DEWANPerwakilan Rakyat (DPR) masih menunggu sikap resmi pemerintah terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perpanjangan masa jabatan komisioner KPK.
Anggota Komisi III DPR Habiburokhman saat ditemui di gedung DPR, Selasa (30/5) mengatakan pihaknya sedang menunggu dua hal dari pemerintah dan keberlakuan serta rasionalitas masa aktif para pimpinan KPK.
“Kami menunggu sikap resmi pemerintah karena kami posisinya pengawas, kami bukan orang yang berwenang menyetujui untuk periode saat ini atau bukan, itu pengawas. Kami menunggu sikap pemerintah dan bagaimana rasionalisasinya, baru masing-masing poksi di komisi tiga,” jelasnya.
Baca juga : KPK Didesak Deklarasikan Penambahan Masa Jabatan Bebas dari Kepentingan Politik Pemilu
Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra ini, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memutuskan permohonan salah satunya permohonan perpanjangan masa jabatan komisioner KPK. Komisi III DPR nantinya akan membahas kepastian bersama pemerintah dan sekarang sudah mendengarkan pendapat dua opsi dari masyarakat.
Baca juga : Masa Jabatan Pimpinan KPK jadi 5 Tahun Dikritik, Ghufron: Jangan Anarki
“Apakah pemerintah membuat keppres atau tidak, kami juga sudah mendapat dua opsi pendapat dari masyarakat. Intinya kami menunggu dulu dari pemerintah seperti apa baru kami bisa bersikap,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar Supriansa mempersilahkan berbagai pihak yang keberatan dengan keputusan tersebut untuk uji materi di MK.
“Perpanjangan KPK oleh MK ini melalui sebuah sistem dan aturan yang ada, orang yang tidak puas dengan sebuah undang-undang boleh mengajukan uji di MK, silakan uji di sana,” tukasnya. (Z-8)
