Wapres Sebut Besar Peluang Tunda Pilkada Lewat Perppu


Penulis: INDRIYANI ASTUTI - 27 March 2020, 09:10 WIB
MI/ADAM DWI
 MI/ADAM DWI
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.

KPU sudah menunda empat tahapan pemilihan untuk menyesuaikan dengan arahan pemerintah. Keempat tahapan tersebut ialah pelantikan Panitia Pemungutan Suara, verifikasi syarat dukungan bakal calon, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, pemutakhiran dan

penyusunan data pemilih.

Namun, untuk pemungutan suara di Pilkada 2020, sejauh ini KPU belum memutuskan. Dalam menanggapi hal itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan payung hukum yang paling memungkinkan untuk penundaan pilkada ialah melalui peraturan pemerintah pengganti

undang-undang (perppu).

“Tidak dimungkinkan bisa dilakukan melalui perppu,” ujar Ma’ruf dalam konferensi video kepada media di ke diaman Wapres, kemarin.

Menurutnya, penundaan pilkada akan ditetapkan ketika sudah ada keputusan. “Saya kira sudah betul KPU menunda proses administrasi. Pada saatnya kita akan tentukan apakah pilkada ini akan ditunda,” ucapnya.

Melihat situasi saat ini, ujar Wapres, sangat besar potensi penundaan pilkada mengingat pandemi coronavirus disease (covid-2019) sedang melanda Indonesia. Hal itu akan berdampak pada wilayah-wilayah yang menggelar pilkada.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan sejauh ini belum ada rencana penundaan jadwal pemungutan suara

pada Pilkada 2020 yang ditetapkan pada 23 September, baik oleh pemerintah maupun DPR.

Di lain pihak, KPU masih menunggu evaluasi lebih lanjut dari situasi darurat bencana saat ini. “Kita belum sampai pada penundaan pencoblosan. Kita lihat hingga masa tanggap darurat 29 Mei berakhir, baru akan dievaluasi,” ujarnya.

Sementara itu, KPU selaku penyelenggara, kemarin, resmi kehilangan satu lagi komisionernya. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan

keputusan memberhentikan Evi Novida Ginting Manik selaku anggota KPU.

Hal itu menindaklanjuti keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Evi melanggar etik terkait

kasus perolehan suara calon legislatif (caleg) Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 6. (Ind/Pro/P-1)

BERITA TERKAIT