20 September 2022, 12:25 WIB

Kuasa Hukum Ferdy Sambo Pastikan akan Lakukan Langkah Hukum Lanjutan Setelah Banding Ditolak


Khoerun Nadif Rahmat | Politik dan Hukum

ANTARA/M Risyal Hidayat
 ANTARA/M Risyal Hidayat
Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo (tengah) berjalan keluar ruangan usai mengikuti sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

KUASA hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis, menuturkan pihaknya akan mempelajari putusan banding yang diterima oleh kliennya sebelum mengambil langkah hukum selanjutnya.

Sebelumnya, komisi sidang etik telah menolak banding Ferdy Sambo terkait pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Polri.

"Terkait putusan banding tersebut, nanti kami akan pelajari dulu putusan bandingnya, pertimbangannya seperti apa," terang Arman kepada wartawan, Selasa (20/9).

Baca juga: Pendeta Gilbert: Kamaruddin Harus Bisa Pertanggungjawabkan Isu Pernikahan Sambo

Selanjutnya, setelah pihaknya mempelajari putusan tersebut, dikatakan Arman, pihaknya akan menempuh langkah hukum selanjutnya. Akan tetapi, Arman tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai langkah hukum seperti apa yang nanti akan ditempuh.

"Setelah itu baru kami akan melakukan langkah hukum yang diatur dalam perundang-undangan," kata Arman.

Ferdy Sambo tetap diberhentikan tidak dengan hormat dari institusi Polri setelah bandingnya ditolak oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

"Ketua dan anggota komisi banding bermusyawarah, memutuskan permohonan banding dari pemohon banding Ferdy Sambo. Satu menolak permohonan pemohon banding," kata Irwasum sekaligus ketua Timsus Polri, Komjen Pol Agung Budi Maryoto, di Mabes Polri, Senin (19/9).

"Dua, menguatkan putusan sidang komisi kode etik Polri nomor MT/74/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 atas nama pelanggar Irjen Ferdy Sambo," imbuhnya.

Lewat putusan tersebut, AsSDM Kapolri memiliki waktu lima hari guna mengurus administrasi PTDH Sambo. Agar secara resmi, Sambo dipecat dari Polri.

Pihak Polri telah menegaskan, setelah putusan sidang ini tidak ada lagi upaya hukum yang bisa mengubah putusan. Lantaran, hasil dari sidang tersebut berisifat final lalu mengikat.

"Enggak ada (kasasi dan peninjauan kembali), banding sifatnya final dan mengikat," sebut Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di gedung TNCC, Mabes Polri, Senin (19/9). (OL-1)

BERITA TERKAIT