Teknologi dan Efektivitas Pemerintahan


Penulis:  Fathur Rokhman Rektor Universitas Negeri Semarang - 10 September 2019, 07:05 WIB
ristekdikti
ristekdikti

TEKNOLOGI sudah menjadi keniscayaan bagi sebagian besar masyarakat dunia. Keberadaannya memberi manusia pilihan hidup yang lebih bervariasi dan lebih baik. Pemerintah menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan dengan kemajuan teknologi. Berkatnya, pemerintahan bisa dikelola secara lebih efektif dan efisien. Namun, sudahkah pemerintah optimal memanfaatkannya?

Pertanyaan itu patut menjadi renungan setelah acara peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 2019 dilaksanakan. Kemristek-Dikti mengambil tema yang sangat spesifik dan kontekstual, yaitu Inovasi, bangun bangsa.

Dalam topik itu ada dua unsur yang dapat terhubung dengan berbagai cara, yaitu unsur inovasi dan unsur bangsa. Inovasi ialah nilai dasar yang mendasari lahirnya teknologi. Adapun bangsa ialah subjek yang mengembangkan sekaligus menikmati perkembangan teknologi. Menristek-Dikti M Nasir pun menyampaikan, kemajuan teknologi Indonesia ialah modal meraih kemajuan nasional.

Secara implikatur kebahasaan, dua unsur dalam topik itu bisa diparafrasakan secara kronologi dan kausalitas. Secara kronologi, inovasi dianggap sebagai situasi yang harus dipenuhi untuk melanjutkan pembangunan bangsa. Adapun secara kausalitas, inovasi didudukkan sebagai penyebab yang dapat menggerakkan pembangunan bangsa.

Bangsa Indonesia telah belajar dari masa lalu bahwa kemajuan teknologi berimplikasi terhadap kemajuan berbangsa. Meskipun dampak buruknya tak dapat diabaikan, manfaat yang dirasakan berkat kehadiran teknologi sangat besar. Pemerintah telah memanfaatkannya, tetapi dalam banyak hal, belum selesai mengatasi berbagai kendala yang menyertainya.

Berdasarkan pengalaman, ada tiga kendala pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan. Pertama, visibilitas teknologi dengan SDM yang mengoperasikannya. Teknologi canggih yang digunakan dalam birokrasi kerap belum membawa manfaat langsung kepada masyarakat karena kegagapan aparat yang menggunakan.

Kedua, kurangnya sinergi antarlembaga. Meskipun terobosan sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, ego sektoral masih menjadi dinding yang kuat. Kerja sama antarlembaga tidak berjalan optimal karena masing-masing menggunakan 'bahasa teknologi' yang berbeda. Pendekatan whole of government (WoG) belum sepenuhnya menghilangkan batas antarsektor.

Ketiga, kesenjangan pengetahuan antara pemberi dan penerima layanan. Meskipun pemerintah mengembangkan layanan canggih, kebermanfaatannya kurang karena tidak diketahui masyarakat. Jika kondisi itu terjadi, layanan berbasis teknologi tinggi kurang termanfaatkan.

Kabar gembira

Dalam menyikapi perkembangan teknologi, ada tiga sikap yang biasanya muncul di pemerintahan. Kelompok pesimistis cenderung menganggap teknologi sebagai ancaman bagi kemapanan sistem yang telah mapan. Kelompok itu memandang teknologi harus benar-benar dibatasi agar guncangan yang ditimbulkannya tidak menimbulkan kerusakan. Bagi kelompok ini, nilai-nilai tradisional lebih berharga daripada efektivitas dan efisiensi yang ditawarkan teknologi.

Kelompok kedua ialah kelompok akomodatif. Kelompok itu cenderung mengambil sikap yang moderat dengan menerima teknologi sebagai kebutuhan, tapi menolak pengembangan yang eksplosif. Bagi kelompok itu, teknologi dapat diterima, digunakan, dan diadaptasi dengan terlebih dahulu dilakukan penyesuaian terhadap kondisi sosial-budaya.

Kelompok ketiga ialah progresif. Kelompok itu memandang teknologi sebagai 'takdir' zaman yang tidak bisa ditolak. Dampak yang dibawa teknologi dipandang sepenuhnya bermanfaat. Kalaupun ada dampak buruk yang muncul, dapat diatasi dengan teknologi lanjutan yang diciptakan kemudian hari.

Ketiga pandangan itu dilandasi argumentasi yang unik sehingga tidak dapat dijustifikasi dengan standar tunggal. Namun, secara umum, manusia memandang teknologi sebagai berkah. Kehadirannya disambut dengan kegembiraan karena membawa manfaat, pertualangan, dan keseruan yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Tren global selama beberapa abad terakhir menujukkan penolakan terhadap teknologi relatif menjadi suara minor.

Keberterimaan teknologi dapat terjadi karena dua faktor yang melandasinya. Pertama, teknologi dimaknai melalui strategi pewacanaan sebagai produk kemajuan yang tidak terhindarkan. Wacana ini diperkuat fakta-fakta historis bahwa tenologi ialah produk dari liberalisasi pengetahuan pada masa Renaisans. Kebebasan berpikir, kemajuan saintifik, dan kemajuan teknologi merupakan rangkaian kronologi yang tidak bisa dipisahkan.

Tanpa harus meninggalkan sikap awas, teknologi perlu disikapi sebagai kegembiraan. Kegembiraan itu akan membuat pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan semakin luas dan efektif.

Negara data

Jika mencermati perkembangan negara-negara di dunia, teknologi menjadi konsep kunci yang menyebabkan kemajuan. Teknologi menjadi salah satu faktor pembentuk keunggulan nasional. Negara dengan indeks inovasi tinggi cenderung memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi pula.

Dalam laporan World Economic Forum, ada 10 yang menduduki peringkat teratas dalam Global Competitiveness Index 2019, yaitu Singapura, Hong Kong, AS, Swiss, Uni Emirat Arab, Belanda, Irlandia, Denmark, Swedia, dan Qatar. Tentu bukan kebetulan jika sebagian besar negara tersebut juga menduduki perangkat atas dalam daftar Global Innovation Index 2019, yaitu Swiss, Swedia, AS, Belanda, Inggris, Finlandia, Denmark, Singapura, dan Jerman. Dalam dua pemeringkatan itu, Indonesia berada di papan tengah.

Berdasarkan analisis Schwab (2019), ada tiga gugus teknologi yang akan berkembang pesat ke depan. Ketiganya ialah gugus fisik, gugus biologis, dan gugus digital. Di antara ketiganya, gugus digital menjadi primadona karena kemampuannya menimbulkan efek domino pada bidang lain. Jika teknologi digital berkembang, bidang lain juga terdongkrak.

Dalam bidang pemerintahan, Indonesia ke depan perlu melakukan perubahan paradigmatis dan struktural agar postur dan budaya birokrasi sejalan dengan kemajuan digital. Salah satunya ialah menjadikan data sebagai fondasi perumusan kebijakan.

Harari (2017) bahkan meramalkan ke depan akan muncul konsep negara data. Konsep itu diimajinasikan karena era data (dataisme) sedang tumbuh dan akan segera dominan. Dataisme akan menjadi standar nilai baru dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pemerintahan. Pada era dataisme, perangkat keras dan lunak pengumpul data (data mining), pengolah data, dan penafsir data akan sangat vital perannya.

Dengan gaya kepemimpinan transformasional yang selama ini dipraktikkannya, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin tidak akan kesulitan mengadaptasi teknologi dalam pemerintahannya. Dengan teknologi, pemerintah niscaya siap mendongkrak kinerja mereka.

 

BERITA TERKAIT