Menyelamatkan Masa Depan Kehidupan di Jawa


Penulis: Andrinof A Chaniago Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas - 26 August 2019, 05:20 WIB
MI/Seno
MI/Seno

MENCARI tahu alasan-alasan pemindahan ibu kota maupun alasan-alasan penolakan atas ide itu, di era sekarang tidaklah sulit. Untuk mendapatkan bahan tentang pandangan yang pro maupun yang kontra atas ide ini cuma butuh waktu beberapa menit untuk mengeluarkannya dari ruang 'perpustakaan Google dengan memasukkan kata kunci, 'pemindahan ibu kota'. 

Namun, untuk tahu secara benar pandangan dari masing-masing sisi dan dari sisi plus dan minus, kita tentu harus bisa memetakan dan menyimpulkan semua argumen yang telah digulirkan. Ketika kita sudah paham tujuan akhir rencana besar ini masuk akal, sedangkan untuk cara dan prosesnya dipandang membutuhkan uji pakar dan uji publik yang cukup, bias-bias kepentingan politik mestinya kita singkirkan dan kita fokus pada alasan-alasan sekunder dan rencana realisasinya.

Oleh karena itu, pada tahap ini kita harus segera menuntaskan dan memfinalkan jawaban atas perlu tidaknya pemindahan ibu kota ini. Pada tahap ini sekaligus kita menjernihkan letak argumen berdasarkan hierarki permasalahannya, dengan membedakan mana masalah yang mendasar dan perlu mendapatkan jawaban kuat dan mana yang letaknya pada level implementasi.

 

Ide dasar

Diskusi di media televisi maupun di media sosial hingga saat ini memang belum dipandu kerangka pemetaan masalah mengikuti alur pembuatan kebijakan. Ketiadaan pemandu ini membuat masalah masih campur aduk antara mempersoalkan argumentasi ide dasarnya dan argumentasi untuk tindak lanjut jika ide dasarnya disepakati. Masalah sumber pembiayaan, di titik mana ibu kota itu akan dibangun, jadwal untuk membangun, cara memindahkan aparat sipil negara (ASN) dan kantor kementerian dan lain-lainnya, misalnya, jelas masalah tindak lanjut kalau ide besarnya sudah disepakati. 

Sayangnya, sejumlah kalangan memberikan opini dengan nada tinggi dan keras seolah-olah ini ialah masalah mendasar. Padahal, masalah-masalah tadi ialah masalah bagaimana mengatur sumber daya yang terbatas untuk membuat ide besar ini bisa berjalan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang moderat seperti empat tahun terakhir ini, misalnya, apa saja yang bisa diwujudkan pada akhir 2024. Seterusnya, jika ekonomi melesu selama dua atau tiga tahun, apa yang harus dilakukan? Lalu, bagaimana supaya konsep kota ideal yang ingin dibangun, yakni smart, green, kota taman, kota masyarakat madani, kota berkelanjutan, dan sebagainya, bisa terwujud?

 

Masalah ekosistem dan kependudukan

Kalau kita mau menyimak dan menyusun dengan lengkap argumentasi baik dari pihak yang mendukung maupun untuk menolak ide dasar untuk pemindahan ibu kota ini, penulis yakin argumentasi untuk mendukung jauh lebih kuat. Dari kalangan yang menolak, sorotan yang menonjol ialah pada soal sumber pembiayaan, cara pemindahan, dan soal landasan hukum.

Namun, ketiga isu tadi ialah isu tentang cara menindaklanjuti ide dasarnya. Sementara itu, penulis melihat lebih dari 10 alasan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan ini, yang kalau disalin menjadi bagian dari isi tulisan ini tidak mungkin untuk ditampilkan. Untuk menyebut beberapa di antara lebih dari 10 alasan itu, tiga di antaranya untuk pemerataan pembangunan, mengantisipasi tekanan penduduk terhadap kota-kota besar di Pulau Jawa, dan mengantisipasi peningkatan ketidakseimbangan ekosistem di Pulau Jawa.

Masalah pemerataan kesejahteraan antarwilayah, khususnya antara Jawa dan kawasan Timur, tidak sekadar perbandingan agregat distribusi produk domestik bruto (PDB) nasional. Indikator ketertinggalan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur juga tecermin pada akses pada berbagai layanan publik dan prasarana dasar seperti listrik dan transportasi. Meskipun empat tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan penambahan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan penerangan listrik, capaian, hingga saat ini masih menunjukkan adanya kesenjangan antara Jawa dan beberapa pulau besar dan kepulauan di Kawasan Timur.

