21 May 2020, 18:00 WIB

Wujudkan Hari Nelayan Nasional Sebagai Bentuk Penghargaan


Bisman Nababan, Ketua Departemen Luar Negeri DPP HNSI dan Dosen di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB | Opini

Dok.pribadi
 Dok.pribadi
Bisman Nababan, Ketua Departemen Luar Negeri DPP HNSI

NELAYAN Indonesia yang berjumlah sekitar 7,7 juta jiwa (2,7 juta jiwa nelayan tangkap dan lima juta jiwa nelayan budidaya), umumnya masih berada dalam garis kemiskinan, khususnya nelayan tangkap tradisional.

Kemiskinan nelayan tangkap tradisional ini umumnya terkait dengan rendahnya produktivitas hasil tangkap, mahalnya bahan bakar minyak, harga ikan yang masih relatif rendah, alat tangkap dan jenis kapal yang relatif tradisional. permodalan yang sangat rendah, sistem pemasaran hasil tangkap yang masih tradisional, menurunnya stok ikan di laut, dan pendidikan nelayan yang relatif rendah. 

Nelayan tangkap seyogianya kaya (sejahtera) karena 'tinggal' menangkap ikan di laut dan tidak memberi kontribusi (modal) untuk pembibitan, pembesaran, dan perawatan ikan di laut, seperti halnya petani di daratan.

Di samping itu, potensi produksi lestari (maximum sustainable yield) ikan laut Indonesia terus meningkat dari 6,5 juta ton/tahun pada 2013 menjadi 7,3 ton/tahun di 2015. Kemudian meningkat menjadi 9,93 juta ton/tahun pada 2016 serta data terakhir menunjukkan angka 12,54 juta ton/tahun pada 2017 (KKP, 2017). 

Namun demikian, kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2016 hanya 3,25% yakni sekitar Rp342,7 triliun dari PDB nasional sebesar Rp10.542,7 triliun.

Berdasarkan data potensi produksi lestari ikan laut di Indonesia yang sangat besar versus kontribusi hasil dari sektor perikanan dan kelautan terhadap PDB nasional yang sangat kecil, membuktikan rendahnya produktivitas nelayan yang berimplikasi terhadap tingginya tingkat kemiskinan nelayan.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan negara dari sektor ikan dan hasil laut lainnya, peran nelayan tidak dapat dianggap enteng atau diabaikan. Perlu upaya pemerintah secara nyata, langsung maupun tidak langsung, untuk membangkitkan semangat nelayan dan semua pemangku kepentingan. Tujuannya agar produktivitas dan penghasilan nelayan semakin meningkat, sehingga mendongkrak pendapatan negara dari sektor perikanan dan kelautan. 

Salah satu upaya membangkitkan semangat adalah dengan memberikan sebuah penghargaan dan pengakuan terhadap keberadaan nelayan. Caranya, dengan menetapkan Hari Nelayan Nasional yang juga diperingati secara nasional. 

Ironisnya, perjuangan para nelayan (sebagai komunitas terbesar ke-4 di Indonesia setelah petani, buruh, santri) yang meminta kepada pemerintah sejak 2015 untuk diterbitkannya Keppres Hari Nelayan Nasional, sampai detik ini belum terealisasi. 

Nelayan sebagai pejuang
Masyarakat pesisir dan nelayan Indonesia sudah terkenal sebagai pelaut dan nelayan yang tangguh semenjak abad ke-7 (Kerajaan Sriwijaya), abad ke-13 (kerajaan Majapahit), abad ke-15 (Kerajaan Malaka). Pada abad ke-19 ikut berjuang merebut kemerdekaan dari Belanda dengan nelayan militan terkenal dari Aceh, Sibolga, Banten, Cirebon, Indramayu, Tegal, Pekalongan, Lamongan, Banyuwangi, Makassar, Bali, Nusa Tenggara, dan daerah lain.

Di samping itu, nelayan juga sering singgah dan menginap di pulau-pulau terluar saat berlayar mencari ikan. Hal itu berfungsi juga sebagai penjaga garis pantai terluar Indonesia, serta pemberi informasi terhadap kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia. Nelayan juga berperan sebagai penyedia protein hewani dari sumber ikan, sebagai perekat hubungan antar daerah, dan sebagai penghasil devisa negara dari sektor perikanan dan kelautan

Guna membangkitkan dan meningkatkan semangat para nelayan untuk meningkatkan produktivitas agar dapat mendukung ketahanan pangan nasional, meningkatkan devisa negara atau perekonomian nasional, mendukung Nawa Cita Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, dan menjadikan laut menjadi masa depan bangsa, penetapan Hari Nelayan Nasional menjadi sangat strategis.

