25 November 2020, 02:35 WIB

Pemerintah sudah Hubungi Delapan Pengembang Vaksin


Despian Nurhidayat | Ekonomi

MI/PIUS ERLANGGA
 MI/PIUS ERLANGGA
Ketua Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin.

UNTUK membantu solusi pengadaan vaksin di Tanah Air, pemerintah dalam hal ini Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) telah menghubungi hampir semua pengembang vaksin covid-19 di dunia.

“Sampai sekarang ada 11 vaksin, yang sudah masuk uji klinis (clinical trial), trial ketiga. Semua sudah kita kontak kecuali tiga vaksin, yakni Moderna di AS, Gamalea atau Sputnik di Rusia, dan ketiga, vaksin baru. Kalau yang lain sudah ada kontak dari kita,” jelas Ketua Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin, dalam acara CEO Networking 2020 secara virtual, kemarin.

Menurutnya, saat menghubungi para pengembang vaksin tersebut, sudah sesuai arahan dan koordinasi dari Menkes Terawan Agus Putranto, serta pengembang sesuai di daftar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Keputusan akhir terkait jenis vaksin mana yang dipilih, dan harganya, lanjut Budi, akan diserahkan kepada Menkes.

Lebih lanjut, Wakil Menteri BUMN itu memaparkan pendekatan strategi kedua yang bisa dilakukan secara multilateral, yakni Indonesia akan aktif di WHO-CEPI-GAVI-UNICEF.

Lembaga internasional tersebut juga bekerja sama untuk menyediakan akses ke vaksin, terutama ke negara yang tidak memiliki uang untuk pengadaan vaksin, seperti di Afrika dan Amerika Latin.

“Kalau nanti GAVI menentukan vaksin yang akan diberikan, Indonesia bisa dapat jatah juga berapa persen dari populasi. Itu secara garis besar,” pungkasnya.

 

Distribusi vaksin

Kementerian Kesehatan akan memantau penyaluran vaksin di seluruh Indonesia. Menurut Chief Digital Healthcare Officer PT Bio Farma (persero), Soleh Ayubi, langkah pertama yang harus dilakukan, yakni pengadaan/produksi vaksin (sedang dilakukan) baik di dalam negeri maupun vaksin berkolaborasi dengan perusahaan farmasi dari negara lain.

Langkah kedua, alokasi, pembagian vaksin dari pemerintah dan vaksin mandiri. Selain itu, alokasi vaksin juga harus disiapkan untuk Pulau Jawa, Luar Pulau Jawa, dan lainnya.

“Di dalam alokasi vaksin pemerintah ataupun vaksin mandiri ada bagian yang dinamakan distribusi, pendaftaran vaksinasi, dan layanan vaksin, kemudian ditutup dengan pelaporan dan penggabungan data dari vaksin mandiri dan vaksin pemerintah,” jelasnya saat webinar Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19 yang diadakan KPCPEN.

Distribusi vaksin, lanjut Soleh, akan melibatkan banyak pihak seperti BUMN, puskesmas, klinik, rumah sakit, praktik dokter, dan sebagainya.

“Dengan kompleksitas itu, dibutuhkan teknologi berbetuk software dan hardware. Dengan tujuan untuk automasi sehingga kegiatan yang sebelumnya manual menjadi 100% otomatis. Semua program itu dikendalikan oleh Kemnakes bekerja sama dengan BPOM, BUMN, dan dukungan dari TNI serta Polri,” pungkasnya.

Di lain pihak, Badan PBB untuk Urusan Anak (UNICEF) bekerja sama dengan lebih dari 350 mitra, termasuk maskapai penerbangan besar, jalur pelayaran, dan asosiasi logistik dari seluruh dunia untuk mengirimkan vaksin covid-19 ke lebih dari 92 negara, segera setelah vaksin tersedia.

Direktur Divisi Pasokan UNICEF, Etleva Kadili, mengatakan pihaknya membutuhkan semua bantuan saat mengirimkan dosis vaksin covid-19, jarum suntik, dan lebih banyak peralatan pelindung pribadi untuk pekerja garis depan di seluruh dunia. (Iam/Aiw/X-7)

 

BERITA TERKAIT