Perlukah Eks Islamic State Dipulangkan ke Indonesia


Penulis: Abdul Muta’ali Wakil Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia (SKSG UI) Direktur Kajian Timur Tengah dan Islam UI 2012 dan 2017 - 10 February 2020, 09:28 WIB
Seno
 Seno
Ilustrasi

POLEMIK dipulangkan atau tidaknya eks anggota Islamic State of Iraq and Syams (ISIS) atau yang saat ini sudah menjadi Islamic State (IS), sejatinya diselesaikan dengan kajian yang matang based on data and deep analysis.

Saat ini saya melihat ada dua arus besar terkait dengan kasus ini. Pertama, arus yang menyatakan 600 eks IS ini tidak usah dipulangkan dengan alasan keamanan. Arus ini menyatakan mereka sudah terpapar ideologi teroris paham takfiri. Stabilitas dan keamanan nasional, serta NKRI harus dipastikan tidak terganggu.

Setidaknya anggapan jika 600 orang ini dipulangkan, diprediksi akan terjadi kegaduhan nasional mengingat mereka sudah meng­anggap Pancasila sebagai tagut. Kepergian mereka bergabung dengan IS otomatis membuat kewarganegaraan mereka hilang (stateless).

Arus kedua, mereka mantan anggota IS dipulangkan karena alasan kemanusiaan. Argumentasinya ialah klaim berhasilnya program deradikalisasi yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tiga tahun terakhir ini. Di samping itu, konstitusi mengamanahkan kepada negara untuk ‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia’.

Kembali ke data

Saya tidak berada dalam dua arus tersebut. Saya melihat dua arus tersebut ialah cerminan pemikiran Indonesia dalam konteks radikalisme dan terorisme yang sebetulnya sarat dengan muatan ideologi, juga nasionalis dan nasionalis religius tradisionalis versus nasionalis religius modernis.

Oleh sebab itu, saya lebih tertarik kita ‘kembali ke laptop’ dalam pengambilan sikap dipulangkan atau tidaknya 600 orang ini ke Tanah Air. Kita kembali kepada data, berdiskusi dengan pemikiran jernih, membuka dengan detail dokumen para mantan anggota IS ini, observasi keluarganya di Tanah Air, bagaimana motivasi keberangkatan mereka ke Suriah, lalu bagaimana sikap mereka terhadap IS ketika melihat langsung sepak terjang mereka.

Mari kita lihat data-data ini, kita uji validitasnya hingga analisis mendalam secara komprehensif. Tidak cukup sebatas kefasihan yuridis hingga melakukan generalisasi bahwa anggota IS seluruhnya ideologis pengusung dan perindu paham khi­lafah Islamiyah. Seperti halnya tidak bijak juga karena alasan kemanusiaan, tapi mengabaikan unsur keamanan serta keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia terlalu indah dan mahal untuk dihancurkan melalui paham-paham yang baru datang kemarin sore. Para pahlawan, ulama dan santri, tokoh, serta organisasi pergerakan kebangsaan sangat paham bagaimana karakteristik meng­onstruksi ideologi Indonesia. Pancasila ialah fitrah Indonesia. Pancasila yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkebinekaan, bermusyawarah, dan berkeadil­an.

Kajian  mendalam

Tidak cukup pelibatan banyak pihak, lembaga, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan kementerian tanpa didukung perfect research. Dunia kampus yang memiliki program studi kajian terorisme, program studi kajian ilmu kepolisian, program studi pertahanan dan keamanan nasional, pusat penelitian, dan laboratorium terorisme sejatinya bisa dilibatkan tidak hanya untuk mendukung Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai leading sector penanggulangan terorisme, tapi juga memberikan pertimbangan akademis berdasarkan penelitian sesuai data di lapangan.

Sebetulnya jika dipetakan 600 para mantan anggota Islamic State tersebut akan terbagi ke dalam tiga kelompok; ideologis buta (blind ideological), ideologis rasional (rational ideological), dan pragmatis ekonomis (pragmatic economically).

Kelompok pertama, ideologis murni ialah mereka yang dengan kesadarannya dan pemahamannya menyatakan bahwa Pancasila dengan NKRI-nya bermasalah secara akidah. Ketika 2010 Abu Bakar Al-Baghdadi mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah Islamic State of Iraq and Syams (ISIS), mereka meyakini bahwa inilah janji Tuhan yang mereka nantikan akan hadirnya khalifah di akhir zaman.

Dengan sukacita mereka sekeluarga berangkat ke Suriah dan berbaiat kepada khalifah dan ISIS ini. Hemat saya, kelompok pertama ini mutlak tidak dapat dipulangkan dan dievakuasi ke bumi Indonesia. Ormas pengusung khilafah Islamiyah yang lebih dulu dari ISIS saja tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar Al-Baghdadi ini. Artinya, secara paham, ISIS ini bermasalah, belum lagi antagonis genosida kelompok ISIS. Kelompok ini meyakini bahwa apa yang dilakukan ISIS ialah benar dan syar’i walaupun dengan cara membunuh dan merampok.

Mengembalikan kelompok ini ke Tanah Air seperti membiarkan bom waktu kehancuran Indonesia karena ideologi teror jenis ini lebih berbahaya dari virus, terlebih virus bisa membunuh orang. Ideologi teror IS tidak hanya membunuh, tapi juga bisa menciptakan dan mengembangbiakkan virus yang jauh lebih masif mematikan.   

Kelompok kedua, ideologis rasional (rational ideological) ialah mereka yang awalnya datang ke Suriah sama seperti kelompok pertama. Namun, ternyata apa yang mereka saksikan berbeda dengan apa yang diharapkan. Mereka menyaksikan pemaksaan, pemerasan, pembohongan, pemerkosaaan, dan kebiadaban yang luar biasa. Mereka sangat kecewa dengan pemerintahan Islamic State ini.

Padahal, mereka sudah meninggalkan keluarganya di Tanah Air dan meninggalkan kegiatan serta profesi dan kariernya. Islamic State besutan Abu Bakar Al-Baghdadi ternyata mimpi buruk bagi mereka yang dangkal pemahaman keagamaannya. Mereka ingin sekali pulang, tapi kemampuan dan keadaan yang menghalangi mereka. Tidak sulit sebenarnya mencari data kelompok kedua ini.

Program deradikalisasi

Sebagian negara Eropa membantu proses pemulangan para mantan anggota Islamic State kelompok ini. Hemat saya, Indonesia pun sebaiknya membantu proses kepulangan mereka. Tujuan dari kepulangan ini ialah membantu pemerintah dalam program deradikalisasi. Saat ini kita kesulitan mencari saksi hidup kejahatan IS.

Kelompok ketiga, pragmatis ekonomis ialah yang berangkat karena faktor iming-iming materi dan penghidupan yang lebih layak. Ternyata sesampainya di Suriah mereka hanya bisa mengisap jempol dan menangis. Justru mereka dipaksa kerja rodi dengan merampok dan memeras. Hemat saya, mereka harus dikembalikan bukan hanya aman bagi ideologi keindonesiaan kita, melainkan juga menjadi klarifikasi bahwa terorisme ialah kejahatan luar biasa yang berbasis ketamakan dan kerasukan.

Kelompok kedua dan ketiga yang, menurut hemat saya, perlu dikembalikan, tentunya dengan program deradikalisasi yang sangat ketat. Saya yakin pemerintah kita sangat mampu untuk itu.

 

BERITA TERKAIT