Bahkan hal itu menjadi suatu keharusan untuk direalisasikan sekaligus memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap nelayan. Selain itu juga untuk meningkatkan awarness, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendidikan, serta penguasaan dan penerapan teknologi bagi nelayan. 

Selama ini perayaan hari nelayan di berbagai daerah umumnya mengikuti tradisi lokal dan mitos yang berkembang di daerah tersebut. Pelaksanaannya berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya seperti acara Ruwat (Nadran) Laut dilaksanakan setiap April atau November/Desember, di mana tanggalnya tidak menentu di Lampung Timur dan Selatan. Kemudian Labuh Saji yang secara rutin dirayakan di Pelabuhan Ratu, sebagai simbol hubungan nelayan dengan Nyi Roro Kidul setiap 6 April. 

Di Ujung Genting, Sukabumi para nelayan juga melaksanakan perayaan hari nelayan (ngaruwat) setiap 1 Mei dengan berbagai acara hiburan, tarian, dan lomba motor cross; acara Petik Laut (hari nelayan) di Kota Pasuruan, Jawa Timur pada 13 Maret dengan berbagai kegiatan atraksi lomba kapal hias dan membawa sesaji kepala sapi ke tengah laut. Masih banyak lagi perayaan serupa dengan berbagai kearifan lokal.

Sejak 1974, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) secara nasional sudah melaksanakan perayaaan Hari Nelayan Nasional di 34 provinsi dan sekitar 400 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 

Perayaan hari nelayan nasional setiap 21 Mei yang dilakukan secara rutin sejak 1974 di provinsi dan kabupaten/kota. Dasarnya adalah penyelenggaraan Kongres Nelayan Indonesia pertama yang dihadiri semua organisasi nelayan di tingkat pusat dan daerah, seperti Organisasi Nelayan Golkar, Gerakan Nelayan Marhaenis, Karyawan Nelayan Pancasila, DPP Gerakan Nelayan Seluruh Indonesia (Gensi), PP Serikat Nelayan Muslimin Indonesia (Sernemi), dan PB Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNII). 

Pada 21 Mei 1973, seluruh organisasi nelayan yang menghadiri Kongres Nelayan Indonesia-I, bersatu dan bertekad untuk berjuang bersama dalam satu wadah perjuangan HNSI dan diresmikan Presiden Soeharto. Tanggal tersebut merupakan tonggak sejarah perjuangan kaum nelayan untuk memperbaiki nasibnya agar merdeka di lautnya sendiri, merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. 
        
Untuk itu, penetapan Hari Nelayan Nasional pada 21 Mei merupakan pilihan yang tepat dan dapat diterima oleh seluruh organisasi nelayan di Indonesia. Itu karena tidak didasarkan oleh tradisi atau mitos suatu daerah tertentu dan/atau hasil keputusan munas salah satu partai politik, akan tetapi merujuk pada tekad dan semangat perjuangan kaum nelayan untuk mengisi kemerdekaan dalam pembangunan nasional.  

Usulan 21 Mei sebagai Hari Nelayan Nasional juga didasari atas hasil kesepakatan pada Rembug Nelayan Nasional 7-9 September 2015 di Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan dihadiri para wakil nelayan dari seluruh Indonesia, membuat penegasan kembali dan menghasilkan deklarasi untuk meminta Pemerintah agar menetapkan 21 Mei sebagai Hari Nelayan Nasional yang ditetapkan dengan surat keputusan Presiden. 

Hasil Rapimnas DPP HNSI, DPD HNSI, dan DPC HNSI seluruh Indonesia pada 19-20 Mei 2017 di Yogyakarta, dan Temu Nelayan Nasional yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan DPP HNSI menghasilkan Deklarasi Nelayan Indonesia yang dikenal dengan Deklarasi Yogyakarta. 

Deklarasi tersebut diserahkan kepada pemerintah (Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti) di mana salah satu butirnya meminta agar Pemerintah menetapkan 21 Mei sebagai Hari Nelayan Nasional. 

Pada acara kampanye Pilpres 11 Maret 2019 di Banten, perwakilan nelayan seluruh Indonesia kembali meminta hal serupa. Permintaan ini diterima Menteri Koordinator Kemaritiman mewakili Pemerintah dan disaksikan oleh Ketua DPR RI sebagai wakil rakyat. 

Pada 4-5 April 2019, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyelenggarakan Rapat Koordinasi Finalisasi Hari Nelayan Nasional di Bogor, yang dihadiri seluruh kementerian/lembaga terkait dan himpunan/asosiasi nelayan dan perikanan. Hasilnya, mayoritas peserta rakor sepakat 21 Mei sebagai Hari Nelayan Nasional, dan disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk ditindaklanjuti.

Semoga dalam waktu yang tidak lama Presiden Jokowi dapat mengeluarkan Keppres penetapan 21 Mei sebagai Hari Nelayan Nasional.

BERITA TERKAIT