05 August 2020, 14:35 WIB

Ombudsman Minta PUPR Terbitkan Permen Terkait Pengelolaan Rusun


M Iqbal Al Machmudi | Ekonomi

ANTARA/ANIS EFIZUDIN
 ANTARA/ANIS EFIZUDIN
Seorang petani merawat tanaman padi di sawah berlatar belakang Rusunawa di Kelurahan Wates Kota Magelang, Jawa Tengah.

OMBUDSMAN Republik Indonesia menyarakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperhatikan konflik rumah susun dengan cara menerbitkan regulasi tentang pembinaan rumah susun.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Keasistenan Utama IV Ombudsman RI Dahlena, mengatakan Kementerian PUPR sebagai sektor utama urusan perumahan di tingkat pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Menteri (Permen).

Baca juga: DPRD Minta Anies Gratiskan Biaya Sewa Rumah Susun

"Ombudsman menyarankan untuk segera menerbitkan Permen PUPR terkait dengan tata cara penghitungan besaran biaya pengelolaan, ini merupakan mandat dari Pasal 57 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun," kata Dahlena saat konferensi pers secara daring, Rabu (5/8).

Upaya selanjutnya, Ombudsman meminta setiap Pemerintah Daerah (Pemda) menerbitkan peraturan yang mengatur beberapa hal yakni norma standar dalam penyusunan AD ART Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) yang sedikitnya memuat asas transparansi dan partisipasi serta kewajiban mengundang unsur pemerintah dalam rapat umum.

"Kemudian mengatur mengenai penanganan pengaduan tentang sengketa pengurusan rumah susun dengan memiliki fungsi identifikasi, telaah masalah, dan termasuk juga mediasi," ujar Dahlena.

Mengenai pengendalian dan pengawasan pelaku pembangunan atau pengembang yang tidak bersedia memfasilitasi pembentukan PPPSRS.

Sebelumnya diberitakan bahwa Ombudsman menerima sebanyak 46 laporan terkait konflik penghunian dan tata kelola rumah susun hingga tahun 2019, dugaan adanya maladministrasi pada pengelolaan rumah susun yang yang terkait PPPSRS. Beberapa diantaranya merupakan apartemen yang berada di Provinsi DKI Jakarta

Adapun permasalahan yang terjadi meliputi persoalan sertifikasi atau hak kepemilikan satuan unit, keberatan terkait tarif service iuran pengelolaan apartemen (IPL), keberatan terkait tarif listrik, monopoli bidang/benda milik bersama, hingga persoalan perikatan jual beli yang tidak seimbang antara pemilik dan pelaku pembangunan/pengembang. (Iam/A-1)

BERITA TERKAIT