ENDORSEMENT atau dukungan pejabat publik terhadap bakal calon presiden jelang Pemilu 2024 dinilai tidak etis, terlebih jika bentuk dukungan itu disampaikan lewat forum terbuka.
Sinyalemen endorsement pejabat publik teranyar dilakukan oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan yang mendoakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sukses menghadapi kontestasi Pemilu 2024.
"Tentu saja tidak etis kalau pernyataan itu disampaikan dalam forum publik dan ketika yang bersangkutan berbicara dalam forum tersebut sebagai Kepala BIN," ujar Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Hurriyah kepada Media Indonesia, Kamis (23/3).
Baca juga : Kepala BIN: Aura Pak Jokowi Sebagian Pindah ke Pak Prabowo
Ia berpendapat, endorsement semacam itu sudah mulai sering disuarakan pejabat publik, termasuk oleh Presiden Joko Widodo sendiri. Kendati demikian, Hurriyah mengatakan tidak ada regulasi khusus yang melarang pejabat publik melakukan endorsement terhadap peserta pemilu.
Namun, ia menyebut segala sesuatu yang tidak diatur dalam kerangka hukum masuk ke wilayah etika. "Di sini saya kira persoalannya terkait dengan perilaku para pejabat publik kita, yang sering abai dengan persoalan etika."
Baca juga : Jangan Manfaatkan Ramadan untuk Kampanye Terselubung
Terpisah, pakar psikologi politik Hamdi Muluk berpendapat etis tidaknya dukungan yang disampaikan Budi terhadap Prabowo menjadi relatif. Sebab, Prabowo sendiri belum resmi berstatus sebagai calon presiden. Sementara itu, sebagai Kepala BIN, Budi dianggap merupakan kolega Menteri Pertahanan.
"Jadi guyonan seperti itu ya sulit dinilai etis atau tidak etis. Karena kalimatnya Kepala BIN pun masih 'bersayap', tidak terus terang mengkampanyekan," jelas Hamdi.
Menurutnya, pelanggaran Budi terhadap asas imparsialitas dan netralitas pegawai negeri atau pejabat publik dapat terjadi jika Prabowo sudah berstatus sebagai kontestan pemilu. Sebab, pegawai negeri atau pebajat publik harus bersikap netral.
Adapun Direktur Ekeskutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengatakan dukungan pejabat publik terhadap figur tertentu sebagai presiden makin sering mencuat mendekati hajatan pemilu. Namun, ia menegaskan endorsement yang disampaikan pejabat publik tidak secara otomatis akan memengaruhi pilihan masyarakat, kendatipun berasal dari Presiden.
"Siapa pun yang meng-endorse, menurut saya enggak serta merta diikuti publik. Enggak otomatis," pungkasnya.
Sebelumnya, Budi sempat menyinggung kebersamaan Prabowo dengan Presiden Jokowi dalam beberapa waktu terakhir pada acara peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Selasa (21/3). Sambil berkelakar, Budi mengatakan bahwa sebagian aura Jokowi sudah pindah ke Prabowo.
"Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar, dan sukses dalam kontestasi Pemilu 2024," ujar Budi. (Z-4)
