juga meminta para pelaku kekerasan dan pembunuhan di Papua diadili secara terbuka di pengadilan umum.

Menurut Usman, impunitas anggota militer harus disudahi. Anggota TNI yang terlibat pelanggaran hukum pidana umum wajib tunduk pada Undang-Undang No 34 Tahun 2004
tentang TNI.

“Jika mereka berkukuh menggunakan Undang-Undang No 31 Tahun 1997 yang dibuat pada masa Orde Baru, itu sama saja dengan melanjutkan sistem lama yang selama ini
menjadi mekanisme impunitas.” (Tri/Cah/P-2)

BERITA TERKAIT