KANTOR Staf Presiden (KSP) bersama kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah Provinsi Maluku melakukan rapat koordinasi tingkat daerah terkait penanganan konflik sosial di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Jumat (26/8).
Deputi II KSP Abetnego Tarigan mengatakan penanganan konflik sosial di Haruku tidak bisa ditunda karena itu persoalan kemanusiaan. Ia menjelaskan upaya rekonsiliasi antarpihak terus berproses.
"Pemerintah juga mempersiapkan kebutuhan rekonstruksi dan rehabilitasi,” kata Abetnego melalui keterangan tertulis, Jumat (26/8).
Abetnego menjelaskan Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dan korban terdampak. Lalu mengenai perencanaan rekonstruksi dan rehabilitasi akan melibatkan kementerian terkait.
“Bantuan sosial diarahkan kepada para pengungsi Kariuw dan juga santunan ahli waris bagi warga Pelauw. Agar hak-hak dasar warga tetap terpenuhi,” ucap Abetnego.
Untuk memaksimalkan bantuan sosial, ujar Abetnego, harus berpegang pada akurasi dan kelengkapan data.
Baca juga: Banjir Rendam Belasan Rumah Warga Kaitetu Maluku Tengah
Lalu mengenai upaya rekonsiliasi konflik, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menyampaikan pemerintah daerah telah memfasilitasi proses diskusi dan komunikasi untuk percepatan rekonsiliasi antara warga Kariuw dengan Pelauw. Menurutnya, keputusan skenario rekonsiliasi harus mempertimbangkan aspirasi kedua belah pihak yang berseteru.
“Untuk memastikan rekonsiliasi bisa permanen maka pemerintah daerah mengharapkan ada saling pengertian dari kedua belah pihak. Hak-hak dasar warga negara juga harus dipastikan terjamin,” tutur Barnabas.
Selain soal penyaluran bantuan sosial dan upaya rekonsiliasi, pengamanan pascakonflik di Pulau Haruku juga terus dilakukan. Ia menjelaskan Kepolisian Daerah (Polda) Maluku dan Komando Daerah Militer (Kodam) XVI Pattimura telah menempatkan pos-pos pengamanan di lokasi yang dinilai menjadi titik-titik rawan adanya konflik susulan.
“Polda Maluku telah menjalankan Gelar Operasi Aman Nusa sejak awal terjadi konflik. Proses penyelidikan empat laporan polisi yang berkaitan dengan konflik juga terus berlanjut dan diusut hingga tuntas,” ucap Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif.
“TNI juga telah menempatkan tim tim di Pulau Haruku untuk memastikan keamanan dan mempercepat perdamaian antara Kariuw dan Pelauw. Jika sudah ada rekonsiliasi, TNI akan mengerahkan potensi Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk proses rehabilitasi,” tukas Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon.
Konflik di Maluku tersebut mengakibatkan 739 warga harus mengungsi di Kariuw.
Dari keterangan tim Kantor Staf Presiden, ratusan pengungsi tersebut tinggal di hunian sementara yang di bangun dari kayu dan terpal. Selain itu, juga didirikan tenda-tenda untuk sekolah darurat bagi anak-anak pengungsi.
Konflik sosial di Pulai Haruku, Maluku berawal dari bentrokan yang terjadi antarwarga Ori dan Kariuw. Pertengkaran itu diduga dipuci adanya konflik sengketa lahan.(OL-5)
