17 June 2020, 06:05 WIB

Trump Berang Indonesia Tetap Pajaki Google Dkk


M ILHAM RA | Ekonomi

. MI/Susanto
 . MI/Susanto
 Menteri Keuangan Sri Mulyani 

MENTERI Keuangan Sri Mulyani memastikan Indonesia akan tetap memungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% pada setiap barang dan jasa digitaldari luar negeri. Kebijakan itu berlaku mulai 1 Juli 2020. Penegasan itu disampaikan Ani, demikian Menkeu akrab disapa, sekali pun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berang lantaran perusahaan- perusahaan digitalasal negara tersebut, seperti Facebook, Google, Zoom, hingga Netflix, akan dipajaki.

Menurut Ani, apa yang dikhawatirkan AS ialah adanya pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas perusahaan digital luar negeri yang berasal dari 'Negeri Paman Sam' tersebut. Padahal yang ingin dilakukan Indonesia ialah memungut PPN atas transaksi digital. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE).

"PMK No 48/PMK.03/2020 itu mengatur PPN bagi subjek pajak luar negeri atau subjek yang selama ini tidak bisa kita mintai untuk ikut memungut dan mengumpulkan PPN, karena dia berdomisili di luar negeri, tapi servis di sini. Contoh Netfl ix, dia ada servis ke sini, namun keberadaannya tidak dalam yurisdiksi Indonesia," kata Ani dalam konferensi pers APBN KITA secara virtual, kemarin.

"Melalui Perppu No 1/2020, PMK, dan Perdirjen, sekarang subjek pajak luar negeri bisa menjadi pemungut dan pengumpul untuk disampaikan ke pemerintah Indonesia. PPN itu bukan subjek dari suratnya dari USTR (United State Trade Representative/ perwakilan dagang). USTR itu mempermasalahkan PPh, sedangkan ini merupakan subjek dari pembicaraan di OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development)," sambung Ani.

Ia menambahkan, pungutan PPh atas transaksi digital memang masih jadi bahasan yang alot di forum OECD. Pasalnya, jika pungutan PPh digital diterapkan, akan muncul kemungkinan berkurangnya pendapatan negara perusahaan asal karena harus ada pembagian jatah pungutan PPh kepada negara di tempat perusahaan tersebut mendapatkan penghasilan.

Prinsip kehadiran fisik (physi cal presence) masih menjadi syarat utama yang dipegang beberapa negara dalam penerapan pemungutan PPh. Namun, di sisi lain, beberapa negara berpendapat untuk menarik PPh, bisa diterapkan syarat kehadiran ekonomi (economic presence) tanpa harus ada kehadiran fi siknya.

Karena itu, Ani menegaskan langkah yang diambil pemerintahan Trump sama sekali tidak terkait dengan penerapan pemungutan PPN digital yang akan dilakukan Indonesia. "PPN itu tidak ada dispute, karena PPN yang bayar ialah orang yang menikmati. Ditambah dengan adanya wabah covid-19 ini, semua pindah ke digital. Jadi itu harus disikapi dari sisi perpajakan," terangnya.

Cari pemungut

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan saat ini pemerintah tengah melakukan diskusi bersama perusahaanperusahaan luar negeri yang bertransaksi secara digital di Indonesia. Tujuannya, untuk mencari siapa yang dapat memungut PPN tersebut. "Harapannya mulai Juli besok sudah ada yang kami tunjuk sebagai pemungut. Sehingga di Agustus 2020, mereka bisa lakukan pemungutan," pungkas Suryo. (E-2)

BERITA TERKAIT