25 November 2022, 14:38 WIB

Kapolri Didorong Audit Investigasi Semua Kasus SP3 di Bareskrim


MGN | Politik dan Hukum

MI/Bary Fathahilah
 MI/Bary Fathahilah
Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso

KETUA Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan audit investigasi semua perkara yang dihentikan proses penyidikannya (SP3) oleh Bareskrim sejak dipimpin Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

Hal ini, kata dia, menyusul adanya tindakan Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Andi Rian Djajadi yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. 

Menurut dia, Andi Rian menandatangani Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri ketika sudah menjabat sebagai Kapolda Kalsel.

“IPW mendukung dilakukannya audit investigasi untuk kasus-kasus yang penanganannya diduga bermasalah, baik di SP3 maupun dugaan kriminalisasi,” kata Sugeng lewat pernyataannya, Jumat (26/11)

Tim investigasi, sambung Sugeng, idelanya melibatkan internal Polri dan pihak eksternal agar prosesnya berjalan secara profesional dan transparan.

“Audit tersebut harus melibatkan dunia perguruan tinggi, Kompolnas dan tokoh-hukum hukum kredibel,” ujarnya.

Sugeng juga mendesak Kapolri mencopot Andi Rian karena tidak profesional dan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

Sugeng mengungkap surat Badan Reserse Kriminal Direktorat Tindak Pidana Umum yang diteken itu Nomor: B/1070/XI/2022/Dittipidum, tertanggal 8 November 2022 yang ditujukan kepada Jaksa Agung. Perihalnya tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan. 

Sementara, tembusan surat ditujukan kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, Karobinops Bareskrim Polri, H. Abdul Halim (pelapor) dan Benny Simon Tabalujan (tersangka).

Surat perintah penghentian penyidikannya bernomor: SPPP/0446/XI/2022/Dittipidum, tanggal 8 November 2022. Kemudian, dikeluarkan surat ketetapan Direktur tipidum (Dirtipidum) Bareskrim Polri bernomor: S.TAP//0447/XI/2020 tentang penghentian penyidikan. 

Hal ini, berdasarkan hasil penyidikan dan hasil gelar perkara atas perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/5471/X/2018/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 10 Oktober 2018 dengan pelapor H. Abdul Halim yang ditarik dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri. 

Sugeng mengatakan tanda tangan Irjen Andi Rian yang merupakan Kapolda Kalimantan Selatan terhadap SP3 Benny Simon Tabalujan sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim pada 8 November 2022, bentuk tidak profesional anggota Polri pada tingkat perwira tinggi. 

Karena, kata dia, secara moral dan etika bahwa Irjen Andi Rian sejak dimutasi melalui surat Telegram Kapolri bernomor ST/2244/X/KEP/2022 tanggal 14 Oktober 2022, dan dilantik Kapolri. (OL-8)

BERITA TERKAIT