Ada yang berpendapat, memindahkan ibu kota ke Kalimantan tidak akan memberi efek signifikan terhadap pemerataan dan perekonomian wilayah di Kalimantan dan Kawasan Timur. Penyuara pendapat ini mengatakan, untuk pemerataan yang harus dibangun ialah pusat-pusat perekonomian. Secara teoritis, pendapat ini mungkin banyak ditemukan di buku-buku teks book ekonomi regional. Namun, bergeraknya pembangunan pusat-pusat perekonomian baru di luar Jawa, terutama di Kalimantan dan Kawasan Timur akan bergantung juga kepada efektivitas kebijakan fiskal daerah.

Sejauh ini, dana transfer ke daerah sudah mendekati Rp700 triliun per tahun. Akan tetapi, keterbatasan frekuensi perhatian aparat yang membantu perencanaan dan mengawasi pelaksanaan membuat anggaran yang sudah cukup besar itu kurang efektif dalam pemanfaatannya.

Dengan makin dekatnya kantor-kantor pemerintah pusat ke daerah-daerah yang tertinggal, sangat mungkin akan meningkatkan intensitas perhatian para pejabat pusat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan di daerah-daerah yang kini masih tertinggal di Kalimantan dan kawasan timur. Kita tahu, selama ini kunjungan-kunjungan pejabat ke daerah-daerah remote hanya seperti kunjungan seremonial dan simbolis.

Indonesia, kebetulan saja saat ini diuntungkan oleh cara kerja presidennya yang sering ke daerah, yang setiap kunjungan ke daerah betul-betul untuk melihat permasalahan. Hanya saja, untuk Indonesia yang amat luas ini, jika para pembantu presiden dan para pejabat karier di birokrasi juga lebih intens pergi ke lapangan untuk membantu perencanaan dan melakukan pengawasan pembangunan di daerah-daerah yang jauh dari Jakarta, itu bisa lebih efektif dan cepat. Dalam hal ini, mendekatkan ibu kota ke daerah-daerah remote tadi akan memperbesar peluang negara hadir di daerah-daerah yang saat ini amat tertinggal dari Pulau Jawa dan Sumatra.

 

Landasan teori

Naiknya derajat daerah yang tadi tertinggal tentu akan disusul oleh perhatian para pihak lainnya, terutama swasta, ke daerah-daerah itu. Maka proses terjadinya pergerakan ekonomi yang akan terjadi memang berbeda dengan isi teori-teori di sebagian text book tentang pertumbuhan wilayah. Namun, teori pergerakan ekonomi yang digerakkan oleh fiskal untuk daerah-daerah yang tertinggal hingga saat ini, juga tidak bisa dibantah. Hanya saja, teori itu harus diperkaya dengan teori ilmu administrasi pemerintahan dan kepemimpinan.

Dari sudut pandang demografi, khususnya dari efek mobilitas penduduk dan tekanan kepadatan penduduk terhadap penyediaan layanan publik di perkotaan dan terhadap daya dukung lingkungan, pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan membantu melambatkan tekanan terhadap layanan perkotaan dan terhadap lingkungan di kota-kota di Jawa.

Dengan luas wilayah Pulau Jawa yang hanya 7% total daratan Indonesia, dan jumlah penduduk yang menghuni Pulau Jawa mencapai 57% dari total penduduk Indonesia, tekanan jumlah penduduk makin terasa menimbulkan kesulitan dalam suplai prasarana dan sarana layanan publik dan melemahkan daya dukung ekosistem. Sebagai contoh, pertumbuhan kelas menengah di Jabodetabek telah menimbulkan efek tidak langsung terhadap berkurangnya daerah resapan di Kawasan Bogor, Puncak, Cianjur (Bopunjur) yang meningkatkan risiko banjir di Jakarta.

Di bidang perumahan dan transportasi, pertumbuhan penduduk di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) yang mencapai 5% per tahun telah diiringi meningkatnya populasi kendaraan penumpang pribadi dan sepeda motor. Empat juta kendaraan penumpang dan 11 juta sepeda motor di Jakarta jelas penyumbang utama pencemaran udara Jakarta saat ini. Sementara itu, menata kawasan permukiman menjadi permukiman vertikal yang hemat lahan seperti jalan yang mustahil.

Oleh karena itu, rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan boleh dikatakan sebagai kebijakan pembangunan yang multimisi. Rentengan panjang sasaran yang bisa dicapai itu hanya bisa dilihat jika kita sudah menggunakan pendekatan holistik. Selama kita berpikir parsial dan sektoral, ide besar ini memang agak sulit dicerna.

BERITA TERKAIT