KOMEDIAN Komeng berharap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus menggemakan berbagai isu-isu nasional. Hal itu yang membuat dia datang menemui Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Jakarta, baru-baru ini.
"Saya ingat betul ketika Pak Ketua (LaNyalla) bersuara mengenai Presidential Threshold 0%. Wah, salut saya tuh. Ternyata DPD RI ada juga suaranya. Ada juga peran dan fungsinya," ujar Komeng dalam keterangan yang diterima, Kamis (1/6/2023).
Pemilik nama lengkap Alfiansyah Bustami itu menemui LaNyalla di kediaman Ketua DPD pada Rabu (31/5/2023) malam. Ia hadir didampingi anggota DPD RI asal Jawa Barat Oni Sumarwan. Adapun Komeng tengah mencalonkan diri menjadi anggota DPR 2024-2029 dapil Jawa Barat.
"Saya juga tahu, beberapa senator, termasuk Pak Oni dan Pak LaNyalla berjuang menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah," ucap Komeng.
LaNyalla mengapresiasi Komeng yang telah menilai dengan baik kinerja lembaga dan kepemimpinannya. Menurut LaNyalla, apa yang dilakukannya selama ini murni untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah yang masuk ke meja kerjanya.
"Kami di DPD RI komitmen bekerja dan berjuang untuk rakyat. Itulah sebabnya tagline kami 'Dari Daerah untuk Indonesia'. Kami betul-betul bekerja untuk kepentingan masyarakat di daerah," tegas LaNyalla.
LaNyalla tengah mengupayakan agar DPD RI yang merupakan wakil dari jalur perseorangan dapat satu kamar dengan DPR RI. Dengan begitu, DPR RI terdiri dari unsur partai politik dan unsur perseorangan yang dipilih melalui pemilu.
Ia juga mengusulkan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dapat diisi unsur utusan golongan yang terdiri dari praktisi, akademisi dan organisatoris. Unsur Utusan Daerah yang terdiri dari raja dan sultan nusantara, tokoh adat dan lain sebagainya.
Nantinya, kata dia, MPR RI merupakan Lembaga Tertinggi Negara yang merupakan wujud penjelmaan seluruh elemen rakyat. MPR pula yang akan merumuskan arah perjalanan bangsa dan mengangkat Presiden RI.
""Semuanya tergabung dalam MPR. Jadi, Presiden itu sebagai Mandataris Rakyat. Presiden itu petugas rakyat, bukan petugas partai," tutur LaNyalla.
LaNyalla secara tegas mengisyaratkan harus ada perbaikan dan koreksi sistem melalui teknik addendum agar kesalahan dan penyimpangan sistem bernegara sebagaimana dipraktikkan oleh Orde Lama dan Orde Baru tak lagi terjadi.
"Yang kita lakukan adalah penguatan terhadap celah sistem bernegara yang dapat dimanipulasi," kata LaNyalla. (RO/A-3)
