Tepat, Pemerintah Pilih Jalur Hukum Tangani Eks IS


Penulis: Cahya Mulyana - 15 February 2020, 15:15 WIB
Dok. MI/Immanuel Antonius
 Dok. MI/Immanuel Antonius
Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun

MANTAN Hakim Agung dan Pakar Hukum Prof Gayus Lumbuun menilai pemerintah mengambil langkah tepat dengan tidak memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) mantan kombatan Islamic State Iraq and Syria (IS).  Gayus menilai hal itu merupakan kewenangan pemerintah demi terjaminnya keamanan negara dan rasa aman seluruh rakyat Indonesia. 

Namun, mengenai hak kewarganegaraan sebagaimana telah diatur pada UU nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dan Perpres nomor 2 tahun 2007 tentang Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI, membutuhkan keputusan hukum.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan Stadion Manahan Malam Ini

"Hal-hal tersebut adalah wilayah pengadilan melalui pemeriksaan dalam proses persidangan independen dan merdeka untuk memberikan keadilan yang seutuhnya. Artinya eks kombatan IS tidak ditolak langsung seperti bunyi regulasi oleh pemerintah tetapi dengan langkah proses hukum atau diadili. Proses ini merupakan yang bisa memberikan keadilan terhadap masyarakat yang melakukan segala jenis pelanggaran hukum," katanya kepada Media Indonesia, Sabtu (15/2).

Menurut dia, perbuatan melawan hukum ringan hingga paling berat sekalipun di negara ini harus dibuktikan dan diadili melalui pengadilan. Maka, sambung dia, sikap pemerintah dinilai tepat dengan memilih jalur ini terhadap penanganan eks kombatan IS bila berusaha masuk Indonesia.

Kemudian, pemerintah juga sangat menjunjung hukum dengan menyerahkan status kewarganegaraan melalui jalur pengadilan. Landasannya sangat kuat seperti Undang-undang (UU) no 12 tahun 2006 dan Perpres No 2 tahun 2007, UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian UU no. 6 th. 2011 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM juga Pasal 28 D UUD 1945 dan Konvensi Internasional tahun 1933. Dalam regulasi tersebut mengatur tata cara memperoleh, kehilangan, penghapusan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia yang disebabkan adanya pelanggaran berbagai aturan.

"Nantinya melalui pemeriksaan dalam proses persidangan yang independen untuk memberikan keadilan yang seutuhnya bagi mereka," pungkasnya. (RO/OL-6)

BERITA TERKAIT