PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk melakukan mitigasi untuk mencegah terjadinya aksi kejahatan seksual di lembaga pendidikan.
Langkah tersebut harus dilakukan mengingat tindakan asusila sudah berulang kali terjadi dengan melibatkan pejabat atau guru di institusi sebagai pelaku dan murid sebagai korban.
"Tadi beliau beri arahan supaya diadakan pembinaan kepada lembaga-lembaga pendidikan, termasuk yang sekarang sudah terjadi itu, harus ada semacam mitigasi atau trauma healing untuk para santri," ujar Muhadjir selepas menemui Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/7).
Kepala negara, lanjut dia, tidak ingin peristiwa serupa kembali terjadi di kemudian hari.
Muhadjir juga menjelaskan tentang keputusannya membatalkan pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur.
Baca juga: Menko PMK: Digitalisasi Jawab Tantangan Masalah Penyaluran Bansos
Menurutnya, tindakan asusila yang dilakukan Moch Subchi Azal Tsani terhadap para santri tidak melibatkan lembaga pendidikan tersebut.
"Itu kan tindakan individual, jadi oknum. Kita harus bisa memisahkan antara lembaga yang menjadi tempat kejadiannya, dan siapa pelakunya. Itu tidak terkait langsung," ujar Muhadjir.
Terkait adanya upaya sekelompok orang yang menghambat proses penangkapan di pondok pesantren, itu juga sudah ditangani aparat kepolisian secara terpisah.
"Pelakunya sudah ditangkap. Orang-orang yang kemarin menghalangi petugas juga sudah ditindak. Jadi apa lagi yang mau kita jadikan alasan untuk melarang lembaga tersebut?" ucap pria yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.
Justru, ia menambahkan, tugas pemerintah saat ini adalah memperbaiki pondok pesantren tersebut serta memulihkan trauma seluruh santri yang menimba ilmu di dalamnya.(OL-4)
