03 June 2020, 15:12 WIB

Pelayanan Publik Diminta tidak Gagap Imbangi Inovasi Masyarakat


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Siswowidodo
 ANTARA FOTO/Siswowidodo
Ilustrasi: Petugas merekam data pemohon Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di gedung pusat pelayanan publik Pemkab Madiun

JELANG transisi menuju tatanan kenormalan baru (new normal) di tengah situasi pandemi covid-19, pelayanan publik diharapkan tidak gagap dalam mengimbangi inisiatif dan inovasi masyarakat.

Direktur Eksekutif Apindo Danang Girindrawardhana menyampaikan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berinovasi guna memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.

Ia mencontohkan pada awal pandemi, partisipasi kelompok-kelompok masyarakat sangat masif dilakukan. Mereka menggalang donasi bagi masyarakat yang terdampak covid-19, sementara pemerintah membutuhkan waktu untuk menyusun anggaran dan memastikan sumber daya yang ada ketika memutuskan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat rentan miskin yang terdampak wabah korona.

"Partisipasi dan inisiatif masyarakat lebih cepat sementara pemerintah agak lambat karena ada prosedur birokrasi yang harus dilakukan," ujarnya dalam webbinar bertajuk "Menyongsong Normal Baru dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik" yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta, Rabu (3/6).

Danang meminta pemerintah daerah menggeser pelayanan publik yang selama ini dilakukan secara konvensional atau tatap muka menjadi berbasis digital. Selain itu, ia juga mengusulkan sebanyak mungkin prosedur perizinan dialihkan ke proses notifikasi terlebih dahulu dengan menghilangkan syarat administratif.

Baca juga: Pelayanan Publik Prima selama PSBB

Hal itu bertujuan memudahkan masyarakat yang ingin melakukan kegiatan usaha di tengah pandemi. Seperti diketahui, pandemi membuat banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian.

"Saya meminta kepala daerah mendorong pelayanan publik agar terwujudnya pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pandemi masih akan berlangsung dan industri besar akan kesulitan sebaliknya industri UMKM cepat muncul," terang Danang.

Menurutnya, menggerakan inovasi pelayanan publik di sektor investasi dalam tatanan normal baru penting dilakukan supaya para pencari kerja termasuk angkatan kerja yang baru lulus, lebih mudah berwirausaha.

Pasalnya, Danang menganggap tidak mungkin industri besar menyerap tenaga kerja yang banyak selama pandemi belum benar-benar berakhir. Ia mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan pada 20 April 2020, sebanyak 2.084.593 pekerja terdampak pandemi covid-19. Mereka berasal dari 116.370 perusahaan. Sedangkan pekerja formal yang dirumahkan sekitar 1,3 juta dari 43.690 perusahaan. Pekerja formal yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebanyak 241.431 dan 538.385 pekerja sektor informal kehilangan pekerjaan.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surakarta F.X Hadi Rudyatmo mengatakan pada tatanan kenormalan baru, pemerintah kota Surakarta akan tetap memberlakukan protokol kesehatan yang selama ini sudah diterapkan baik di pasar tradisional, toko serba ada maupun mal.

"Mereka yang tidak taat akan kami tutup," ujarnya

Dalam memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi, pemerintah Kota Solo memberikan pembebasan retribusi pada pasar tradisional, pegadang kuliner dan UMKM sejak Mei hingga Agustus 2020. Untuk pelayanan publik selama pandemi, pihaknya menerapkan sistem bekerja dari rumah (work from home) secara bergantian pada para ASN.

Namun, lanjutnya, sistem tersebut nampaknya tidak bergitu berpengaruh pada pelayanan publik karena pemerintah Kota Surakarta sudah punya sistem pelayanan digital.

"ASN tidak banyak pekerjaan. Pelayanan elektronik sangat membantu mengurangi SDM, efisiensi yang ada dan tidak membutuhkan ruangan yang banyak," tuturnya.(OL-5)

BERITA TERKAIT