PENGAJAR ilmu politik dan kajian internasional dari Universitas Paramadina A Khoirul Umam mengatakan sikap cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 menunjukkan adanya kesulitan untuk memisahkan agenda pribadi dan negara.
Meskipun memiliki hak politik, presiden dinilai harus dapat menjamin tidak adanya politisasi kekuasaan negara yang dipegang. Sebab, Presiden merupakan simbol kekuasaan negara yang harusnya dapat menjaga netralitas kekuasaan negara.
"Problemnya, sikap terbuka Presiden untuk cawe-cawe itu berpeluang disalahgunakan sebagai legitimasi untuk memainkan agenda kepentingan politik pribadi, golongan dan kelompoknya, atas nama kepentingan negara," kata Umam kepada Media Indonesia, Kamis (1/6).
Baca juga: Cawe-cawe ala Jokowi, Pengamat: Semoga Maknanya Sama di Panggung Belakang dan Depan
Ia berpendapat bahwa Jokowi kesulitan untuk memisahkan antara agenda kepentingan pribadi dan kepentingan negara. Itu tercermin dari berbagai upaya orkestrasi politik yang dilakukan Presiden melalui pengaruh kekuasaan yang dipegang, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.
Umam mewanti-wanti tidak netralnya kekuasaan dapat berimplikasi pada politisasi lembaga-lembaga negara, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), aparatur sipil negara (ASN), dan lembaga penyelenggara pemilu.
Bahkan, ia juga menyebut lembaga penegak hukum dapat digunakan sebagai alat politik yang sangat efektif untuk mendisiplinkan koalisi politik. "Sekaligus untuk menghantam kekuatan politik lain yang tidak sesuai dengan selera kekuasaan," tandas Umam.
Baca juga: Jokowi Beberkan Alasan Dirinya Cawe-cawe di Pilpres 2024
Pembelaan Istana
Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin menjelaskan maksud pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengakui cawe-cawe atau terlibat langsung dalam Pemilu 2024. Bey menyebut Presiden Jokowi hanya ingin memastikan pesta demokrasi itu dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.
"Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu 2024 dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," ujar Bey dalam keterangan tertulis, Senin, (29/5).
Presiden Jokowi, kata Bey, ingin presiden yang nanti terpilih dapat melanjutkan tongkat estafet kepemimpinannya. Seperti melanjutkan program pemindahan ibu kota negara, hilirisasi bahan tambang, transisi energi bersih, dan lainnya.
"Presiden akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya," tegas Bey.
Disamping itu, Presiden berharap seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara adil. Oleh karenanya, Presiden bakal menjaga netralitas TNI Polri dan aparatur sipil negara (ASN).
"Presiden (Jokowi) akan menghormati dan menerima pilihan rakyat," terang Bey.
(Z-9)
