20 September 2022, 15:00 WIB

Perintah DMO 20% Terkait Migor Tak Diatur Permendag


Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum

Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
 Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang kasus korupsi perizinan persetujuan ekspor (PE) minyak sawit atau crude palm oil (CPO) oleh Kemendag. 

DIREKTUR Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan pada Kementerian Perdagangan (Kemendag), Farid Amir, mengungkap terkait pemenuhan kewajiban pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) 20% dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng (migor). Aturan itu diminta tidak termuat dalam peraturan menteri perdagangan (Permendag).

Pengakuan itu dilontarkan Farid saat dicecar jaksa penuntut umum (JPU) terkait rapat dengan sejumlah perusahaan minyak sawit atau crude palm oil (CPO) untuk menyalurkan CPO. Rapat itu digelar pada 14 Februari 2022.

"Mekanisme di rapat tersebut disampaikan terkait komitmen perusahaan produsen CPO untuk dapat menyalurkan CPO dengan komitmennya ditentukan dalam rapat tersebut," ujar Farid saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (20/9).

Menurut Farid, dalam rapat tersebut penasihat kebijakan/analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) Lin Che Wei sempat mengusulkan agar DMO 20% hanya melalui diskresi menteri perdagangan. Menteri perdagangan disebut mengiyakan usulan Lin Che Wei.

Baca juga: Tidak Ada SK Penunjukan Lin Che Wei Bantu Kemendag Atasi Kelangkaan Migor

Pada rapat itu hadir mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indra Sari Wisnu Wardhana. Indra juga menyampaikan hal senada.

"Yang saya dengar dalam rekaman bila beliau menyampaikan angka 20% tidak dicantumkan di Permendag," jelas Farid.

Pada dakwaan disebutkan Lin Che Wei rapat dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk menstabilkan harga migor di dalam negeri. Lin Che Wei mengusulkan agar DMO 20% hanya berdasarkan diskresi Lutfi.

"Besaran 20% melalui diskresi Mendag dengan mengadakan joint konsorsium dan kebun berkewajiban untuk mensuplai CPO sesuai luasan lahan," tulis surat dakwaan.

Usulan itu diterima Lutfi. Indra menawarkan diri membunyikan usulan itu secara lisan lantaran kekhawatiran munculnya masalah ke depannya.

"Saya enggak akan bunyikan angka 20% pak, kan kita yang potong, kita kasih tahu lisan saja pak, kalau tulis jadi masalah kita nanti," kata Indra dikutip dari surat dakwaan.

Farid dihadirkan sebagai saksi untuk lima terdakwa kasus korupsi perizinan persetujuan ekspor (PE) minyak sawit atau crude palm oil (CPO) oleh Kemendag. Lin Che Wei dan Indra merupakan terdakwa dalam perkara ini.

Terdakwa lainnya meliputi Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari, Stanley Ma; dan General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang.

Perbuatan melawan hukum mereka itu terkait pemufakatan atas terbitnya perizinan PE CPO oleh Kemendag. Mereka didakwa memperkaya diri, orang lain, dan korporasi. Yakni, Grup Wilmar, Grup Musim Mas, dan Grup Permata Hijau.

Perbuatan mereka disebut telah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara total Rp18 triliun. Terdiri dari keuangan negara yang dirugikan Rp6.047.645.700.000 dan perekonomian negara sejumlah Rp12.312.053.298.925.

Indra, Lin Che Wei, Master, Stanley, dan Pierre didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (P-5)

BERITA TERKAIT