13 February 2020, 06:10 WIB

Perundungan Anak, Kenapa Terus Terjadi?


Bagong Suyanto Guru Besar dan Dosen Sosiologi Anak FISIP Universitas Airlangga | Opini

Dok.Unair
 Dok.Unair
 

BERBAGAI kasus perundungan dan kekerasan terhadap anak masih saja terjadi di Tanah Air (Media Indonesia, 12 Februari 2020). Meski telah dikembangkan berbagai langkah pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak, dari waktu ke waktu tindak perundungan tetap terjadi, bahkan dalam skala yang makin mencemaskan.

Di 2020 ini, sejumlah kasus perundungan yang berujung kekerasan dilaporkan terjadi di tiga daerah berbeda. Di SMP HKBP Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, seorang siswa dilaporkan meninggal seusai terlibat perkelahian dengan sesama temannya hanya karena dipicu tindakan saling mengejek.

Di Kota Malang, Jawa Timur, seorang siswa SMPN 16 Malang dilaporkan harus menjalani operasi amputasi jari tangan seusai dirundung siswa lain dalam satu sekolah. Korban bahkan sempat dirawat di rumah sakit selama 18 hari. Sementara itu, di Bekasi, Jawa Barat, seorang siswa SMP Al Azhar 31 dilaporkan mengalami luka dan trauma karena menjadi korban tindak penganiayaan yang dilakukan 10 kakak kelasnya.

Anak korban perundungan

Perundungan atau tindakan bullying ialah salah satu tindak kekerasan pada anak yang sering kali mengancam dan menimbulkan luka psikologis. Perundungan pada dasarnya ialah tindakan penghinaan, pengucilan, bahkan tindak kekerasan yang dilakukan dengan tujuan mengintimidasi, melukai seseorang, baik secara emosional maupun fisik.

Tindakan perundungan ini sering ditujukan pada orang tertentu karena perbedaan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, penampilan, hingga kondisi fisik seseorang (the other).

Smith, Pepler, & Rigby (2004) dalam bukunya Bullying in Schools: How Successful Can Interventions menyatakan aksi perundungan dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan biasanya dilakukan orang-orang yang memiliki posisi lebih superior. Menurut data KPAI pada 2018, kasus perundungan dan kekerasan fisik masih menjadi kasus yang mendominasi dalam bidang pendidikan.

Di sekolah, ketika anak-anak dinilai aneh, kuper (kurang pergaulan) dan berbeda, cepat atau lambat mereka akan menjadi korban perundungan. Anak-anak yang secara fisik berat badannya berlebihan, menggunakan kacamata minus yang tebal, memakai behel, berpenampilan aneh, niscaya mereka berpotensi menjadi korban perundungan teman sekolahnya.

Kasus perundungan sering kali juga menimpa anak-anak yang memiliki ras dan kulit berbeda. Anak-anak dari kelompok minoritas berpotensi menjadi korban perundungan.

Anak yang terlihat rentan dan lemah biasanya potensial menjadi korban perundungan teman-temannya, baik dalam skala yang minimal hingga bentuk perundungan yang serius. Lebih dari sekadar objek guyonan dan bahan tertawaan teman-temannya, para pelaku perundungan biasanya di bawah sadar ingin memperlihatkan superioritasnya dengan merundung teman-temannya yang dinilai lemah.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan sejak 2011 hingga 2016 menemukan sekitar 23 ribu kasus kekerasan fisik dan psikis yang dialami anak-anak di Indonesia. Khusus untuk perundungan, meski tidak besar secara kuantitatif, yakni hanya 253 kasus, ada indikasi dari tahun ke tahun terus meningkat.

Perundungan ialah tindak kekerasan terhadap anak yang merupakan dark number karena sebagian besar kasus ditengarai tidak dilaporkan dan tidak diekspos secara terbuka.

Cyberbullying

Tindak perundungan di era digital seperti sekarang ini tidak lagi hanya terjadi di dunia luring (offline), tetapi juga mulai banyak merambah ke dunia daring (online). Sejumlah studi melaporkan akibat perkembangan teknologi informasi dan akses anak-anak pada media sosial telah memungkinkan peluang anak menjadi korban cyberbullying menjadi lebih terbuka (Patchin & Hinduja, 2017).

Perundungan yang terjadi di dunia maya, tidak berbeda dengan bentuk-bentuk tindak pelecehan lain, seperti pelecehan umum, penggunaan bahasa yang ofensif, kasar, dan pelecehan yang mempergunakan gambar-gambar yang menghina atau melecehkan.

Sejumlah peneliti menyebut cyberbullying sesungguhnya ialah bentuk penindasan dan merupakan agresi modern, yang kerap terjadi di antara siswa, yang melibatkan penggunaan informasi yang cepat dan mudah diakses, seperti ponsel tablet dan komputer laptop, serta platform daring populer. Termasuk Facebook, Line, Instagram, Youtube, Twitter, serta email sebagai alat intimidasi di dunia maya.

Mishna et al (2012) menyatakan dalam aksi perundungan dikenal tiga kategori keterlibatan dalam penindasan di dunia maya, yaitu korban, penindas, dan penindas sekaligus korban. Studi Mishna et al yang mewawancarai 2.186 siswa menemukan lebih dari 30% siswa yang diteliti diidentifikasi pernah terlibat dalam cyberbullying sebagai korban atau pelaku. Satu dari empat siswa (25,7%) dilaporkan pernah terlibat dalam cyberbullying karena pernah dirundung atau menjadi korban tiga bulan sebelumnya.

Siswa yang rawan menjadi korban cyberbullying umumnya ialah siswa yang menggunakan komputer lebih dari satu jam sehari dan siswa yang memberikan kata sandinya kepada teman.

Alasan anak melakukan perundungan kepada temannya sebetulnya bermacam-macam. Secara umum, cyberbullying lebih berpeluang dilakukan karena cyberbullying mengambil keuntungan dari karakteristik teknologi informasi dan komunikasi yang tidak harus tatap muka dan diketahui identitasnya. Semisal, situasi anonimitas, peserta yang tak terbatas, pengawasan orang dewasa yang terbatas, dan lain-lain.

Di luar soal anonimitas, faktor lain yang menjadi alasan seseorang melakukan cyberbullying ialah sebagai sarana melakukan aksi balas dendam. Reaksi terhadap kecemburuan, prasangka, dan intoleransi yang berlebihan terhadap orang-orang tertentu dinilai merupakan bagian dari the other. Seperti kelompok penyandang disabilitas, orang yang berbeda agama, berbeda jenis kelamin, campuran dari rasa malu, kesombongan, rasa bersalah, dan kemarahan.

Sebagai sebuah masalah sosial, perundungan ialah tindak kekerasan anak yang makin mencemaskan dan membutuhkan penanganan segera. Pemerintah dan berbagai stakeholder terkait bukan hanya perlu kepastian hukum dan penanganan yang tegas, melainkan juga upaya pencegahan yang berbasis pada dukungan komunitas di tingkat lokal (community support system) dan pelibatan aktif siswa itu sendiri. Tanpa ada upaya yang serius, jangan kaget jika berbagai kasus perundungan masih terus terjadi di Tanah Air ini.

BERITA TERKAIT