Mayoritas WNI Memilih Tetap Bertahan


Penulis: Tesa Oktiana Surbakti - 14 August 2019, 07:40 WIB
AFP/Manan VATSYAYANA
 AFP/Manan VATSYAYANA
Para pengunjuk rasa menutup jalan masuk menuju terminal bandara setelah bentrok denagn polisi bandara Hong Kong.

RATUSAN penerbangan dari Bandara Internasional Hong Kong kemarin dibatalkan setelah pengunjuk rasa kembali menduduki kawasan tersebut. Sementara itu, mayoritas warga negara Indonesia yang tinggal di Hong Kong memilih bertahan.

"Belum ada keinginan WNI untuk dipulangkan. Mereka masih bisa berkegiatan sesuai dengan profesi masing-masing," ujar Plt Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, melalui pesan singkat, kemarin.

Jumlah WNI di Hong Kong tercatat 174.000 orang. Sebelumnya, melalui akun Facebook, KJRI Hong Kong mengimbau para WNI untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari lokasi demonstrasi.

Mengenai nasib 47 atlet renang DKI Jakarta yang sempat terjebak di Bandara Hong Kong, Teuku Faizasyah mengungkapkan proses pemulangan sudah berjalan. "Semua atlet renang DKI Jakarta sudah check-in dan berada di area keberangkatan. Mereka kembali ke Jakarta dengan jadwal berbeda, yakni pukul 15.51 sebanyak 14 orang dan pukul 19.07 sebanyak 33 orang," jelasnya.

Melalui keterangan resmi, KJRI Hong Kong melaporkan para atlet  itu dievakuasi dari bandara dan menginap di kantor KJRI pada Senin (12/8). Ada 10 WNI yang juga ikut terjebak pada saat sedang transit ataupun telah check-in sebelum bandara ditutup. Mereka dibantu dalam soal logistik oleh KJRI Hong Kong.

Di sisi lain, pemimpin Hong Kong Carrie Lam memperingatkan tentang konsekuensi berbahaya yang dihadapi kota itu jika kekerasan yang meningkat dalam demonstrasi tidak dihentikan. "Kekerasan akan mendorong Hong Kong ke situasi yang sangat mengkhawatirkan dan berbahaya," kata Lam.

Beijing pun mengecam unjuk rasa di Hong Kong. Video yang disiarkan media pemerintah, misalnya, memperlihatkan militer Tiongkok telah bersiaga di perbatasan Hong Kong.

Unjuk rasa di Hong Kong bermula dari penolakan warga terhadap rancangan undang-undang yang memungkinkan orang diekstradisi ke Tiongkok. Kini, aksi itu berkembang menjadi upaya menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia. (Tes/*/Put/AFP/X-11)

BERITA TERKAIT