03 June 2020, 05:55 WIB

Kepemimpinan Perempuan Parlemen


Aliyah Budianto Tenaga Ahli FPD MPR RI Pengurus DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia | Opini

Dok.MI/Seno
 Dok.MI/Seno
 

KEPEMIMPINAN perempuan selalu menjadi perdebatan yang tidak pernah usai. Meskipun secara teoritis, fi losofi s, teologis, dan hukum memiliki legitimasi yang kuat. Tak terkecuali dalam bidang politik, masih banyak terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Padahal, setengah jumlah penduduk Indonesia ialah perempuan dan mayoritas mereka sebagai pemilih (voters) dalampemilu.

Landasan konstitusional yang bisa dijadikan dasar atas hak politik perempuan, di antaranya Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Selain itu, terdapat UU Parpol No 2/2008 dan UU Pemilu No 7/2017, yang mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan pada legislatif.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), menyebutkan sejumlah pasal yang memberikan kebebasan kepada perempuan untuk memilih pemimpin maupun menjadi pemimpin dan menyuarakan bahwa perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki.

Konsep kepemimpinan perempuan

Beberapa studi memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan dalam gaya (style) kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan yang lebih koordinasi (feminity style), sedangkan laki-laki menggunakan gaya yang mendasarkan pada kontrol dan perintah (masculinity style).

Sehubungan dengan isu gender dan kepemimpinan, Robbins (1998) mengemukakan dua hal: pertama, menyamakan antara kepemimpinan laki-laki dan perempuan dan cenderung mengabaikan perbedaan di antara keduanya. Kedua, bahwa apa yang menjadi perbedaan antara perempuan dan laki-laki adalah bahwa perempuan memiliki gaya kepemimpinan yang lebih demokratis, sedangkan laki-laki merasa lebih nyaman dengan gaya yang bersifat directive (menekankan pada caracara yang bersifat perintah).

Penelitian Tannen menyatakan pemimpin yang menekankan pada hubungan dan keakraban cenderung dimiliki perempuan. Memungkinkan seorang pemimpin tersebut bersikap memberdayakan segenap anggotanya, serta menekankan struktur organisasi, sedangkan pemimpin yang menekankan pada status dan kemandirian, yang cenderung dimiliki laki-laki memungkinkan pemimpin tersebut mengadopsi struktur hirarkis, spesialisasi, dan perintah.

Bass, Avolio, dan Atwater (1996) menemukan bahwa laki-laki umumnya lebih menampilkan kepemimpinan transaksional jika dibandingkan dengan perempuan. Sebaliknya, perempuan lebih memperlihatkan kepemimpinan transformasional jika dibandingkan dengan laki-laki. Banyak kualitas yang diperlukan untuk memiliki kepemimpinan organisasi yang efektif pada situasi sekarang ini, yakni berkualitas dan umumnya diasosiasikan dengan kemimpinan transformasional yang diasosiasikan dengan para pemimpin perempuan.

Kepemimpinan perempuan parlemen

Kita baru saja menggelar Pemilu 2019 secara langsung, umum, bebas, dan rahasia sebagai bagian penting dari sistem demokrasi kita seperti telah diamanatkan oleh UUD 1945. Terhitung sejak era reformasi, Pemilu 2019 adalah pemilu ke-5 dan pemilu pertama yang menyelenggarakan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) secara serentak.

Sepanjang sejarah elektoral Indonesia, Pemilu 2019 menghantarkan paling banyak perempuan menjadi anggota DPR RI. Ada 121 caleg perempuan berhasil duduk di DPR RI dari total 575 ku rsi yang diperebutkan. Ini setara dengan 21%, naik dari semula hanya 18% (103 caleg perempuan terpilih dari 560 kursi) pada Pemilu 2014. Pemerolehan 121 kursi perempuan di DPR terbagi atas Fraksi PDIP 26 kursi (20,3%), Fraksi Golkar 19 kursi (22,3%), dan Fraksi Demokrat 10 kursi (18,5%). Lalu, Fraksi Gerindra 15 kursi (19,2%), Fraksi PAN 7 kursi (15,9%), Fraksi PKB 12 kursi (20,6%), Fraksi PKS 8 kursi (16%), Fraksi PPP 5 kursi (26,3%), dan Fraksi NasDem 19 kursi (32,2%). Dari 9 Fraksi DPR RI yang lolos parliamentary threshold hanya Fraksi NasDem yang melampaui pencapaian 30%.

Meningkatnya jumlah caleg perempuan di Senayan masih belum dibarengi dengan posisi kepemimpinan perempuan baik di komisi-komisi maupun di badan-badan AKD. Didaulatnya Puan Maharani sebagai ketua DPR RI, seolah-olah dianggap cukup merepresentasikan kepemimpinan perempuan politik di DPR sehingga para elite partai abai menempatkan perempuan dalam unsur pimpinanpimpinan AKD. Padahal, tidak harus demikian, ada 17 AKD di DPR, yakni kehadiran perempuan di dalamnya mutlak diperlukan.

Data dari www.dpr.go.id menunjukkan hanya ada 4 komisi dari 11 komisi yang di dalamnya ada perempuan sebagai unsur pimpinan, yaitu Komisi I (Ketua Komisi), Komisi V (Wakil Ketua), Komisi IX (Ketua dan Wakil Ketua), Komisi X (Wakil Ketua), dan 2 badan dari 6 badan, yaitu Baleg (Wakil Ketua) dan BURT (Wakil Ketua). Sementara itu, Komisi VIII yang salah satu mitra kerjanya ialah Kementerian PPPA tidak ada satu pun unsur pimpinan ketua atau wakil ketua komisi yang dijabat caleg perempuan.

Begitu juga dengan pimpinan fraksi, yakni caleg perempuan hanya menduduki posisi sebagai sekretaris (Fraksi PKS) dan bendahara (Fraksi Demokrat, Gerindra, dan PPP). Padahal, pada periode sebelumnya ada sosok perempuan yang menjadi ketua fraksi di DPR, seperti Reni Marlinawati yang pernah menjabat Ketua Fraksi PPP dan Nurhayati Assegaf dari Fraksi Demokrat.

Penutup

Kesetaraan dan keadilan gender dalam politik tidak akan terwujud tanpa adanya political will dari semua parpol. Fraksi sebagai perpanjangan tangan parpol menjadi salah satu lembaga paling penting yang memengaruhi partisipasi politik perempuan dalam meraih jabatan sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan, baik di komisi-komisi maupun badan-badan.

Sementara itu, parpol sebagai ins titusi kunci sangat memengaruhi partisipasi politik perempuan dalam meraih jabatan sebagai pimpinan politik. Dengan demikian, sinergi antara fraksi dan parpol dalam mendukung kepemimpinan perempuan bisa membawa isu perempuan dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat.

BERITA TERKAIT