22 November 2020, 05:55 WIB

Potensi Penularan Bisa Masif


INDRIYANI ASTUTI | Politik dan Hukum

 COVID-19.ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/hp.
  COVID-19.ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/hp.
 SIMULASI PEMUNGUTAN SUARA PILKADA SERNTAK: Warga mengikuti simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak di Jawilan, Serang, Banten, 

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPN) mewanti-wanti potensi risiko penularan akan naik saat hari pemungutan suara Pilkada 2020 jika penerapan protokol kesehatan kendur.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku BNPB Sonny Hari B Harmadi dalam diskusi mengenai evaluasi kampanye pilkada 2020, kemarin menyampaikan akan ada lebih banyak orang yang hadir ke tempat pemungutan suara jika dibandingkan dengan saat kampanye tatap muka. Karena itu, potensi risiko penularan virus Korona menjadi lebih tinggi jika tidak ada pencegahan.

“Ini menjadi wanti-wanti kami di Satgas. Kegiatan apapun yang sifatnya kerumunan massa berbahaya dan bisa saja ada pengerahan massa oleh pasangan calon saat di tempat pemungutan suara. Itu berbahaya,” jelasnya.

Saat ini, menurut data BNPB, masih ada wilayah yang menyelenggarakan pilkada berada pada risiko tinggi atau zona merah. Tercatat ada dari 9 provinsi, 37 kota dan 222 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, masih ada 13 kabupaten/kota berada dalam risiko tinggi.

Sementara itu, 180 kabupaten/kota berada dalam risiko sedang (zona kuning). Daerah dengan risiko tinggi, antara lain Gunung Sitoli, Sumatra Utara, Bandar Lampung, Lampung, Cilegon, Provinsi Banten, Kota Bandung, dan Tasikmalaya, Jawa Barat.

“Kami mendorong kepatuhan mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M) diterapkan ketat di daerah yang melaksanakan pilkada. Bukan hanya pasangan calon, melainkan juga masyarakat diingatkan terus.’’

 

Menurun


Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan dari 309 wilayah di 270 daerah otonomi yang melangsungkan pilkada, jumlah daerah dengan risiko tinggi telah menurun. Dari data awal tercatat, 47 daerah dengan zona merah, kemudian pada 15 November 2020 turun menjadi
17 daerah.

“Ini terus kita usahakan mendekati hari pencoblosan risiko zonasinya bisa turun. Kita tidak bisa memprediksi ada atau tidak ada kasus nanti, hanya bisa mencegah,” tuturnya.

Ia menegaskan penerapan protokol kesehatan tetap akan ketat diberlakukan meskipun proses pilkada akan memasuki tahap akhir. Oleh karena itu, dalam dua pekan terakhir ini, ujar Safrizal, pemerintah bersama-sama penyelenggara pemilu terus melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pilkada yang aman dan sehat. Tujuannya agar masyarakat
yakin dan mau datang ke TPS sehingga target partisipasi pemilih minimal 77% yang diharapkan bisa tercapai.

“Mungkin turun prediksi di mana-mana, tetapi diharapkan tidak jauh dari target 77%. H-2 minggu ini kita akan sosialisasi masyarakat menggunakan hak pilih karena mereka akan menentukan siapa yang jadi pemimpin,” tutur Safrizal.

Komisioner Bawaslu Bidang Pengawasan dan Sosialisasi Mochammad Afifuddin mengatakan optimisme perlu dibangun agar masyarakat mau datang ke TPS. Pada saat bersamaan, jaminan keselamatan mereka juga harus dipastikan. “Kita harus sadarkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan,” ucap Afi f. (P-1)

BERITA TERKAIT