02 August 2020, 20:35 WIB

Kepala BKKBN Raih Gelar Honoris Causa dari UNY


Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora

MI/Marcel Kelen
 MI/Marcel Kelen
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa bidang Rekayasa Sosial Kemasyaratan oleh Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Gelar kehormatan ini diberikan kepada Hasto di Auditorium UNY, Yogyakarta pada Sabtu (1/8).

Rektor UNY Sutrisna Wibawa berharap, pengakuan akademik ini dapat menjadi amanah bagi Kepala BKKBN untuk terus berdedikasi dan berkomitmen dalam pengembangan masyarakat vokasional berbasis teknologi unggul. Di samping itu, ilmu vokasi juga dapat berkembang lebih luas, melibatkan multi disiplin dan komponen pemerintahan, serta terus berkembang dan relevan untuk pembangunan masyarakat.

Baca juga: Pengamat: PJJ Tidak Efektif di Daerah Terpencil

“Praksis penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk pembangunan, layaknya sudah dilakukan Hasto Wardoyo, harus terus dikuatkan, ditularkan, dan senantiasa dikembangkan sehingga bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat. Pak Hasto adalah satu tokoh langka yang selama kepemimpinannya selalu menggunakan data dan teknologi sebagai acuan pengambilan kebijakan,” kata Sutrisna dalam pernyataan tertulis, Sabtu (1/8).

Dalam orasinya ilmiahnya, Hasto mengatakan, pembangunan yang berkelanjutan harus dengan investasi besar dalam sumber daya manusia dan pendidikan vokasi akan mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil, kompeten, berkarakter serta mumpuni. Pendidikan vokasi ini pun yang diterapkan di Kulon Progo untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

“Inilah urgensi pendidikan vokasi demi kemandirian Kulon Progo” kata Hasto.

Sistem pendidikan vokasi dibutuhkan sebagai jawaban pendidikan umum yang belum sepenuhnya efektif mengembangkan keterampilan secara tepat sesuai dengan tuntutan dunia kerja/pasar. Pendidikan vokasi terus dikembangkan dalam berbagai pola integrasi dan kolaborasi dengan pihak industri dan pemerintah. (H-3)

BERITA TERKAIT