DINASTI politik di Sri Lanka, dengan Presiden, Perdana Menteri, dan Menteri Keuangan itu kakak beradik. Saudara mereka juga jadi Menteri Transportasi dan anaknya Perdana Menteri jadi Menteri Pertanian. Selain masalah ekonomi, hal itu menjadi salah satu hal yang menyebabkan Presiden diminta turun.
Konyolnya, ada sekelompok orang yang menyamakan dinasti politik di Sri Lanka dengan para pejabat yang ada hubungan darah di Indonesia.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi, hal itu dicari-cari oleh para badut politik. Demi memuaskan hawa nafsu, mereka menyamakan antara demokrasi dengan dinasti politik.
Baca juga: Banyak Calon dari Dinasti Politik Gagal dalam Pilkada 2020
"Anak Presiden menjadi kepala daerah, anak kepala daerah menjadi anggota DPR/DPRD, apakah itu dinasti politik? Jika itu dinasti politik, artinya UUD 45 disalahkan karena berdasarkan pasal 28D ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan," kata Teddy.
"Belum lagi berdasarkan UU HAM, disebutkan setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara. Apakah para badut politik mau mengatakan bahwa UUD 45 dan UU HAM mengarahkan untuk dinasti politik?"
"Kebencian merasuki mereka sehingga mereka tidak bisa lagi membedakan mana dinasti politik dan mana yang namanya Demokrasi," pungkas pria yang juga merupakan juru bicara Partai Garuda itu. (RO/OL-1)
