18 August 2022, 20:23 WIB

Bawaslu: Sudah Ada Partai Ajukan Sengketa Proses


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

Dok MI
 Dok MI
Kantor Bawaslu Jakarta.

ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan sudah ada partai politik yang permohonan pengajuan sengketa proses yang masuk ke Bawaslu. Padahal, tahapan pemilihan umum (pemilu) 2024 baru memasuki proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu. 

“Sudah ada yang datang ke Bawaslu mengajukan permohonan untuk penyelesaian sengketa proses dan ada beberapa parpol yang mengajukan konsultasi dengan Bawaslu,” ujar Lolly dalam diskusi bertajuk Evaluasi tahapan pendaftaran peserta pemilu yang digelar di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Kamis (18/8). 

Baca juga: NasDem Perkuat Hubungan Indonesia - Australia

Partai yang mengajukan permohonan sengketa, ujar Lolly adalah Partai Berkarya. Terhadap laporan itu, imbuhnya, Bawaslu akan mendalami dan mengkaji. Selain itu, Lolly menyebut terdapat tiga partai yang juga mengajukan konsultasi ke Bawaslu. Selama proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu, terang Lolly, Bawaslu bertugas memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan pelayanan yang sama bagi seluruh calon peserta. Bawaslu menilai pengawasan KPU sudah cukup baik, antara lain membantu partai politik yang kesulitan mengakses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam mengunggah dokumen kepengurusan. 

Meski demikian, Lolly memberikan catatan. Ia mengaku jajaran Bawaslu masih kesulitan mengakses data keanggotaan partai politik secara utuh. Beberapa Bawaslu provinsi, terang Lolly, sudah mulai memantau proses verifikasi administrasi untuk memastikan sah atau tidaknya dokumen yang diunggah partai politik. Namun, Lolly mengungkapkan jajaran Bawaslu tidak bisa membaca nomor induk kependudukan (NIK) anggota partai yang ada di Sipol.

“Sekilas (kendala ini) dianggap biasa, tapi bisa berbahaya kalau tidak ditemukan jalan keluarnya,” tutur Lolly.

Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan sejauh ini KPU RI hanya mengecek kelengkapan berkas persyaratan pendaftaran partai. Adapun verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik, seperti kesesuaian daftar nama dalam Sipol berlangsung hingga 15 September 2022. Kemudian, dilanjutkan verifikasi faktual bagi partai politik nonparlemen yang dimulai 15 Oktober hingga 14 Desember 2022 atau saat pengumuman partai yang lolos sebagai peserta pemilu. 

“KPU sedang menurunkan data ke KPU Kabupaten/kota untuk verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik seperti kesesuaian daftar nama dalam sipol dengan kartu keanggotaan,” ucapnya. 

Afif menjelaskan dari 43 partai yang membuat akun Sipol untuk mengunggah berkas persyaratan pendaftaran calon peserta pemilu secara administratif, hanya 40 partai yang resmi mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 hingga batas waktu penutupan, Minggu (14/8) malam pukul 23.59 WIB. Dari 40 partai, 24 partai dinyatakan berkasnya telah lengkap. Sedangkan 16 partai tidak memenuhi syarat kelengkapan sehingga berkasnya dikembalikan. 

Sementara itu, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw mengatakan proses verifikasi administrasi seharusnya tidak terlalu berat bagi KPU sebab KPU hanya mengecek kelengkapan berkas. Sengketa yang muncul dalam proses pendaftaran awal ini, terang Jeirry, tidak akan menyulitkan KPU.

“Sengketa yang muncul dalam proses pendaftaran tidak kuat basisnya kalau KPU memfasilitasi prosesnya dengan baik, Partai hanya memenuhi apa yang dimintakan. Kalau tidak memenuhi, berarti parpol tidak mempunyai kualifikasi untuk itu,” ucap dia. 

Proses yang rumit menurutnya adalah verifikasi faktual. Pasalnya KPU perlu memastikan dugaan kecurangan seperti pencatutan nama anggota atau kepengurusan ganda dalam partai politik. Ia pun menyaran agar Bawaslu segera menyiapkan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby mengatakan dalam tahapan verifikasi faktual KPU daerah perlu memastikan keanggotaan, kantor dan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik. 

“ Pada pemilu 2019, ada anggota partai yang tidak mampu menunjukkan kartu tanda anggota dan kantor pengurus di daerah yang tidak memenuhi syarat,” tukasnya. (OL-6)

BERITA TERKAIT