27 November 2020, 04:00 WIB

Bank Syariah Dituntut Berpihak pada UMKM


Iam/Mir/E-2 | Ekonomi

ANTARA FOTO/Eric Ireng
 ANTARA FOTO/Eric Ireng
Seorang petugas teller melayani nasabah di Bank BNI Syariah.

PENELITI Ekonomi Syariah dari Institute for Development of Economics and Fi­nance (Indef) Fauziah Rizki Yuniarti menilai bank syariah hasil merger bisa memberi peran yang cukup besar terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Bank syariah hasil merger yang secara teori bisa menawarkan produk yang lebih murah (terkait pinjaman), harus semakin memperbesar pembiayaannya ke sektor UMKM, dengan salah satunya pengembangan BWM (bank wakaf mikro),” kata Fauziah saat dihubungi kemarin.

Murahnya produk pinjaman dari mer­ger bank syariah nanti karena modal yang cukup besar dari bank pascamerger sehingga memperbesar kesempatan mendapat dana murah yang bisa dimanfaatkan dan membantu pelaku UMKM.

“Saat ini, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 mensyaratkan pem­biayaan perbankan syariah ke UMKM minimum 20% dari total pembiayaan. Na­mun, sayangnya, bank-bank syariah hanya berusaha sebatas memenuhi angka persyaratan tersebut,” ujar Fauziyah.

Fauziyah mencontohkan Bank Syariah Mandiri melakukan pembiayaan ke UMKM yang semakin menurun dalam enam tahun terakhir. Pada 2014, Bank Sya­riah Mandiri melakukan pembiayaan sebesar 29,74%, pada 2015 sebesar 27,86%, tahun 2016 menjadi 25,52%, pada 2017 sebesar 22,89%, 2018 sebesar 20,46%, dan 2019 menjadi 16,85%.

“Peningkatan porsi pembiayaan ke UMKM wajib masuk ke rencana bisnis bank syariah BUMN sehingga menjawab keraguan masyarakat bahwa bank syariah BUMN hanya fokus ke konglomerat,” ungkapnya.

Di kesempatan berbeda, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengusulkan agar kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) menjadi kekuatan ekonomi halal di kawasan dan global.

Hal itu berangkat dari keberhasilan pencetakan ribuan usaha kecil-menengah halal berorientasi ekspor yang melampaui target di 2021. (Iam/Mir/E-2)

BERITA TERKAIT