PEMERINTAH pusat diminta untuk mengambil langkah penyelesaian yang tidak merugikan semua pihak terkait kerusuhan di Rempang dan Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mengatakan langkah penyelesaian tersebut tidak merugikan dari dua sisi yakni dari rencana Proyek Strategis Nasional maupun dari sisi hak masyarakat untuk hidup selayaknya sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, serta pengakuan atas hak masyarakat adat sebagaimana amanat konstitusi.
"Meminta pemerintah pusat untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tidak merugikan semua pihak," ujarnya, Selasa (12/9).
Baca juga: Terkait Konflik di Pulau Rempang, DPR: Hentikan Penggunaan Kekerasan
Dia menyayangkan terjadinya kekerasan yang memakan korban dalam konflik yang melibatkan masyarakat adat dengan pihak aparat di Pulau Rempang dan Pulau Galang, Kepulauan Riau (Kepri) sejak Rabu (6/9) lalu. Dia pun mendesak aparat penegak hukum untuk segera menghentikan penggunaan kekerasan dan berbagai tindakan kekerasan yang terjadi.
"Memerintahkan agar penegakan hukum dilakukan secara profesional sesuai prinsip-prinsip hukum dan hukum acara pidana tanpa ada tindakan berlebihan, kekerasan, intimidasi dan hal-hal lainnya di luar prosedur hukum dan prinsip fair trial," paparnya.
Baca juga: Jokowi Tugaskan Menteri Investasi Cek Kondisi ke Pulau Rempang
Kejadian yang mengakibatkan banyaknya korban luka dari dua belah pihak maka aparat penegak hukum untuk mengganti personel yang bertugas dengan personel baru, diikuti dengan arahan agar personel baru yang ditugaskan bertindak persuasif dan tidak represif serta memperhatikan hak asasi manusia.
"Semua pihak baik masyarakat, aparat, maupun pemerintah untuk dapat menahan diri, meredakan situasi agar tercipta keadaan yang tenang terlebih dahulu dan berfokus pada penanganan para korban," tukasnya.
(Z-9)
