05 August 2020, 20:20 WIB

KostraTani 2020 Kementan Didukung Ribuan Komputer


mediaindonesia.com | Nusantara

Istimewa
 Istimewa
Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi pada kegiatan Ngobrol Asyik Penyuluhan (Ngobras)

KEMENTERIAN Pertanian RI khususnya sekretariat jenderal dan empat direktorat jenderal teknis bidang komoditas, mendukung hardware teknologi informasi (IT) pada BPP KostraTani di seluruh Indonesia, melalui pengadaan IT sebanyak 2.750 personal komputer (PC).

Tujuannya, mendukung digitalisasi kegiatan penyuluhan dan pelatihan oleh Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani) melaksanakan tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) selaku KostraTani di tengah pandemi Covid-19.  

Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi mengatakan Ditjen komoditas eselon satu dimaksud adalah yang menangani bidang teknis subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Sementara empat Ditjen pendukung Kementan: Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Litbangtan) dan Badan Karantina Pertanian (Barantan) mendukung KostraTani mengacu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

"Selain redesign usulan PHLN secara bertahap untuk KostraTani 2020 berupa pengadaan sarana IT bagi 723 unit BPP. Setjen dan empat Ditjen mendukung IT KostraTani tahun 2020, sebanyak 2.750 unit PC," kata Dedi Nursyamsi pada kegiatan Ngobrol Asyik Penyuluhan (Ngobras) Vol.5, kemarin.

Menurut Dedi Nursyamsi, Mentan Syahrul Yasin Limpo menginstruksikan perubahan strategi KostraTani untuk meningkatkan kinerja petani didampingi penyuluh mengantisipasi dampak pandemi Covid-19.

“Kondisi Covid-19 membuat kita harus mengubah strategi untuk kegiatan pertanian, termasuk membuat strategi baru untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pertanian," katanya didampingi Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan - Pusluhtan, I Wayan Ediana.

Dedi menambahkan perubahan ini mendorong Kementan menjalankan penyuluhan dan pelatihan secara digital. Sejak awal 2020, Kementan gencar mempromosikan Kostratani, bahkan sudah alokasi anggaran, namun pandemi memaksa seluruh alokasi dana dialihkan.

"Kita mengusulkan tahun depan, 2021, agar Ditjen teknis alokasi anggaran untuk Demplot sesuai komoditasnya. Kita pun konsolidasi dengan pemerintah daerah bagi BPP yang belum mendapat bantuan IT dari pusat agar mengadakan sarana IT sendiri dan berpartisipasi aktif dalam pelatihan virtual yang digelar BPPSDMP,”jelasnya.

Ngobras diikuti 300 partisipan Zoom Meeting dan 3.534 melalui live streaming media sosial BPPSDMP. Sejumlah penyuluh bertanya setelah Dedi Nursyamsi meminta Septalina Pradini selaku host membuka sesi Q&A (tanya jawab). Hj Herniwati dari BPP Arum Keke, Kabupaten Jeneponto, (Sulsel) bertanya tentang syarat KostraTani dan bagaimana dukungan pusat.

Rensina R Ticoalu dari BPP Minahasa Selatan, Minahasa (Sulut) konfirmasi tentang dana KostraTani dialihkan pemerintah kabupatennya untuk Covid-19. "Apakah tetap ada alokasi dana untuk KostraTani tahun depan?"

Sementara yang lain menyoroti tentang fluktuasi harga jagung; kendala koneksi ke Agriculture War Room (AWR) KostraTani; tumpang tindih KostraTani usulan dinas pertanian di daerah dengan UPT lingkup Kementan khususnya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian; kemampuan memori smartphone terkendala banyaknya aplikasi; kerjasama Demplot dengan produsen pupuk.

Dedi Nursyamsi pun menjawab usulan, kritik dan pendapat partisipan Zoom Meeting Ngobras secara runtut dan sistematis sehingga dapat membuka wawasan mereka tentang tugas, fungsi dan peran KostraTani.

Dia mengingatkan eksistensi BPP selama ini digadang-gadang menjadi pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, hingga pusat bangun kemitraan.

"Sayangnya, upaya tersebut belum maksimal. Belum semua BPP terkoneksi ke Agriculture War Room atau AWR dari KostraTani. Lima fungsi BPP tersebutlah yang diperkuat oleh KostraTani. Harapannya, paska BPP  menjadi KostraTani akan mampu memaksimalkan kelima peran BPP tersebut di era 4.0," katanya. (OL-13)

Baca Juga: Pemerintah Kaji Bantuan bagi Pekerja Pendapatan Rp5 Juta

BERITA TERKAIT