KEPUASAN publik atas kinerja Presiden Joko Widodo masih tinggi sepanjang 2022.
Dari berbagai persoalan yang mendera bangsa, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi tercatat tetap tinggi. Temuan survei Voxpopuli Research Center menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Jokowi selalu di atas 75 persen sepanjang 2022.
Catatan terbaru menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Jokowi mencapai 76,2 persen, di antaranya 4,8 persen merasa sangat puas.
"Hanya 19,8 persen menyatakan tidak puas, di antaranya 1,2 persen tidak puas sama sekali, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab 1,2 persen," ujar Direktur Komunikasi Voxpopuli Research Center Achmad Subadja lewat keterangan tertulis yang diterima, Minggu (8/1).
Rendahnya tingkat kepuasan terhadap Jokowi, sambung Achmad, hanya terjadi pada pertengahan 2021 ketika gelombang varian delta menghantam Indonesia. Lonjakan kasus yang sangat tinggi dan tingginya angka kematian mendorong pemerintah menerapkan pembatasan sosial yang sangat ketat.
Tetapi seiring dengan menurunnya kasus Covid-19, pelonggaran dibuka dan ekonomi pun kembali bergerak. Hasilnya, tingkat kepuasan kembali pulih, bahkan jauh lebih tinggi dari sebelumnya.
“Meskipun kepuasan sangat tinggi, tetapi ancaman resesi global dan memasuki tahun politik bisa berkorelasi pada naik atau turunnya tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi,” tandas Achmad.
Selain itu, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan kepemimpinan nasional pasca-2024, mengingat batasan konstitusi dua periode. “Apakah kepemimpinan selanjutnya dapat meneruskan program-program pembangunan Jokowi, ataukah akan berujung pada antitesis,” pungkas Achmad.
Survei Voxpopuli Research Center dilakukan pada 17-23 Desember 2022, kepada 1200 responden yang dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling) mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Margin of error survei sebesar ±2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Berdasarkan catatan Vox Populi, perjalanan bangsa Indonesia sepanjang 2022 dihadapkan pada sejumlah masalah ketika masih berjuang untuk keluar dari pandemi Covid-19. Setelah sempat terpuruk ke jurang resesi, pertumbuhan ekonomi pada 2022 selalu positif dan stabil pada kisaran 5 persen.
Efek lanjutan dari pandemi, dan diperparah oleh perang di Ukraina, adalah terganggunya rantai pasok berbagai komoditas, terutama pangan dan energi. Awal 2022 ditandai dengan gejolak kenaikan harga disertai kelangkaan minyak goreng di berbagai kota.
Pemerintah juga tertekan oleh naiknya harga minyak bumi, yang diimbangi dengan menaikkan harga BBM non-subsidi pada Maret 2022. Berkah windfall komoditas membuat anggaran negara masih cukup kuat menanggung beban subsidi selama berbulan-bulan.
Tetapi seiring melandainya tren kenaikan harga komoditas, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada September 2022.
Pada ranah hukum, publik dikejutkan dengan kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang dilakukan oleh eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dan rekan-rekannya, serta tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang yang tengah menonton jalannya pertandingan sepakbola Liga 1.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum khususnya kepolisian pun merosot tajam. Ferdy Sambo cs kemudian ditangkap dan persidangan dilakukan secara terbuka. Pemerintah membentuk tim independen soal Kanjuruhan demi memulihkan kepercayaan publik.
Pada bidang politik, wacana penundaan pemilu atau perpanjangan tiga periode masa jabatan presiden menimbulkan pro dan kontra. Meskipun timbul tenggelam, tetapi tak pernah mati. Di bidang legislasi, disahkannya RKUHP dan Perppu Cipta Kerja juga memicu reaksi yang beragam.
Catatan penting lain pada 2022 adalah kepemimpinan global Indonesia selama menjabat Presidensi G20. Di tengah gencarnya tekanan untuk mengucilkan Rusia, akhirnya KTT G20 tetap terselenggara di Bali dengan kehadiran seluruh perwakilan negara anggota, ditambah Ukraina.
Jokowi juga melakukan manuver internasional dengan berkunjung ke Kyiv, ibukota Ukraina yang luluh lantak diserang Rusia. Meskipun tidak bisa menghentikan perang, kunjungan Jokowi berhasil membuka embargo gandum dan pupuk yang sangat dibutuhkan dunia untuk ketahanan pangan. (OL-8)
