MARAKNYA kembali gerakan yang mendukung kemerdekaan Papua perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia.
Gerakan ini sebenarnya bukan hal yang baru, mengingat ancaman separatis ini telah ada sebagai buah dari ketidakpuasan sekelompok kecil pihak terhadap hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang dilakukan oleh PBB berdasarkan The New York Agreement pada tahun 1969.
Untuk saat ini, masifnya isu kemerdekaan Papua tersebut belum mengarah pada fase yang membahayakan integritas NKRI.
Agar dapat membawa isu kemerdekaan Papua ke forum internasional seperti PBB sampai dengan melaksanakan referendum ulang guna menentukan kemerdekaan Papua, diperlukan adanya dukungan dari negara-negara yang memiliki pengaruh besar dalam kancah politik internasional.
Sedangkan sampai saat ini, dukungan terhadap gerakan tersebut umumnya berasal dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing.
Mengenai LSM-LSM asing yang mendukung kemerdekaan Papua, aktivitas mereka tidak hanya terbatas pada kegiatan kampanye di luar negeri saja,.
Hal tersebut seperti yang dilakukan Free West Papua Campaign atau West Papua Interest Association, tetapi bisa juga mencakup kegiatan-kegiatan langsung di tanah Papua.
Baca juga: TPNPB Kembali Bunuh Satu Aparat TNI di Intan Jaya
Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diselubungkan dalam bentuk aksi sosial yang berpotensi membahayakan stabilitas Papua, mengingat karena di samping kemungkinan aktivitas tersebut secara ilegal bisa menyalurkan dukungan langsung kepada aktivis separatis Papua.
Dukungan tersebut di antaranya dalam bentuk dana dan teknis, campur tangan dari LSM asing tersebut di masyarakat Papua dapat juga mengakibatkan keresahan yang mampu memicu pecahnya kerusuhan.
Kerusuhan tersebut selanjutnya bisa dipakai untuk menyalahkan kebijaksanaan dan aktivitas pemerintah Indonesia di Papua, menjustifikasi gerakan separatis Papua, dan menuntut dunia internasional untuk turut intervensi.
"Adanya keterlibatan asing dalam kerusuhan di Papua termasuk dalam bentuk dana dan logistik," kata pengamat Intelijen Stanislaus Riyanto dalam keterangan pers, Kamis (8/9).
LSM-LSM asing pro-kemerdekaan Papua menggunakan dalih pembelaan masyarakat lokal terhadap pelanggaran HAM, dan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam Papua.
"Namun tidak menutup kemungkinan kalau sebenarnya tujuan utama dari aktivitas mereka adalah untuk kepentingan mereka sendiri atau pihak-pihak yang berdiri di belakang mereka," jelas Stanislaus.
Telah banyak ditemukan bukti bahwa beberapa LSM asing melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan misi utamanya guna memenuhi permintaan dari pemberi dana.
Salah satu contoh adalah program SETAPAK 3 yang dikelola oleh The Asia Foudation (TAF) dan didanai UK Climate Change.
"Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dipandang akan membawa banyak dampak negatif pada program SETAPAK 3.," ucap Stanislaus.
"Oleh karenanya, sejak Mei tahun ini, TAF mulai mendanai sejumlah kelompok separatis dan media independen di Papua untuk menolak DOB dan mencabut otonomi khusus," paparnya. (RO/OL-09)
