03 December 2022, 18:11 WIB

Badan Otorita Klaim 21 Negara tertarik Investasi di IKN


Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum

MI/Henri
 MI/Henri
Aktivitas pekerja membangun tower hunian bagi pekerja konstruksi IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pekan lalu

KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono mengungkapkan, sebanyak 21 negara di Uni Eropa tertarik berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan Bambang saat melakukan pertemuan dengan perwakilan dari 21 negara tersebut di Jakarta, Kamis (24/11). Negara yang dimaksud di antaranya Italia, Polandia, Belgia, Hungaria, Rumania, Swedia, dan negara lainnya.

"Ketertarikan negara-negara Uni Eropa pada pembangunan IKN akan ditindaklanjuti dengan serius," kata Bambang dikutip dari akun @ikn_id, Sabtu (3/12).

Ia mengatakan, dengan banyaknya investor asing bisa merealisasikan target 80% pembiayaan IKN yang berasal dari investor. Adapun pembangunan ibu kota baru itu diproyeksikan memakan anggaran sebesar Rp466 triliun.

Saat ini Kementerian PUPR tengah melakukan pembangunan secara masif di IKN mulai dari pembangunan kantor presiden, kantor kementerian, hunian untuk pekerja, hingga jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Pembangunan infrastruktur dasar ini ditargetkan rampung pada tahun 2024.

Baca juga: Saksi Kemenkop Akui Secara Hukum, Koperasi Indosurya tidak Bisa Dipidana

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri Finlandia Nina Vaskunlahti pada Rabu (23/11), membahas kerja sama pengelolaan air limbah di IKN.

Setelah pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk menentukan skema kerja sama yang disepakati.

"Kemudian secara teknis akan ditangani oleh Dirjen sesuai bidangnya masing-masing," kata Basuki dalam keterangan persnya.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, lanjut Basuki, setiap calon investor dari luar negeri dipersyaratkan untuk memiliki kantor cabang dan pusat fabrikasi di Indonesia.

"Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia sudah punya lahan yang disiapkan di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang (Jawa Tengah), investor tinggal bawa teknologi dan buka pabrik," kata Menteri PUPR. (OL-4)

BERITA TERKAIT