22 May 2020, 04:05 WIB

Perintis Kesehatan dan Kemerdekaan RI


Wahyu Susilo Sejarawan, Direktur Eksekutif Migrant CARE | Opini

MI/Tiyok
 MI/Tiyok
 

SETIAP tanggal 20 Mei selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sebagai ritual kebangsaan, kita hanya mengingatnya sebagai tonggak kebangkitan kaum priayi Hindia Belanda yang sebagian besar bersekolah di STOVIA dan mendirikan organisasi Boedi Oetomo.

Arus utama historiografi sejarah pergerakan Indonesia berhenti pada penjelasan tersebut dan jarang yang menjelaskan konteks sosial-ekonomi,bahkan yang lebih penting lagi sejarah kesehatan bangsa terjajah.

Kecamuk pandemi covid-19 seperti sekarang ini telah memberi waktu yang leluasa bagi kita untuk kembali menelusuri sejarah kesehatan bangsa pada saat wabah penyakit telah menjadi mesin pembunuh yang mengerikan di sepanjang abad XIX hingga awal abad XX.

Dalam konteks ini, sangat relevan bagi kita kembali menengok ke belakang sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Kehendak untuk merdeka ternyata juga dipicu dari realitas ketimpangan dan diskriminasi terhadap rakyat terjajah dalam perkara kesehatan.

Realitas ini dirasakan oleh dokter-dokter bumiputra yang berjibaku melawan wabah yang mengganas di kalangan rakyat terjajah. Jika kita melihat memoar atau biografi para perintis dan pejuang yang bergerak pada era tersebut, gambaran tentang kondisi kesehatan masyarakat jajahan yang mengenaskan selalu menjadi salah satu latar dan alasan mengapa mereka terlibat dalam upaya pembebasan atau pergerakan menentang kolonialisme, baik dengan cara kooperatif maupun dengan cara nonkooperatif.

Surat-surat Ibu Kartini kepada sahabatnya di luar negeri juga sempat menceritakan mengenai wabah di Demak dan Purwodadi yang berbareng dengan gagal panen. Ibu Kartini juga mengeluhkan tentang keterbatasan tenaga kesehatan: dokter, perawat, dan bidan. Di kemudian hari, keprihatinan Ibu Kartini ini menjadi inspirasi para lulusan STOVIA, seperti dr Tjipto Mangoenkoesoemo dan dr Soewardi Soerjoningrat, dalam karya kesehatan bangsa terjajah Hindia Belanda.

Dalam pemerintahan kolonial, kesadaran akan pentingnya persoalan kesehatan sejati nya tidak didorong perhatian pada kondisi kesehatan rakyat jajahan, tetapi lebih pada upaya penanganan wabah yang mengganggu produksi komoditas perkebunan akibat kemerosotan  kesehatan para pekerja perkebunan hingga administrator kepegawaian.


Diskriminasi

Seperti diketahui, selepas Perang Jawa 1925 1830, kolonisasi Hindia Belanda (utamanya Jawa dan Sumatra) dijalankan dalam bentuk eksploitasi perkebunan, baik dengan mekanisme tanam paksa maupun politik liberal yang dimulai pada 1870. 

Jan Breman dalam bukunya Menjinakkan sang Kuli mengurai diskriminasi pemeliharaan kesehatan kaum pekerja perkebunan di Sumatra Timur. Meski Koeli Ordonansi mensyaratkan adanya pemenuhan kebutuhan kesehatan pekerja perkebunan, tenaga kesehatan yang semuanya berasal dari negeri Belanda enggan melakukan pemeriksaan kesehatan secara maksimal pada para pekerja perkebunan. Hingga
pertengahan abad XIX, kalangan tenaga kesehatan modern sebagian besar dari Eropa. Sementara itu, di kalangan rakyat terjajah, tenaga kesehatan yang tersedia ialah dukun.

Pada 1851 didirikan lembaga pendidikan untuk mempersiapkan tenaga kesehatan modern dari kalangan bumiputra. Walau sering disebut sebagai Sekolah Dokter Jawa, sebenarnya produk lembaga ini baru pada taraf mantri kesehatan.  Inilah cikal bakal STOVIA hingga kemudian menjadi NIAS dan akhirnya menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga. Seperti juga Politik Etis,
pendirian sekolah bidang kesehatan ini pada awalnya juga untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan tingkat menengah, terutama untuk wilayah perkebunan dan kawasan perkotaan. 

Dalam perkembangannya, lembaga pendidikan ini dikembangkan hingga bisa melahirkan sarjana kedokteran setara kurikulum Belanda. Karena, ternyata terbukti dalam perang melawan wabah, ‘dokter-dokter’ bumiputra lulusan STOVIA ini terbukti lebih tangguh di lapangan ketimbang dokterdokter dari Eropa yang enggan berhubungan langsungdengan rakyat jajahan.

Di tanah jajahan Hindia Belanda berkali-kali terjadi penularan wabah penyakit yang mematikan. Antara lain, penyakit pes pada 1911-1912 dan penyakit flu Spanyol pada 1918-1919. Penyakit pes telah mencabut nyawa puluhan ribu orang, korban terbesar di Malang. Korban wabah flu Spanyol bahkan mencapai hingga 4 juta lebih di Pulau Jawa dan Madura. Sumbersumber pemerintah kolonial Hindia Belanda menyebutkan sepertiga jumlah orang Eropa yang tinggal di Hindia Belanda saat itu turut menjadi korban.

Dokter-dokter muda, seperti dr Tjipto Mangoenkoesoemo, dr Wahidin Soedirohoesodo, dan dr Soewardi Soerjoningrat,  merasakan betul politik rasialisme dan diskriminasi yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda dalam penanganan wabah.

Dokter-dokter Eropa hanya mau merawat pegawaipegawai kolonial dan enggan untuk terjun ke lapangan. Inilah yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Kegagalan pemerintah kolonial dalam penanganan wabah penyakit menular pada dua dekade awal abad XX telah menjadi pelumas kebangkitan pergerakan melawan kolonialisme.


Pelajaran penting

Kita patut berterima kasih kepada sejarawan kedokteran Rusdhy Hoesein dan Hans Pols yang tekun memulai tradisi penulisan sejarah bidang kesehatan yang akhirnya juga diikuti sejarawan muda dari berbagai universitas dan lembaga kajian sejarah di Indonesia.

Dari merekalah kita bisa belajar sejarah bahwa kecamuk wabah dan penanganannya di masa lalu diprakarsai dokter-dokter bumiputra dan pengaruhnya pada kebangkitan pergerakan melawan kolonialisme. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk memberi hormat dan menghargai para tenaga kesehatan yang bertaruh nyawa untuk bangsa dan negara yang dicita-citakan, dulu dan sekarang.
 

BERITA TERKAIT