Momentum Reformasi Data PBI JKN


Penulis: Ferdinandus S Nggao Kepala Kajian Kebijakan Sosial Lembaga Managemen FEBUI - 26 February 2020, 06:00 WIB
ist
 ist
 

PEMERINTAH akhirnya tetap menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta mandiri kelas 3. Sebelumnya, beberapa pihak mengajukan keberatan atas kenaikan iuran peserta mandiri yang tergolong tinggi. Di samping itu, DPR sudah meminta pemerintah untuk tidak menaikkan iuran peserta mandiri kelas 3. Bahkan, sempat muncul beberapa skenario untuk meringkankan beban peserta kelompok ini.

Pemerintah tampak begitu yakin bahwa masyarakat masih mampu membayar iuran. Pertanyaannya, kenapa pemerintah begitu yakin? Kita bisa menemukan jawabannya dengan melihat data peserta PBI (penerima bantuan iuran).

Peserta PBI dalam definisinya ialah fakir miskin dan orang tidak mampu. Pengertian tidak mampu di sini ialah orang yang tidak tergolong fakir miskin, tetapi tidak mampu membayar iuran. Definisi PBI ini sendiri mengandung pemahaman bahwa peserta di luar PBI seharusnya merupakan orang yang mampu membayar iuran.

Karena itu, pemerintah selalu mengatakan masyarakat yang tidak mampu membayar iuran bisa mendaftarkan diri melalui jalur PBI. Logikanya, kalau tidak mendaftarkan diri melalui jalur PBI, yang bersangkutan mampu membayar iuran secara mandiri.

Data PBI

Kalau melihat jumlah peserta PBI, tampaknya keyakinan pemerintah bisa dipahami. Jumlah PBI sendiri terus meningkat. Saat ini, per 31 Januari 2020, total jumlah peserta PBI tercatat sebanyak 134.128.567 orang. Porsi terbanyak ditanggung pemerintah pusat sebanyak 96.643.511 orang, sementara pemerintah daerah sebanyak 37.485.056 orang.

Jumlah peserta PBI tergolong cukup tinggi, sekitar 60% dari total peserta JKN yang mencapai 223.238.892 per 31 Januari 2020. Dari angka itu, kelihatan bahwa sebagian besar peserta JKN berasal dari peserta PBI. Bahkan, jumlah PBI sudah mencapai sekitar 50% dari total penduduk Indonesia. Artinya, separuh penduduk Indonesia sudah didaftarkan pemerintah menjadi PBI.

Data juga menunjukkan jumlah PBI saat ini cukup jauh di atas jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin berdasarkan data BPS per 31 Maret 2019, mencapai 25,14 juta orang. Layer di atas penduduk miskin ialah kelompok rentan miskin yang mencapai sekitar 53,3 juta orang.

Kalau dijumlahkan, penduduk miskin dan rentan miskin mencapai 78,44 juta orang atau 58,49% peserta PBI. Masih ada sebanyak 55,68 juta (41,51%) peserta PBI berasal dari kelompok masyarakat di atas miskin dan rentan. Mereka merupakan masyarakat yang tergolong tidak mampu membayar iuran.

Masih cukup tinggnya jumlah peserta di luar fakir miskin dan rentan miskin, bisa jadi merupakan alasan untuk meyakini bahwa peserta di luar PBI saat ini mampu membayar iuran. Namun, pertanyaannya apakah masyarakat tidak mampu hanya seperti itu jumlahnya atau malah lebih?

Kalau ternyata lebih, pemerintah harus siap menampung tambahan jumlah PBI. Asumsinya, kenaikan iuran bisa meningkatkan jumlah segmen masyarakat yang tidak mampu. Setiap penambahan orang tidak mampu berarti penambahan jumlah PBI. Penambahan peserta PBI berarti penambahan beban pemerintah.

Gejala ke arah itu sudah mulai kelihatan. Peserta mandiri per 31 Januari 2020 mencapai 30.315.410 orang, menurun jika dibandingkan dengan data per 31 Agustus 2019 (sebelum kenaikan iuran), yang mencapai 32.612.722 orang. Padahal, sebelumnya jumlahnya meningkat setiap tahun.

Reformasi data

Keyakinan pemerintah akan terwujud kalau data PBI valid. Dalam tataran ini, pembenahan data sangat vital. Sangat mengejutkan, misalnya, Kementerian Sosial (Kemensos) menemukan sekitar 30 juta peserta PBI yang tidak tepat sasaran. Ini menunjukkan data PBI belum tertangani dengan baik. Kenaikan iuran ini merupakan momentum untuk melakukan reformasi pendataan PBI.

Reformasi data ini tidak hanya untuk menjamin ketepatan sasaran, tetapi juga memastikan bahwa peserta di luar PBI ialah mereka yang mampu membayar iuran. Secara regulasi, pendataan ini sudah diatur sangat memerinci, bagaimana mekanisme pendataan, pemutakhiran, dan instansi mana yang terlibat. Yang dibutuhkan ialah komitmen untuk menjalankannya.

Karena itu, perlu reformasi mindset dalam memandang data daripada sekadar angka ke nasib manusia. Data PBI tidak sekadar angka, tapi tentang orang, terkait profil orang per orang peserta. Data PBI berbicara tentang hak masyarakat untuk mendapat layanan pemerintah. Kesalahan data tidak hanya berdampak pada kebocoran dana, tetapi juga menghilangkan hak masyarakat.

Perlu reformasi cara pandang kita terhadap data, dari yang berorientasi kuantitas ke kualitas, dari reaktif ke proaktif. Ke depan, pemutakhiran data jangan lagi dilakukan karena ada temuan, tetapi dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.

Seperti diakui, instansi yang bertanggung jawab ialah Kemensos dan dinas yang menangani masalah sosial di daerah. Kendati demikian, harus ada dukungan dari instansi pemerintah lainnya sampai jenjang paling bawah seperti tingkat rukun tetangga (RT). Di lapangan, proses pendataan ini bukan pekerjaan mudah dan penuh godaan. Karena itu, secara teknis, para petugas lapangan perlu dibekali pemahaman yang komprehensif dalam menentukan seseorang layak masuk PBI atau tidak.

Terkait kenaikan iuran, perlu ada penyesuaian kriteria. Kenaikan iuran berdampak pada naiknya garis batas kemampuan masyarakat membayar iuran. Apalagi kenaikan iuran saat ini cukup tinggi. Orang yang tadinya mampu membayar secara mandiri menjadi tidak mampu, terutama pada keluarga dengan tanggungan yang banyak.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah fleksibilitas dalam pendataan. Sesuai ketentuan yang berlaku, setiap orang wajib mendaftarkan seluruh anggota keluarganya. Ketentuan ini tentu memberatkan terutama keluarga dengan tanggungan banyak dan bisa menimbulkan bias data.

Sebelum kenaikan iuran, bisa saja sebuah keluarga masih mampu menjadi peserta mandiri. Dengan kenaikan iuran, keluarga ini menjadi tidak mampu dan mendaftarkan diri sebagai peserta PBI. Padahal, keluarga ini sebetulnya masih bisa menanggung sebagian anggotanya secara mandiri.

Karena itu, ketentuan ini perlu diubah sehingga memungkinkan terjadi cost sharing. Sebagian anggotanya didaftarkan sebagai peserta mandiri, sebagiannya bisa dimasukkan ke PBI. Kalau disatukan dan masuk PBI, tidak hanya jumlah PBI yang membengkak, tetapi juga datanya menjadi tidak valid.

BERITA TERKAIT