KASUS dugaan kebocoran jutaan data kembali mencuat. Kali ini beredar kabar 105 juta data kependudukan warga Indonesia milik Komisi Pemiliham Umum (KPU) RI bocor dan diperjualbelikan di forum daring "Breached Forums".
Diketahui, data jutaan warga Indonesia tersebut dijual oleh anggota forum dengan username "Bjorka" dalam sebuah postingan di situs Breached Forums, berjudul "INDONESIA CITIZENSHIP DATABASE FROM KPU 105M". Artinya, database kependudukan Indonesia dari KPU 105 juta.
Baca juga: Sidang Perdana Gugatan Mantan Kuasa Hukum Bharada E Digelar Hari Ini
Bjorka sendiri ialah akun yang sama yang membocorkan data pelanggan IndiHome dan menjual 1,3 miliar nomor HP dan NIK pelanggan seluler Indonesia.
Sebanyak 105 juta data kependudukan yang dijualnya itu terindikasi dari data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (DPT Pemilu) yang berasal dari KPU.
Menanggapi itu, Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos, membantah adanya kebocoran data di KPU RI.
"Setelah kami analisa, koding yang dilakukan dalam situs yang dimaksud bukan merupakan data yang dimiliki KPU," tegas Betty, Rabu (7/9).
"Sejauh ini koordinasi kami kepada tim satgas keamanan cyber KPU semua sistem informasi masih kondusif kondisi keamanannya," tambahnya.
Di sisi lain, Komisioner KPU Idham Holik, pihaknya mengaku belum bisa berkomentar terkait adanya dugaan kebocoran data warga penduduk hingga 105 juta diduga dari KPU.
Idham mengaku sebelumnya KPU telah rapat dengan tim gugus tugas keamanan siber aplikasi KPU RI.
Hasil rapat, Idham mengklaim tidak didapati bahwa data keanggotaan partai yang ada dalam aplikasi Sistem Infirmasi Partai Politik (Sipol) bocor.
"Dan pada hari sebelumnya, juga kami komunikasi dengan pengembang sipol menyatakan hal yang sama," tuturnya.
"Terkait dengan informasi yang beredar kami belum bisa komentari karena sampai saat ini tidak ada laporan apapun dari gugus tugas keamanan siber tentang data keanggotaan parpol dalam sipol diretas," ucapnya.
"Sampai saat ini aps sipol dalam kondisi aman," tambahnya.
Idham juga membantah data tersebut bocor dari KPU karena tampilannya yang berbeda dengan KPU.
"Headernya itu kan cms, jenis kelamin no KK, NIK, disabilitas. Ini bukan header yang biasanya kami tampilkan dalam format data KPU," paparnya.
Biasanya, lanjut Idham, pihaknya dalam menampilkan data dengan kolom kelamin KK nik dan difabel.
Berkaitan kolom usia, Idham menerangkan belum pernah ada di data Sidalih manapun termasuk yang terdahulu.
"Melihat dari Id Provinsi Kecamatan Provinsi Kelurahan, itu bukan ID yang Biasa kami tampilkan," ucap Idham.
Idham menegaskan kasus ini akan menjadi perhatian KPU dan akan disampaikan di forum rapat pleno.
"Yang jelas Itu bukan data milik KPU. Dan data KPU tetap aman. Itu yang perlu kami tegaskan," tandasnya. (OL-6)
