Revisi UU Pemilu dan Penguatan Keterwakilan Perempuan


Penulis: Titi Anggraini Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Dewan Pakar KPPI - 26 February 2020, 06:10 WIB
MI/ROMMY PUJIANTO
 MI/ROMMY PUJIANTO
 

DALAM daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) merupakan salah satu prioritas yang mesti dituntaskan DPR bersama pemerintah. Revisi UU Pemilu mendesak dilakukan karena menyusul berbagai evaluasi atas penyelenggaraan pemilu serentak lima surat suara pada 2019.

Banyak pihak merekomendasikan pembuat UU meninjau kembali pola keserentakan yang diatur dalam UU Pemilu. Pemilu serentak lalu dianggap sangat membebani penyelenggara, yang membuat lebih dari 500 petugas TPS meninggal dunia akibat kelelahan mengerjakan pemungutan dan pemungutan suara secara nonstop lebih dari 24 jam. Pemilu serentak juga dianggap membuat pemilu legislatif menjadi anak tiri ketimbang pemilu presiden. Hal itu diperkuat data tingginya suara tidak sah untuk pemilu anggota DPR dan pemilu anggota DPD.

Tercatat, ada 17.503.953 (11,12%) suara tidak sah untuk pemilu anggota DPR 2019. Jumlah ini bahkan lebih banyak dari total pemilih pemilu Australia 2019 yang berjumlah 16 jutaan. Sementara itu, suara tidak sah pemilu DPD lebih fantastis. Sebanyak 29.710.175 suara pemilih pemilu DPD ialah tidak sah. Setara 19,02% dari total pemilih yang datang ke TPS. Ini merupakan anomali bagi demokrasi prosedural Indonesia, mengingat surat suara DPD relatif lebih sederhana karena menyertakan foto dan nomor urut kontestan. Kecenderungannya lebih mudah bagi pemilih untuk menggunakan surat suara DPD ketimbang surat suara pemilu DPR yang memuat daftar nama calon dengan tanpa foto.

Belum lagi percampuran isu antara lokal dan nasional yang membuat kampanye kurang berorientasi pada visi, misi, dan program peserta pemilu yang membuat politik identitas serta politisasi SARA menjadi jalan pintas yang dipilih untuk memenangi suara rakyat. Polarisasi politik makin meruncing akibat militansi politik yang didominasi emosi ketimbang diskursus politik yang sehat.

Bisa dibilang bahwa Pemilu 2019 ialah bertemunya kompleksitas teknis dengan kompetisi politik yang membelah masyarakat. Pemilu 2019 menjadi pemilu yang melelahkan bagi pemilih, penyelenggara, maupun peserta pemilu.

Ada perbaikan

Meski demikian, ternyata keterpilihan perempuan menunjukkan adanya perbaikan. Sepanjang sejarah elektoral Indonesai, Pemilu 2019 menghantarkan paling banyak perempuan menjadi anggota DPR RI. Ada 120 caleg perempuan berhasil duduk di DPR RI dari total 575 kursi yang diperebutkan. Ini setara dengan 20,87%, naik dari semula 17,32% (97 caleg perempuan terpilih dari 560 kursi) pada Pemilu 2014.

Pada level daerah, dari total 2.207 kursi DPRD provinsi yang diperebutkan, ada 391 (17,72%) kursi yang berhasil diperoleh caleg perempuan. Sisanya 1.816 ( 82,28%) kursi dimenangi caleg laki-laki. Sementara itu, untuk DPRD kabupaten/kota terdapat 2.645 (15,25%) caleg perempuan terpilih dari total 17.340 kursi yang diperebutkan. Baik di provinsi maupun kabupaten/kota mengalami peningkatan keterpilihan caleg perempuan bila dibandingkan dengan Pemilu 2014 lalu.

Kenaikan keterpilihan perempuan di parlemen tidak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi bagi penguatan keterwakilan perempuan di Indonesia. Bila dielaborasi lebih lanjut, keterpilihan perempuan ini meski mengalami kemajuan, masih di bawah target untuk mewujudkan planet 50/50 yang dicanangkan pemerintah bisa terwujud pada 2030. Itu saat Indonesia menjadi salah satu dari 10 kepala negara di dunia yang menjadi Champion World Leader dalam kampanye global He for She Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam kajian Perludem, masih ditemui asal comot dalam pencalegan perempuan. Ketentuan UU yang mewajibkan partai politik menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon di setiap daerah pemilihan membuat beberapa parpol asal saja dalam memasukkan caleg perempuan untuk memenuhi kuota maksimal daftar calon yang mereka usung. Hal ini tidak terlepas akibat kaderisasi dan rekrutmen politik terhadap perempuan politik berjalan tidak berkesinambungan dan cenderung mepet waktu (injury time) dengan tenggat pencalonan pemilu (Perludem, 2014).

Meski pemilu Indonesia menggunakan sistem proporsional daftar terbuka (open list proportional), tingkat keterpilihan caleg tetap didominasi oleh mereka yang berada di nomor urut atas (top list). Berdasarkan data yang diolah Perludem dari KPU, tercatat 63% lebih caleg DPR RI terpilih adalah caleg yang berada di nomor urut 1 (satu). Dari total 120 caleg perempuan terpilih DPR RI, 57 orang (47,5%) di antaranya berada di nomor urut 1. Kompleksitas sistem pemilu, alokasi kursi dapil yang besar, dan penetrasi penjangkauan pemilih yang kurang maksimal membuat pemilih masih mengaggap nomor urut atas (kecil) sebagai prioritas pilihan.

Terlalu cairnya proses rekrutmen caleg membuat politikus perempuan, yang notabene kader organik partai yang sudah mengabdi dan berjuang untuk membesarkan dan menjaga ideologi partai, kesulitan bersaing dengan para diaspora politik. Mereka para pendatang baru di partai yang mayoritas punya kekuatan modal dan popularitas lebih baik. Ini juga menjadi penghambat bagi perempuan politik kader organik partai untuk memenangi kontestasi pemilu.

Untuk itu, sejumlah agenda penguatan keterwakilan perempuan mendesak untuk didorong melalui momentum revisi UU Pemilu. Pertama, pengaturan agar caleg perempuan tidak hanya memenuhi kuota minimal 30% di daftar calon, tapi juga ditempatkan pada nomor urut 1 di sekurang-kurangnya 30% daerah pemilihan.

Kedua, penguatan persyaratan pencalonan berupa caleg harus sudah menjadi anggota partai, sekurang-kurangnya tiga tahun sebelum pendaftaran calon dilakukan. Ketiga, memberikan insentif dana kampanye dari negara untuk caleg perempuan yang ditempatkan pada nomor urut 1. Keempat, kewajiban mengalokasikan paling sedikit 30% dari dana negara yang diterima parpol (bantuan keuangan parpol) untuk aktivitas kaderisasi dan rekrutmen perempuan politik di partai.

BERITA TERKAIT